Demokrat, Nasdem & Hanura Kritik Kinerja Tim Teknis Pemkab Malra

Sidang paripurna dprd bersama dinkes malra

Langgur- Tual News. Perwakilan Partai Demokrat, Nasdem dan Hanura yang ada di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menyoroti kinerja Tim Teknis Pemkab Malra yang dinilai tak mampu menterjemahkan Visi – Missi Bupati dan Wakil Bupati Malra periode 2018 – 2023, M.Thaher Hanubun – Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si dalam RPJMD Kabupaten Malra.

Fb img 1562764694436
Anggota DPRD Malra dari Dmokrat,
Septian Brian Ubra

Politisi Partai Demokrat, Septian Brian Ubra, dalam sidang Paripurna DPRD Malra dalam rangka pembahasaan RPJMD Kabupaten Malra 2018 – 2023, memberikan aprsiasi kepada Bupati Malra, M. Thaher Hanubun, dengan Visi – Missi dalam membangun Kabupaten Malra, khususnya Kei Besar, namun dirinya tidak melihat dalam penjelasan Bupati Malra terhadap RPJMD tentang membangun Kei Besar.

“ Saya lihat dalam dokumen RPJMD 2018 – 2023 tidak terlihat komitmen Pemkab Malra untuk bangun Kei Besar “ kata Ubra.

Dirinya mempertanyakan kinerja tim teknis Pemkab Malra yang dinilai tidak mampu menterjemahkan Visi – Missi Bupati dan Wakil Bupati Malra dalam RPJMD.

Img 20190710 wa0007 1
Anggota DPRD dari Partai Nasdem, Anton Renyaan

Kritikan yang sama juga datang dari, Politisi Partai Nasdem, Antonius Renyaan, S.AP.IA. Renyaan memprotes pidato Bupati Malra tentang RPJMD 2018 – 2023. “ tradisi adat istiadat masyatakat Kei semakin terdegradasi ( punah ), sehingga dirinya minta agar dalam RPJMD status Ohoi /Desa di Kabupaten Malra harus segera ditingkatkan menjadi Desa Adat ” Pintah Renyaan.

Hjs dumatubun
Anggota DPRD Malra dari Hanura, H.J.S Dumatubun

Sementara Anggota DPRD Malra dari Hanura, H.J.S Dumatubun, minta Pemkab Malra menyiapkan analisa tentang kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan analisa tentang proyeksi pendapatan, karena setelah dirinya membaca RPJMD Pemkab Malra 2018 – 2023 secara keseluruhan hanya terlihat penulisan angka – angka dan sedikit narasi.

“ Bahkan dalam narasi itu, tidak diungkapkan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Malra, misalnya bagaimana caranya Pemkab Malra dapat angka 500 millyar pada tahun 2019 – 2020, hal ini harus dijelaskan, termasuk analisa tentang SDM, karena penjelasan Bupati Malra kemampuan sumber daya manusia ( SDM ) di Malra rendah “ ungkap Dumatubun.

Rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan agenda pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD 2018 – 2023. ( team tualnews.com )