Walikota Tual : Pemkot Tual Butuh 700 ASN

Waliklota tual

Tual News – Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag mengaku, Pemerintah Kota Tual masih membutuhkan 700 Aparatur Sipil  Negara ( ASN ) di berbagai bidang termasuk bidang Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi prioritas utama.

Hal ini dikatakan Walikota Tual kepada tualnews.com, Rabu ( 21/8 ). “ Berdasarkan analisi jabatan ( Anja ) yang dibuat Kabag Ortala Pemkot Tual dan BKD, kebutuhan Pegawai di Kota Tual masih membutuhkan 700 Pegawai “ Ungkap  Rahayaan.

Fb img 1566397057437
Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, memimpin langsung Apel pagi bagi ASN di Pemkot Tual, dalam rangka peningkatan disiplin ASN di Kota Tual. ( Dok. Humas Pemkot Tual )

Menurut Walikota Tual, dari kebutuhan Pegawai sebanyak itu yang diusulkan kepada Kementrian PAN & RB, dikurangi outa CPNSD Pemkot Tual tahun 2019 sebanyak 187, maka sisanya itu akan diangkat Pemkot Tual sebagai Pegawai Honorer sebenarnya.

“ Namun coba bayangkan Kota Tual saat ini miliki Pegawai Honorer sebanyak 2.000 Pegawai, sudah melebihi jumlah ASN Pemkot Tual, masuk akal atau tidak ? sementara PAD Kota Tual 23 millyar sekian, sementara untuk bayar gaji Pegawai Honorer saja satu tahun anggaran Pemkot Tual bayar 30 millyar “ terang Rahayaan.

Walikota Tual sangat sesalkan beberapah OPD Pemkot Tual yang merekrut Pegawai Honorer diatas tiga puluh pegawai honor, tanpa membuat analisis kebutuhan Pegawai yang dibutuhkan.

“ Saya akan tertibkan, perekrutan Pegawai Honorer diberbagai OPD Pemkot Tual , karena rekrutmen Pegawai honorer harus berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai “ ujarya.

Walikota Tual juga menyoroti pelimpahan kewenangan Pendidikan Tingkat SMA/SMK yang ditangani langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku yang tidak maksimal dalam melakukan pengawasan pendidikan.

“ Saya minta kewenangan Pendidikan SMA/SMK di Kota Tual dikembalikan kepada Pemkot Tual, karena sejak pelimpahan kewenangan itu kepada Dinas Pendidikan Maluku, Pemkot Tual tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses belajar – mengajar di SMA/SMK, apalagi yang ada di Kecamatan PP Kur dan Tayando. Saya mau tanya kapan Pengawas Pendidikan tingkat SMA/ SMK dari Dinas Pendidikan Maluku turun ke PP Kuur dan Tayando lakukan pengawasan pendidikan disana, apalagi di pulau terluar belakang tanah di Kepulauan Aru  ? “ pintah Rahayaan. ( team tualnews.com )