Kategori
Artikel Anda Artikel Anda

Hanura Lapor KPU dan Bawaslu Malra Ke MK

Tual News – Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil III dari Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura ) secara resmi melaporkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku ke KPU dan Bawaslu RI serta DKPP, termasuk Mahkama Konstitusi.

Laporan yang dilayangkan Caleg Hanura, Ahmad Toatubun, tertanggal 11 Mei 2019 yang juga diterima tualnews.com menyebutkan kalau pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 lalu diwarnai berbagai kecurangan pemilu dan tindak pidana pemilu yang tidak dapat diselesaikan Bawaslu Kabupaten Malra.

Dalam laporanya itu, Toatubun mengungkapkan Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD,  DPRD Prop dan DPRD dalam wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara pada Pemilu Tahun 2019, ditemukan perbedaan data yang sangat signifikan khusus jumlah pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara. “ Dari hasil rekapitulasi PPK Kei Kecil Barat dan hasil pleno rekapitulasi KPU Malra sesuai berita acara, kami temukan perbedaan data antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah penggunaan surat suara yang sangat signifikan dan tidak wajar “ ungkapnya.

Ketidakwajaraan dan keanehan dalam temuan perbedaan data pilpres dan pileg 2019 di Kecamatan Kei Kecil Barat, menimbulkan tanda tanya dan dugaan kejahatan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif ( TSM ) yang merugikan partai politik dan calon di daerah pemilihan tersebut.

“   Aneh bin ajaib, massa di Berita acara PPK Kei Kecil Barat dan hasil pleno rekapitulasi KPU Malra ditemui Jumlah pengguna hak pilih DPR, 3.824 pemilih, berbeda dengan jumlah pengguna hak pilih DPD, 3.839 pemilih dan jumlah pengguna hak pilih DPRD Prop, 3.821 pemilih serta jumlah pengguna hak pilih DPRD Kabupaten, 3.806 pemilih “ tulis Toatubun dalam laporanya itu.

Dikatakan, atas temuan itu, Toatubun menduga ada ketidakberesan dalam pelaksanaan pemilu 2019 di wilayah itu, karena sesuai amanat UU pemilu jumlah pengguna hak pilih DPR, DPD, DPRD Prop dan DPRD Kab harus sama dengan jumlah penggunaan surat suara, termasuk penggunaan surat suara sah dan tidak sah. “ Temuan perbedaan data hasil rekapitulasi tingkat PPK dan KPU Malra terjadi di 15 TPS di Kecamatan Kei Kecil Barat ( KKB ) yakni TPS 01,02,03,04 Ohoidertutu, TPS 01 Madwaer, TPS 01,02,03,04 Ohoira, TPS 01,02 Ur Pulau, TPS 01,02 Tanimbar Kei “ terang Toatubun dalam laporanya.

Laporan yang dilayangkan juga ke Bawaslu Propinsi  Maluku itu juga menyertakan bukti – bukti form C1 KWK hologram, Berita acara hasil pleno PPK KKB dan hasil pleno rekapitulasi KPU Malra pada intinya menguraikan berbagai temuan kecurangan pemilu pada 15 TPS di Kecamatan Kei Kecil Barat. “ Laporan ini juga, kata Toatubun juga  sudah diterima di Mahkama Konstitusi ( MK ),  DKPP dan Bawaslu RI. ( team tualnews.com )

Oleh tualnews

tualnews.com adalah portal berita di Kepulauan Kei sebagai media publik penyambung suara hati masyarakat. semoga media ini menjadi sarana informasi dan publikasi yang aktual, tajam dan terpercaya