Laporan PBB: Rehabilitasi Wajib bagi Konsumen Narkoba di Asia Timur dan Tenggara Masih Berlangsung

Bangkok, – Laporan terbaru UNODC dan UNAIDS mengungkapkan, proses untuk mengakhiri perawatan atau rehabilitasi wajib bahkan memaksa (compulsory drug rehab) bagi konsumen narkoba di Asia Timur dan Tenggara telah terhenti. Transisi ke layanan perawatan sukarela berdasarkan bukti ilmiah dan hak asasi manusia pun dilaporkan melambat.

Banyak negara di Asia Timur dan Tenggara mengoperasikan fasilitas “perawatan” wajib bagi konsumen narkoba. Fasilitas ini merupakan bentuk kurungan. Mereka yang dituduh atau diketahui mengonsumsi narkoba diwajibkan masuk untuk detoksifikasi dan “perawatan” tanpa proses yang memadai.

Dikelola di bawah hukum pidana atau atau kebijakan represif pemerintah, panti-panti ini dioperasikan oleh militer, polisi, kementerian kesehatan atau urusan sosial atau badan pengendalian narkoba nasional. Kondisi-kondisi yang dilaporkan melibatkan kerja paksa, malnutrisi, dan penolakan atau pembatasan akses ke perawatan kesehatan.

Laporan bertajuk “Perawatan dan Rehabilitasi Wajib di Asia Timur dan Tenggara” ini menyoroti, jumlah fasilitas rehab narkoba wajib dan orang yang ditahan atas nama perawatan narkoba telah meningkat di sebagian besar negara sejak 2012.

Pada akhir 2018, ada lebih dari 886 fasilitas rehab wajib yang beroperasi di tujuh negara, dan sekitar setengah juta orang ditahan setiap tahun di fasilitas ini antara 2012 dan 2018.

Laporan tersebut merujuk dua Pernyataan Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2012 dan Juni 2020 yang menyerukan penutupan permanen fasilitas rehabilitasi wajib bagi konsumen narkoba.

“Jalan kita jelas masih panjang untuk memastikan bahwa perawatan dan penahanan konsumen narkoba wajib di kawasan ini akhirnya secara permanen berakhir,” terang Jeremy Douglas, Perwakilan Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik. “Ketergantungan obat itu kompleks, dan perawatannya perlu dibangun di atas dasar bukti. Terlebih, pada dasarnya hak asasi manusia konsumen narkoba perlu dilindungi.”

Konsensus internasional mendukung peralihan pendekatan perawatan wajib dengan layanan sukarela termasuk intervensi psikososial, layanan pengurangan dampak buruk yang mencakup program alat suntik steril dan terapi substitusi opioid serta layanan dukungan sosial.

Bagian penting dari laporan ini dikembangkan oleh Kelompok Penasihat Ahli Asia-Pasifik tentang Fasilitas Wajib untuk Orang yang Menggunakan Narkoba. Kelompok ini terdiri dari para ahli dari seluruh kawasan.

Bagian ini menggarisbawahi contoh yang menjanjikan dari perawatan ketergantungan narkoba dan praktik lain yang berbasis bukti yang mendukung peralihan tersebut di Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Ini termasuk: Sebuah program di Indonesia yang mengintegrasikan layanan pengurangan dampak buruk yang difasilitasi rekan sebaya, dukungan kesehatan mental dan hubungan dengan perawatan kesehatan primer untuk orang-orang yang konsumsi sabu;

Studi kasus kemitraan antara penegak hukum, lembaga pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat untuk menyediakan akses ke metadon dosis fleksibel di Cina;

Model pengobatan ketergantungan obat berbasis masyarakat secara sukarela di PDR Laos;

Sebuah program untuk mengalihkan orang-orang yang didakwa dengan pelanggaran konsumsi narkoba ke konseling psikososial rawat jalan alih-alih penahanan, mengurangi kepadatan penjara dan biaya tinggi yang terkait dengan penahanan di Thailand; dan

Program percontohan di Vietnam untuk memungkinkan pengambilan metadon, menghilangkan biaya transportasi dan waktu perjalanan yang terkait dengan kunjungan langsung ke klinik, terutama dalam konteks pandemi covid-19.

“Pelaksanaan perawatan konsumsi narkoba bermasalah secara sukarela berbasis masyarakat dan layanan kesehatan pelengkapnya, pengurangan dampak buruk dan layanan dukungan sosial berjalan lambat dan tetap tidak tersedia secara memadai,” kata Taoufik Bakkali, Direktur Regional UNAIDS untuk Asia dan Pasifik.

“Kami berharap bukti yang tercantum dalam laporan ini akan mereformasi kebijakan dan praktik-praktik yang berbahaya. Menghapus hambatan struktural ini sangat penting untuk memperluas layanan kesehatan dan sosial berbasis hak asasi manusia dan bukti ilmiah serta mengakhiri AIDS pada tahun 2030,” tandas Bakkali.

[Media & Data RC]

Siaran pers ini bisa dibaca di www.rumahcemara.or.id

DPRD Malra Tetapkan 17 Agenda Masa Sidang Pertama 2022

Tual News – DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, diawal tahun 2022, menetapkan tujuh belas agenda pada masa sidang pertama tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD Malra, selasa ( 11/1/2022 ).

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua, Albert Efruan, didampingi Ketua DPRD Malra, M.Kudubun berlangsung alot.

Hal ini terlihat ketika pimpinan membuka sidang, banyak interupsi dari Anggota DPRD Malra.

Ketua Fraksi PKB, Adolof Marcus Teniwut, menilai tujuh belas agenda begitu padat, sehingga perlu dikurangi.

“ kita sudah memasuki awal tahun yang baru, jadi harus tinggalkan budaya lama, “ ujarnya.

Anggota DPRD Malra, Septian Brian Ubro, memberikan apresiasi kepada hasil kerja Bamus, namun ada beberapah hal yang perlu mendapat perhatian.

“ soal Reses, awalnya bulan januari, saya berpikir dilaksanakan pebruari, sebab APBD kita baru terima gaji pebruari, saat ini APBD Malra 2022, hasilnya belum diketahui, “ tandasnya.

Politisi Demokrat ini menegaskan, 2022 semua kegiatan dan program DPRD Malra harus ada uang.

“ jangan lagi  buat kegiatan, tapi tidak ada uang, “ pintahnya. ( TN – 01 )

 

 

 

 

Kota Tual Urut Satu Pencegahan Korupsi di Maluku

Tual News – Kota Tual sejak tahun 2021, hingga 03 Januari 2022, masih tetap menduduki peringkat pertama pencegahan korupsi di Propinsi Maluku, sedangkan untuk level Nasional berada di peringkat 10, dari 542 kab / kota dan 34 Provinsi di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Kepala Inspektorat Kota Tual, Asril Umagap, ketika dikonfirmasi, tualnews.com, kamis ( 06/1/2022 ).

“ Alhamdulila, per hari ini capaian kinerja pencegahan korupsi Kota Tual ada di peringkat 10 Nasional, dan urutan satu dari 11 kab/ kota di Propinsi Maluku, “ tandasnya.

Umagap mengaku data akan dikunci 06 Januari 2022, lalu diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan akan diumumkan tanggal 08 januari 2022.

Sementara itu, sesuai data yang diterima, sistem MCP yang dibuat KPK RI,  merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko Korupsi melalui Pemantauan perbaikan  tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi.

Untuk MCP Pemprov Maluku, 11 kab / kota, Kota Tual masih menduduki peringkat pertama, kemudian Kabupaten Maluku Tenggara dan Pemkot Ambon.

Kategori Perencanaan dan Penganggaran APBD, Kota Tual meraih skor 100,  melampaui Pemprov  Maluku dan Kota Ambon yang hanya meraih skor  61,85 dan 96.

Sedangkan pengadaan Barang dan Jasa,  Kota Tual masih juga meraih skor  100 mengalahkan Kota Ambon dan Pemprov  Maluku yakni 88,37 dan 95,2.

untuk Kategori Perizinan Kota Tual,  meraih Skor 100 dibanding Kota Ambon dan Provinsi Maluku yang hanya berkisar 93,81 dan 97,14.

Sementara  kategori Pengawasan APIP,  Kota Tual meraih skor 94,17 masih terbaik dibandingkan Kota Ambon dan Provinsi Maluku yang meraih skor 84,2 dan 91,29.

Kategori Manajemen ASN,  Kota Tual masih yang Terbaik dengan Skor 91,53 tertinggi dibanding Kota Ambon dan Pemprov  Maluku yang hanya meraih Skor 88,04 dan 74,24.

Kategori Optimalisasi Pajak Daerah,  Kota Tual meraih skor 80,64 dibawah Kota Ambon yang meraih skor 93,04.

Kemudian untuk Kategori Menejemen Aset Daerah Kota Tual,  meraih skor 73,32 dibawah Kabupaten Maluku Tenggara yang meraih skor 97,23 dan terakhir dalam kategori Tata Kelola Keuangan Desa Kota Tual bersama Kabupaten Maluku Tenggara meraih skor 100.

Atas prestasi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementrian Dalam Negeri memberikan Penghargaan kepada Kota Tual atas capaian pemantauan perbaikan  tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi, tertanggal 06 Januari 2022. ( TN – 01)

Harlah ke 49, PPP Kota Tual Komitmen Satu Fraksi DPRD

Tual News – Peringatan  Hari Ulang Tahun Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Kota Tual, ke 49 Rabu ( 05/ 1/2022 ), menjadi momentum strategis untuk konsolidasi partai, demi mewujudkan kemenangan Pileg 2024, melalui komitmen satu Fraksi DPRD Kota Tual.

Demikian penegasan Ketua DPC PPP Kota Tual, Rahman Rettob bersama Sekretaris, Wahyudin Ingratubun, SH, usai menggelar doa syukuran bersama pengurus, kader serta simpatisan PPP, di Kota Tual.

“ lewat Harlah ke 49, jadi moment mempersatukan semua kader dan simpatisan melalui satu ikatan rumah besar  PPP, “ ungkapnya.

Rettob mengaku dengan satu ikatan bersama PPP, maka pihaknya optimis akan meraih kemenangan Pileg dan Pilpres 2024.

“ kami optimis meraih satu Fraksi DPRD Kota Tual tahun 2024, “ ujarnya.

Menyoal sikap PPP dalam melihat keterbelakangan pembangunan infrastruktur di wilayah PP Kur dan Tayando, Rettob yang adalah Anggota DPRD Kota Tual dari daerah pemilihan itu, tetap mengawal APBD Kota Tual, demi kesejatraan masyarakat.

“ saya selaku putera daerah asal PP yang lahir dan dibesarkan bersama PPP, hingga saat ini masih tetap mengawal APBD Kota Tual dan semua program serta kegiatan tetap dikawal, untuk kesejatraan masyarakat, “ tandasnya.

Sementara itu Sekretaris PPP Kota Tual, Wahyudin Ingratubun, S.H, menjelaskan platform PPP yakni merawat persatuan untuk pembangunan, tentu menjadi langkah strategis partai untuk mengusung target ke depan.

“ melalui brand PPP saat ini, kami merangkul kaum milenial, pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, agama dan masyarakat  untuk bergabung bersama PPP, “ jelasnya.

Menurut Ingratubun, untuk mencapai target satu Fraksi DPRD Kota Tual, pada Pileg 2024, PPP menjaring kaum milenial untuk masuk dalam kepengurusan PPP Kota Tual.

“ kami optimis dengan semangat anak muda, PPP Kota Tual semakin besar dan bersinar, “ ujarnya.

Bendahara PPP Maluku, Noval Karim, kepada tualnews.com, melalui Harlah PPP ke 49, berharap akan lebih mempererat silahturahmi, guna memperkuat partai dalam rangka konsolidasi, menuju Pileg 2024.

“ setela ada instruksi DPP untuk konsolidasi, DPC PPP Kota Tual pertama di Maluku gelar Muscab, ini artinya kita melakukan langka – langka cepat konsolidasi, “ tandasnya.

Dikatakan batas akhir konsolidasi pengurus DPC dan ranting PPP pada bulan Juni 2022, sehingga sebagai pengurus wilayah sudah instruksikan, untuk dilakukan road show bagi  PAC di   lima kecamatan Kota Tual.

“ pernyataan Ketua DPC PPP Kota Tual, merebut satu Fraksi DPRD Kota Tual di pileg 2024, akan memacu semangat para pengurus dan kader untuk bergerak, sebab PPP Kota Tual dari nol kursi, naik satu kursi, kemudian jadi dua kursi DPRD saat ini, “ jelas Bendahara PPP Maluku.

Dirinya mengajak DPC PPP Kota Tual untuk fokus program pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, untuk peningkatan kesejatraan masyarakat Kota Tual, sebab pembangunan infrastruktur sudah cukup memadai.

( TN – 02 )

 

Ketua DPRD Kota Tual Akui Perda Pilkades Selesai

Tual News – Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE, mengakui keptusan DPRD menetapkan empat peraturan daerah ( perda ) pilkades Kota Tual tahun 2020 lalu telah selesai, tinggal pelaksanaan eksekusi oleh instansi teknis yakni Dinas PMD Kota Tual.

Pengakuan ini disampaikan Ketua DPRD Kota Tual ketika dikonfirmasi tualnews.com, rabu ( 05/1/2022 ).

“ terkait pilkades kota tual, kami selaku lembaga Legislatif yang membuat Perda, telah memutuskan empat buah Ranperda Pilkades untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah, “ jelasnya.

Menurut Borut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas PMD, dan pada oktober 2021, DPRD Kota Tual diminta Pemprop Maluku bersama Pemkot Tual mendatangi Kemendagri, untuk pertanyakan hal ini.

“ namun perlu kami sampaikan, setelah kami sampai di Pempus, ada beberapah dokumen yang harus disiapkan Pemkot Tual dan Pemprov Maluku, “ ujarnya.

Diakui, kelengkapan dokumen yang diminta Pempus adalah domain Pemerintah Daerah, sehingga pihaknya sebatas menagih kapan realisasi.

“ Jadi yang jelas empat perda pilkades sudah selesai, tinggal eksekusi oleh intansi teknis Pemkot Tual. Terus terang lembaga DPRD boleh dibilang tempat curhatan hati masyarakat, padahal tugas kami sudah selesai, “ tegas Ketua DPRD Kota Tual.

Dirinya berharap Pilkades Kota Tual dapat digelar tahun 2022, namun masih ada sejumlah dokumen yang  harus disiapkan Pemkot Tual.

Pilkades Kota Tual Tertunda, Karena Beberapah Kendala

Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Kota Tual, Gufroni Rahanyamtel, ketika dikonfirmasi tualnews.com, membenarkan penundaan pilkades serentak di Kota Tual, tahun 2021 lalu.

“ Pelaksanaan Pilkades mengacu pada Permendagri 112 tahun 2018, tapi karena di Kota Tual kita sudah sahkan perda tentang penataan desa adat, raschap, BSO dan Perda pemilihan Kades, maka acuan kami pada perda pemilihan kepala ohoi atau Finua, “ tandasnya.

Rahanyamtel mengaku perda adat itu sudah disahkan DPRD Kota Tual, namun secara administrasi masih ada tahapan – tahapan yang harus dilalui, salah satunya perubahan status desa administrasi ke desa adat.

“ sampai saat ini status 27 desa di Kota Tual masih menggunakan kode desa administrasi dari Kemendagri, “ Jelas Kadis PMD Kota Tual.

Untuk menuju desa adat, kata Rahanyamtel, salah satu tahapan yang harus diselesaikan adalah batas desa adat.

“ kami sudah selesaikan batas desa adat 27 desa di Kota Tual, “ ungkap Kadis PMD Kota Tual.

Menurut Rahanyamtel, setelah pihaknya selesai menetapkan batas desa adat, nanti ada verifikasi dari Kemendagri dan Pemprov Maluku.

“ Proses ini final di tahun 2022, yakni pada forum klarifikasi, sebelum ada ini nanti ada verfifikasi Pempus dan Pemprov atas batas desa adat tersebut. Jadi mereka akan lakukan uji petik lapangan ataukah dokumen ini kami bawah ke pusat untuk lakukan koreksi, itu pengaturan lebih lanjut, “ terangnya.

Kadis PMD Kota Tual mengaku kalau masih ada hambatan terkait batas desa adat, maka solusinya pada Perda payung provinsi.

“ kami berharap masyarakat dapat memahami penundaan pemilihan kepala ohoi atau finua di Kota Tual, tidak ada unsur kesengajaan, namun kami ingin laksanakan perda pilkades berdasarkan regulasi yang ditetapkan. Kalau tidak berdasarkan perda adat, kita sudah laksanakan pilkades serentak tahun 2019, “ harapnya. ( TN – 01 )

 

Ketua Hanura Apresiasi Pemkot Tual Bahas APBD Tepat Waktu

Tual News – Ketua Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura ) Kota Tual, Jimal Kabalmay, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pemkot Tual dan Pemkab Malra, yang dapat menyelesaikan pembahasan KUA dan PPS serta batang tubuh APBD tepat waktu.

“ saya memberi apresiasi, karena menurut hemat saya, pembahasan APBD tepat waktu, salah satunya adalah Kota Tual dan Kabupaten Malra, “ Salut Kabalmay yang juga Anggota DPRD Kota Tual, pada sidang paripurna DPRD Kota Tual, dalam rangka penutupan masa sidang III tahun 2021 dan pembukaan masa sidang I tahun 2022, di Kantor DPRD Kota Tual, selasa ( 04/01/2022 ).

Menurut Kabalmay, hal ini merupakan satu bentuk karya nyata antara kedua lembaga eksekutif dan legislatif.

“ saya berharap kedua lembaga tetap mempertahankan kerja sama ini, dalam rangka memajukan pembangunan di Kota Tual, “ harapnya.

Dikatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu persetujuan Kemendagri atas APBD Kota Tual 2022, olehnya itu semua program dan kegiatan yang dituangkan, harus segera direalisasikan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

“ Saya sangat berharap semua program dan kegiatan APBD 2022, harus segera dilaksanakan, dalam rangka mengembangkan perekonomian Kota Tual, “ pintah Jimal Kabalmay. ( TN – 01 )

 

Sekda Kota Tual Ingatkan OPD Soal Musrengbang APBD 2023

Tual News – Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kota Tual, A. Yani Renuat, mengingatkan OPD Pemkot Tual, soal musyawarah pembangunan daerah ( Musrengbang ) APBD 2023 yang dilaksanakan pebruari 2022.

“ Saya minta para pimpinan SKPD bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual untuk menyiapkan program, serta penjaringan aspirasi masyarakat mulai saat ini, karena pelaksanaan Musrengbang Kota Tual tahun 2023, dilaksanakan Pebruari 2021, “ Pintah Sekda Kota Tual, usai menyampaikan sambutan Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, pada sidang paripurna DPRD Kota Tual, dalam rangka penutupan masa sidang III tahun 2021 dan pembukaan masa sidang I tahun 2022, di Kantor DPRD Kota Tual, selasa ( 04/01/2022 ).

Menurut Renuat, penutupan dan pembukaan masa sidang, dalam proses penyelenggaraan pemerntaan Negara adalah, sebuah kebutuhan konstitusional, yang memberi ruang, tidak saja kepada komponen penyelenggaraan negara, melainkan juga kepada semua masyarakat untuk diketahui.

Sekda-Kota-Tual-tanda-tangan-berita-acara-pembukaan-masa-sidang-pertama-DPRD-Kota-Tual

Sekda Kota Tual mengapresiasi lembaga DPRD Kota Tual atas kemitraan yang dibangun, sehingga bekerja nyata dalam rangka perubahan  dan kemajuan daerah.

“ salah satu agenda strategis di masa sidang III adalah pembahasan KUA dan PPA perubahan ranperda APBD 2021 dan pembahasan KUA dan PPA tahun 2022, “ ungkapnya.

Dikatakan, di masa persidangan I, terdapat agenda strategis, yang kiranya dapat diselesaikan yakni ranperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengelolaan zakat di Kota Tual, penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat, dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu serta rencana induk parawisata kota Tual tahun 2021 – 2025.

“ selain itu ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, sentra terpadu jaminan investasi pengamanan dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ekspor ikan, termasuk ranperda rencana tata ruang wilayah dapat terselesaikan, “ Jelas Sekda Kota Tual.

Sidang paripurna ini berjalan aman, dilanjutkan dengan pembacaan agenda sidang DPRD kota Tual pada sidang I tahun 2022, oleh sekretaris DPRD Kota Tual, dan penandatanganan berita acara antara Pemkot Tual, yang diwakili Sekda Kota Tual, A. Yani Renuat dan Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE. ( TN – 02 )

 

Pimpinan DPRD Kota Tual Terima Aspirasi Warga Ditengah Coretan Dinding

Tual News – Pimpinan DPRD Kota Tual, masing – masing Ketua DPRD, Hasan Syarifudin Borut, S.E, bersama dua wakil ketua, Ali Mardana, SE dan Fitri Rahmi A. Rahman Notanubun, S.E, menerima aspirasi Aliansi Pemuda Dullah Laut, Kota Tual ditengah coretan dinding depan Kantor DPRD Kota Tual, senin ( 03/01/2022 ).

Berdasarkan pantauan tualnews.com, Korlap aksi, Yasir Nuhuyanan, bersama sejumlah pemuda Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual mendatangi Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait laporan masyarakat tentang penyelewengan Dana Desa ( DD ) Dullah Laut, tahun anggaran 2016 – 2019.

Dalam aksi didepan Kantor DPRD Kota Tual, tidak ada wakil rakyat yang datang menemui mereka, sehingga akhirnya mereka mencoret lantai dan dinding kantor DPRD, dengan tulisan, kantor kosong dan kantor ini dijual.

Pimpinan DPRD Kota Tual yang sedang melaksanakan rapat internal, harus keluar menerima aspirasi yang akan disampaikan.

foto-bersama-pimpinan-DPRD-Kota-Tual-bersama-Pemuda-Dulah-Laut

Dalam surat pernyataan sikap yang dibacakan, kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE untuk ditanda tangani diatas meterai enam ribu, namun Ketua DPRD tidak ingin menandatangani, karena tidak ada dokumen pendukung yang dilampirkan.

“ saya atas nama Anggota DPRD Kota Tual minta maaf, sebab kami tidak mengetahui aksi yang dilakukan dan tidak ada tembusan surat pemberitahuan terkait aksi demo tersebut, “ ungkapnya.

Soal surat pernyataan sikap aliansi Pemuda Dullah Laut  yang diserahkan untuk ditandatangani, Ketua DPRD Kota Tual menolak menandatangani, karena tidak ada data pendukung, terkait dugaan penyimpangan DD Dullah Laut.

“ harus ada dokumen pendukung, saya khawatir setelah saya tanda tangani, pasti kami dibuli, sebab tidak ada data- data pendukung penyelewengan anggaran DD Dullah Laut, “ jelas Borut.

Ketua DPRD Kota Tual menerima surat pernyataan sikap tersebut, dan meminta agar dokumen pendukung lainya terkait penyimpangan DD Dullah Laut yang melibatkan oknum siapa saja di Desa Dullah Laut bisa diserahkan, dan dirinya akan menandatangani untuk disampaikan kepada Kejaksaan.

“ aspirasi ini kami tampung, dan akan ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Pemkot Tual, “ tegasnya.

Kata dia, DPRD memiliki fungsi pengawasan, sehingga kalau ada penyimpangan anggaran DD, asprasi warga bisa langsung disampaikan kepada dua perwakilan wakil rakyat asal Dullah Laut. ( TN )

 

Pemuda Dullah Laut Datangi Kejaksaan Pertanyakan Kasus DD

Tual News – Puluhan pemuda Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, senin ( 03/01/2022 ), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tual, untuk mempertanyakan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi dana desa ( DD ) Dullah Laut.

Kedatangan mereka diterima Kasi Intelejen dan Kasi Pidsus di Rumah Baku Dapa Kejaksaan Negeri Tual.

Koordinator aksi, Yasir Nuhuyanan, dalam membacakan pernyataan sikap mendesak Kejari Tual agar segera menyelesaikan tahapan penyelidikan dan pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana desa ( DD – ADO ) Dullah Laut.

Tersangka Dugaan Korupsi DD Fair, Dullah Laut & Kesra Akan Ditetapkan

“ kami minta Kejari Tual harus serius tangani kasus DD dullah laut, bila perlu memberikan rekomendasi kepada Pemkot Tual, agar oknum yang didugan salahgunakan dana desa tidak lagi duduk di perangkat dan BPD desa Dullah Laut, “ pintah Nuhuyanan.

ini-surat-pernyataan-sikap-pemuda-dullah-laut

Usai membacakan pernyataan sikap dan tuntutan tersebut, kemudian diserahkan kepada Kasi Pidsus, Prasetyo Purbo, SH dan Kasi Intelejen, Radityo, SH untuk ditandatangani.

Pemuda Dullah Laut Kota Tual Demo DPRD Tuntut Bentuk Pansus Dana Desa

Kasi Intelejen, Radityo, SH, ketika dikonfirmasi media ini membenarkan kedatangan Front Pemuda Desa Dullah Laut yang mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi DD Dulah Laut tahun anggaran 2015 – 2019.

“ terkait tuntutan mereka, kami akan sampaikan kepada pimpinan, untuk segera diselesaikan secara tuntas dalam waktu dekat, “ tegasnya.

Radityo mengaku, kasus DD Dullah Laut sudah masuk tahap penyidikan, sehingga akan segera diselesaikan, tanpa intervensi dari pihak manapun.

Kejari Tual Harap Tiga Kasus Korupsi Tuntas 2022

“ permintaan keterangan saksi sudah dilakukan, saat ini kami menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor Inspektorat, “ katanya.

Menyoal indikasi kerugian keuangan negara dari kasus dugaan korupsi DD Dullah Laut, Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Tual belum bisa menyampaikan kepada publik.

Sementara itu Ketua Aliansi Pemuda Desa Dullah Laut, Yasir Nuhuyanan, mengaku sejak kasus ini dilaporkan, hingga melaksanakan aksi demonstrasi tanggal 25 juni 2020, hingga laporan yang disampaikan di Kejaksaan sudah terhitung satu tahun empat bulan lamanya.

“ sampa saat ini tidak ada kejelasan hingga kami datang untuk pertanyakan sejau mana penanganan kasus ini, “ ujarnya.

Nuhuyanan mengaku sebagai pelapor selama ini tidak mengetahui perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan KKN DD Dullah Laut.

“ sesuai laporan kami, indikasi penyelewengan DD Dullah Laut, tahun anggaran 2016, 2017, 2018 – 2019 mencapai Rp 1,7 millyar, “ urainya. ( TN )

 

 

Gubernur Maluku Resmi Miniatur Agama di Kota Tual

Tual News – Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail S.H,  secara resmi, minggu ( 02/01/2022 ) meresmikan miniatur tiga golongan agama, yakni Islam, Katolik dan Protestan di lapangan Lodar El, Jalan  Binti Chaniago, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.

Dalam amanatnya, Gubernur Maluku mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan segenap masyarakat kota Tual yang telah bersatu membangun miniatur rumah Ibadah di bumi maren, sebagai kerukunan antar umat beragama.

“ miniatur rumah ibadah ini merupakan momentum strategis untuk membangun rasa kebersamaan dan dapat menjadi tauladan bagi pembangunan di negara ini, “ tandasnya.

Murad menegaskan, miniatur tiga golongan agama di Kota Tual, menjadi landasan solidaritas antar umat beragama untuk tampil di garda terdepan.

“ miniatur rumah ibadah ini sebagai lambang, kalau kita orang Maluku bersandar pada budaya maluku sebagai orang bersaudara,  agar tercipta kehidupan yang aman dan damai, “ jelasnya.

Dikatakan, agama mengajarkan umat  untuk melakukan hal-hal yang baik demi kehidupan manusia yang saling menghormati dan menolong antar sesama.

Sementara itu Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, dalam sambutanya yang dibacakan Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, S.E, mengakui miniatur toleransi diabadikan agar bentuk toleransi bukan saja sebagai slogan semata namun dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan.

“ Miniatur tiga golongan agama  ini juga sebagai ikon wisata di Kota Tual agar kota tual dapat diketahui  sebagai kota Beradat baik di tingkat Daerah maupun  Nasional, “ tandas Tamnge.

Wawali Tual menyampaikan apresiasi dan terimakasi kepada Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail S.H, atas perhatian pembangunan sarana ibadah. ( TN )