Bupati Malra Ngaku, Presiden Jokowi Catat 170 km Jalan Lingkar Kei Besar

Langgur Tual News  – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun dalam membacakan sambutan Gubernur Maluku pada pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 25 Anggota DPRD Kabupaten Malra periode 2019 – 2024 mengaku pada saat kunjungan Presiden RI, Ir. Joko Widodo ( Jokowi ) senin malam ( 28/10/2019 ) dirinya bersama Gubernur Maluku, Mudar Ismail dan beberapah pimpinan daerah di Maluku bertemu langsung Presiden Jokowi.

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun bersama Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Ambon, senin ( 28/10/2019 )

Kata Bupati Malra, dari hasil pertemuan dengan orang nomor satu di Indonesia itu, Jokowi langsung mencatat 157 km jalan lingkar di pulau Kei Besar yang akan diusulkan kepada Kementrian Keuangan untuk masuk APBN dan siap dibangun.

“ Saya minta dukungan dari anggota DPRD Malra yang baru, karena beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 28 september 2019, pukul 08.00 WIT di Bandara Pattimura Laha, untuk menjemput kunjungan Bapak Presiden RI ke Ambon melihat korban pengungsi gempa, saya bersama Gubernur dan beberapah pimpinan daerah lainya secara langsung bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau mencatat sendiri bahwa di Kei Besar 170 km jalan lingkar Kei Besar “ Ungkap Hanubun yang mendapat aplos dari para undangan dan masyarakat yang hadir.

Jalan di Kei Besar mulai digusur dengan alat berat

Selain itu kata Bupati, dermaga pelabuhan Elat dan dermaga kapal Fery, dalam pelayanan transpotasi laut Kei Besar sudah dicatat oleh dua Menteri kabinet masing – maisng Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR  yang bersama Presiden RI Jokowi melakukan kunjungan kerja  di Kota Ambon.

Bupati Malra pada kesempatan itu berjanji untuk APBD Kabupaten Malra tahun 2020, alokasi anggaran sebesar 69 % untuk pembangunan Kei Besar.

“jadi tidak perlu lagi kita bicara dibelakang, apalagi di  medsos soal pembangunan Kei Besar, karena ini pernyataan resmi yang saya sampaikan di mimbar rakyat, Gedung DPRD Malra “ ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani Tanggapi soal APBD Maluku

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan kepala daerah di Maluku terkait rendahnya APBD. Sri Mulyani mengaku  pihaknya akan mengecek transfer ke kabupaten dan kota serta provinsi baik yang berbentuk dana alokasi umum (DAU) hingga dana alokasi khusus (DAK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Selain transfer, Kementerian Keuangan juga akan mengecek kebutuhan dari daerah terkait baik dari sisi kebutuhan anggaran maupun infrastruktur.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan memeriksa kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan baik oleh kementerian dan lembaga (K/L) ataupun oleh daerah sendiri melalui APBD.

“Perlu dilihat berapa belanja APBD dan seberapa besar belanja K/L di daerah itu, itu nanti akan dilihat,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip bisnis.com, Selasa (29/10/2019).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana transfer ke daerah pada APBD Provinsi Maluku sebesar Rp 2,66 triliun. Jika dibandingkan dengan yang diterima APBD Papua yang mencapai Rp 13,1 triliun, dana transfer ke daerah APBD Maluku memang jauh lebih kecil,

Sebelum meninjau posko pengungsi, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan para kepala daerah di Maluku. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir pula 7 bupati dan 1 wali kota se-Maluku dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan laporan terkait dengan penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019. Selain itu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait APBD Provinsi Maluku.

“Ya tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Tadi malam jam 9 malam sampai jam 10-an. Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang,” ungkap Presiden, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (29/10/2019).

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kepala Negara akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Presiden Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.

“Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku,” jelasnya.

Keluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi yaitu terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Jokowi mengakui bahwa keluhan tersebut datang dari Indonesia bagian timur karena ketimpangan antarwilayah masih terjadu di Indonesia.

“Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti,” tandasnya.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.  ( team tualnews)

tualnews

tualnews.com adalah portal berita di Kepulauan Kei sebagai media publik penyambung suara hati masyarakat. semoga media ini menjadi sarana informasi dan publikasi yang aktual, tajam dan terpercaya

Komentar Pembaca

Exit mobile version