Dana Hibah, Bansos & Perkim Jadi Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Tual

Ketua pansus lkpj dprd kota tual, ir. Yakob silubun

Tual News – Pansus LKPJ DPRD Kota Tual sudah merampungkan hasil kerja pansus dan secara resmi diserahkan kepada Pimpinan DPRD Kota Tual, Senin ( 15/06/2020 ) untuk digelar Sidang Paripurna bersama Pemkot Tual. Ada beberapah point hasil rekomendasi yang disoroti dalam LKPJ Walikota Tual 2019 yakni soal pemanfataan dana hibah, bantuan sosial ( bansos ) dan Perkim.

Pansus DPRD Soroti LKPJ Walikota Tual 2019 Tipis dan Tak Ada Foto Kegiatan

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Tual, Ir. Yakob Silubun kepada tualnews.com, membenarkan hasil kerja pansus yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD Kota Tual.

“ Benar, hasil kerja pansus kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kota Tual untuk gelar sidang paripurna bersama Pemkot Tual senin malam ini “ Ungkapnya.

Kata Politisi Gerindra Kota Tual itu, berbagai point rekomendasi yang dihasilkan selama masa kerja pansus, harus menjadi perhatian Pemkot Tual untuk perbaikan ke depan.

Dinas PUPR, Pendidikan & Kesehatan Jadi Sorotan Pansus LKPJ DPRD Kota Tual

“ Misalnya temuan pansus pada penggunaan dan pemanfaatan dana hibah, bansos dan Perkim, belum memberikan asas manfaat signifikan bagi masyarakat, karena OPD terkait tidak menyajikan data dan dokumen yang diminta, termasuk selisih pelaporan pagu anggaran OPD Pemkot Tual, yang tidak sesuai batang tubuh APBD Kota Tual 2019 “ Terang Silubun.

Selain itu, Ketua pansus LKPJ DPRD Kota Tual juga menyoroti kinerja OPD gemuk Pemkot Tual seperti Dinas PUPR, Pendidikan dan Kesehatan pada APBD 2019 yang mengelolah anggaran sangat besar.

Waduh..Kadis Perikanan dan Satpol PP Belum Baca LKPJ Walikota Tual 2019

“ Rekomendasi pansus harus diperhatikan dan dijalankan saudara Walikota Tual dalam rangka evaluasi dan perbaikan pada APBD Kota Tual tahun 2020 “ Pintahnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun tualnews.com,  terkait pemanfaatan dana hibah dan bansos pada APBD Kota Tual tahun anggaran 2019 yang mencapai millyaran rupiah, OPD terkait ketika diminta Pansus menyerahkan  data dan dokumen penyebaran bantuan tersebut yang turun di masyarakat, belum dapat menyajikan data yang benar sesuai alokasi anggaran yang digunakan.  ( TN )