PH Korban Tanggapi Kapolda Maluku, Ada Apa Delapan Bulan Belum Ada Tersangka Penembakan ?

Img 20221116 wa00041

Tual News- Kuasa Hukum korban dugaan salah tembak di Kota Tual, 28 Maret 2022, Gasandi Renfaan, S.H mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, S.H, M.Hum yang akhhrnya selama delapan bulan baru keluar memberikan pernyataan Pers di Media agar semua pihak menghormati proses hukum.

” Sosok Bapak Kapolda Maluku sangat dirindukan keluarga korban pencari keadilan, sebab selama kurang lebih delapan bulan lebih, akhirnya Bapak Kapolda bisa hadir walaupun hanya melalui Media., ‘” Salut PH Gasandi R. Renfaan, S.H dalam Rilis Pers yang diterima tualnews.com, sabtu ( 03 /12/2022).

PH Korban menegaskan, dirinya bersama keluarga korban sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung selama ini, terbukti pasca kasus tersebut dilaporkan tanggal 28 Maret 2022 di Polres Tual hingga sudah memasuki delapan bulan belum ada penetapan tersangka sejak gelar perkara di Polda Maluku dari peningkatan status perkara di tingkat penyelidikan naik ke penyidikan, sehingga saat ini perkara tersebut diambil alih Bareskrim Mabes Polri.

” Kami hormati proses hukum dan bersama keluarga korban cukup bersabar menanti kepastian hukum penetapan tersangka selama delapan bulan lima hari, sehingga apakah ini bukan satu penghormatan atas
proses hukum yang sedang berlangsung ?, ” Tanya PH Korban, menanggapi pernyataan Kapolda Maluku.

Kata Renfaan, Penyidik Polres Tual sudah melaksanakan gelar perkara
khusus tanggal 09 November 2022 di Biro Wassidik Bareskrim Polri dan telah memaparkan materi gelar penetapan tersangka, karena sudah mengantongi dua alat bukti sah yang cukup untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka.

” Namun untuk Bapak Kapolda mengetahui, kalau penyidik mengaku alami kendala dan hambatan dalam proses penyidikan yakni upaya paksa penyitaan senjata pistol di Kantor BNNP Maluku, walaupun sudah ada surat icin penetapan pengadilan, ” Beber Gasandi

Kata dia, gelar perkara ini di Bareskrim Mabes Polri sudah ditunda lima kali yakni pada gelar pertama ditunda dengan alasan terlapor oknum PNS BNN tidak hadir sebab terkonfirmasi positif Covid-19.

‘ kemudian gelar perkara khusus ini di Biro Wassidik Mabes Polri tanggal 18 November 2022, ditunda lagi ke tanggal 25 November 2022, selanjutnya ditunda lagi gelar kasus ini ke tanggal 28 November 2022, dan kemudian ditunda lagi ke tanggal 01 Desember 2022, lalu terakhir ditunda lagi dengan waktu yang tidak ditentukan, lantas dimana klien saya tidak menghormati proses hukum itu ?, ” Tanya Gasandi Renfaan kepada Kapolda Maluku.

Untuk itu kata dia selaku kuasa hukum pelapor, meminta adanya kepastian hukum penetapan tersangka atas Laporan Polisi Nomor : LP-B/67/III/2022/SPKT/Polres Tual/Polda Maluku yang dilaporkan tanggal 28 Maret 2022.

” Laporan Polisi ini yang harus jadi pekerjaan rumah ( PR ) besar bagi Bapak Kapolda Maluku selaku orang nomor satu di Kepolisian Daerah Maluku , ” Sorot Gasandi.

Terkait pernyataan Kapolda Maluku di media online Ambon yang meminta PH dan keluarga menghormati proses hukum dan bagi pengacara supaya paham serta mengerti, Lawyer Muda ini menanggapi dengan santai.

‘ Saya prihatin, karena Bapak Kapolda Maluku tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu saya meminta kesediaan waktu dari
yang terhormat Bapak Kapolda Maluku untuk datang sebagai orang tua dan pengayom masyarakat agar dapat mendengar dari klien saya serta
keluarganya tentang perjalanan kasus ini, ” Pintah Gasandi.

PH korban kembali menegaskan, tidak ada yang kebal hukum, namun tidak ada penegak hukum semena-mena dalam menegakkan hukum.

” Kami tidak melawan Negara, justru kami mendukung Institusi Negara dari oknum-oknum yang mencoba merusak citra Institusi Negara sehingga kepercayaan masyarakat tetap utuh seperti kecintaan kami terhadap NKRI harga mati, ” Tegas Gasandi Renfaan, S.H.

Dia bersama keluarga korbam mengapresiasi Polri, dan mendukung Bapak Kapolri RI Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya dalam penegakkan hukum yang presisi.

( MTN )