Kategori
Hukum Hukum dan Kriminal Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Seputar Maluku

Inspektorat Malra Akui Jaksa Ambil Data Dugaan Korupsi Dana Desa Abean Kamear

Tual News – Kepala Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, Huyur Matdoan mengakui, Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Tual sudah mengambil data – data, termasuk LHP Dana Desa Abean Kamear tahun 2018 untuk kepentingan penyelidikan.

Wawancara tualnews.com bersama Kepala Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, Huyur Matdoan

Pengakuan ini disampaikan Matdoan ketika ditanya tualnews.com, terkait dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa Abean Kamear tahun 2018 yang sementara disidik Kejaksaan Negeri Tual.

“ Benar, semua dalam proses, Jaksa minta data –data terkait itu lalu diberikan “ katanya.

Kepala Inspektorat membenarkan ada permintaan rekomendasi lima Desa / Ohoi di Kabupaten Malra yang diduga menyalahgunakan dana desa.

” Ada permintaan itu, dan kami terus koordinasi bersama APIP yang didalamnya ada unsur polisi dan Jaksa ” Jelas Matdoan.

Menyoal tentang dugaan oknum pegawai Inspektorat Malra yang terlibat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kabupaten Malra tahun 2019 yang diduga fiktif, Kepala Inspektur Malra membantah hal itu.

“ Tidak benar, kami berusaha kerja profesional “ ujarnya.

Dirinya berharap agar para Kepala Ohoi di Kabupaten Malra harus transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran Dana Desa demi kesejatraan masyarakat.

Kejari Tual Sidik Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Abean Kamear

Seperti diberitakan tualnews.com tanggal 04 Maret 2020, Kejaksaan Negeri Tual dalam pekan mendatang bakal menggelar rapat internal menggelar perkara kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) dana Desa Ohoi Abean Kamear, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018, untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kasi Tindak Pidana Khusus ( Kasipidsus ) Kejari Tual, Crisman Sahetapy, SH

Demikian penegasan, Kasi Tindak Pidana Khusus ( Kasipidsus ) Kejari Tual, Crisman Sahetapy, SH kepada tualnews.com rabu ( 4/2/2020 ) di Kantor Kejaksaan Negeri Tual.

“ Paling lambat minggu depan, kami gelar perkara kasus dana Desa Abean Kamear tahun 2018 untuk tetapkan tersangka, karena dari proses penyelidikan mau naik penyidikan, menunggu keluarnya Sprindig  “ Ungkapnya.

Kasipidsus mengaku, berdasarkan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Malra dari LPJ hasil pemeriksaan dana Desa tahun 2018 di Ohoi Abean Kamear, alat bukti surat  dan keterangan 30 saksi warga masyarakat, ditemukan indikasi kerugian keuangan negara.

“ satu tersangka kasus ini ada, nama masih dirahasiakan, pasti akan diumumkan, sebab kami punya SOP sendiri  “ ujarnya.

Dikatakan, 30 saksi yang dimintai keterangan pada kasus dugaan KKN dana Desa Abean Kamear masing – masing, Penjabat Kepala Ohoi, Badan Saniri Ohoi ( BSO), Badan Saniri Adat ( BSA ), LPMO, lima orang Kader Posyandu, dan lima guru PAUD serta Guru mengaji.

Menurut Kasipidsus Kejari Tual, dari keterangan para saksi akhirnya terkuak juga penyalagunaan Dana Badan Usaha Milik Ohoi ( BUMO ) oleh Pengurus BUMO Desa Abean Kamear tahun 2018.

Sahetapy menjelaskan, pihaknya menerima LHP dari Kantor Inspektorat Malra, karena sudah ada kerja sama (MOU) antara  Inspektorat dan Kejaksaan.

“ Pencegahan sudah ada, namun dana desa itu salah sasaran dan digunakan untuk kepentingan lain “ katanya.

Kasipidsus Kejari Tual mengingatkan para Kepala Desa / Ohoi di Malra dan Kota Tual agar sebelum LHP Inspektorat  direkomendasikan kepada Kejaksaan, maka temuan aparat pengawasan internal pemeriksaan ( APIP ) harus segera ditindaklanjuti.

Dirinya mengaku, selain menangani kasus dana desa Abean Kamear, penyidik Kejari Tual juga sedang memproses penyelidikan satu kasus dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Malra. “ Kalau nama Ohoi belum bisa disebut, karena dalam proses penyelidikan “ Jelas Sahetapy.

( team tualnews )

Kategori
Hukum Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Pendidikan Seputar Maluku

Inspektorat Malra Siap Tim Turun Uji Petik LPJ Dana Desa 2019

Tual News – Para Kepala Desa /Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku harus siap mempertanggungjawabkan pemanfaatan dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2019, sesuai LPJ yang sudah disampaikan, karena Inspektorat Malra sudah membentuk tim untuk turun langsung melakukan uji petik lapangan terkait pemanfaataan anggaran dana desa untuk kesejatraan masyarakat.

Wawancara tualnews.com bersama Kepala Inspektur Kabupaten Malra, Huyur Matdoan

Kepala Inspektur Kabupaten Malra, Huyur Matdoan kepada tualnews.com, membenarkan tim inspektorat yang sudah dibentuk siap untuk turun melakukan uji petik langsung terkait berbagai laporan masyarakat yang masuk soal penyalagunaan dan penyelewengan Dana Desa 2019.

“ Tim sudah dibentuk per kecamatan, hanya karena pendemi covid-19 sehingga belum turun, namun yang pasti dalam waktu dekat tim inspeksi lapangan, sesuai LPJ Dana Desa Kabupaten Malra 2019 “ Ungkapnya.

Menyoal tentang berapah banyak laporan yang masuk soal penyalagunaan Dana Desa 2019, Matdoan mengakui banyak laporan masyarakat yang sudah masuk.

“ Banyak laporan warga yang masuk, sehingga kami sudah inventarisir satu persatu untuk siap tim turun periksa  lapangan di setiap Ohoi “ ujarnya.

Ketika ditanya soal LPJ Dana Desa 2019 di Kabupaten Malra yang terlambat masuk di Inspektorat, Kata Matdoan sebagian besar para Kepala Ohoi sudah memasukan LPJ Dana Desa 2019.

Ini bukti Dana Desa Larat 2019

“ Tentang berapa jumlah LPJ yang masuk, saya belum dapat laporan resmi, namun sudah sebagian besar LPJ Dana Desa 2019 sudah dimasukan ke Inspektorat “ katanya.

Menurut Kepala Inspektur Malra, pihaknya juga sudah menerima laporan warga masyarakat Ohoi Larat, Kecamatan Kei Besar selatan, termasuk Desa / Ohoi lainya tentang dugaan penyalagunaan Dana Desa tahun anggaran 2019.

“ Kami akan  turun periksa lapangan, kalau ditemui ada indikasi penyelewengan Dana Desa 2019, maka tetap dikembalikan kepada pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara tersebut “ Tegas Matdoan. ( team tualnews )

Kategori
Hukum Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Pendidikan Politik Seputar Maluku

Dua Kali Revisi LKPJ Bupati Malra 2019 Tak Diterima DPRD

Tual News – Kinerja kerja Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( LKPJ ) Bupati Malra, M. Thaher Hanubun atas pengelolaan dan pemanfaatan APBD Malra 2019 dipertanyakan, pasalnya sudah dua kali persidangan bersama Pansus LKPJ DPRD Malra, LKPJ Bupati Malra masih ditemui kesalahan soal penyajian data, sehingga tak diterima wakil rakyat.

Video keterangan Ketua Fraksi PKB Malra, Adolof Markus Teniwut dalam persidangan kedua Pansus LKPJ DPRD Malra bersama Tim Penyusun LKPJ Bappeda Malra, Kamis ( 30/4/2020 )

Dalam Sidang Pansus LKPJ  DPRD Malra bersama Tim Penyusun LKPJ dari Bappeda Malra, kamis ( 30/4/2020 ) di Kantor DPRD Malra, para wakil rakyat mempertanyakan kinerja Tim Penyusun LKPJ Bupati Malra bersama Tim Anggaran.

“ Revisi LKPJ yang ada pada kami, masih saja ada kesalahan soal peraturan Perundangan- Undangan dan penyajian angka – angka yang tidak sesuai, saya minta Pimpinan DPRD Malra scors sidang beberapah hari untuk Tim penyusun LKPJ memperbaiki kesalahan yang dibuat, dengan menyajikan data yang akurat dan benar “ Sinis Ketua Fraksi PKB Malra, Adolof Markus Teniwut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Malra, Septian Brian Ubra

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Malra, Septian Brian Ubra yang mempertanyakan kinerja Tim Penyusun LKPJ Pemka Malra yang masih menggunakan angka dan data 2018.

“ Kami tidak punya kepentingan atau tendensi politik apapun, LKPJ Bupati Malra ini sangat penting, untuk sejaumana kami melihat pencapaian program dan kebijakan strategis Pemkab Malra sesuai RPJMD, termasuk penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya “ Sesal Ubra.

Kata Wakil Rakyat dari Partai Demokrat itu, revisi LKPJ dari Tim Penyusun LKPJ Bupati Malra masih ditemui kesalahan fatal dalam penyajian data yang tidak akurat.

“ Revisi LPKJ Bupati Malra ditangan kami masih saja ditemui kesalahan, jadi kami minta Pimpinan sidang untuk skors sidang, untuk tim penyusun Bappeda perbaiki “ Pintah Brian Ubra.

Sementara Anggota DPRD Malra dari PDI- Perjuangan, Esebius Utha Savsavubun sependapat dengan anggota DPRD lainya, sebab didalam revisi LKPJ Bupati Malra masih saja terdapat kesalahan penyajian data dan angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“ Saya ambil contoh didalam LKPJ Bupati Malra 2019, penyajian angka  belanja langsung dan tidak langsung terlihat angka dan nominal sama, apakah penyusunan LKPJ ini disusun bersama Bappeda dan Tim Anggaran Pemkab Malra ? “ Tanya Savsavubun.

Dirinya minta Pimpinan Pansus DPRD Malra agar dalam persidangan berikutnya,  kalau masih ditemui kesalahan penyajian data dan angka oleh Tim Penyusun LKPJ Bupati Malra, maka harus dimasukan dalam rekomendasi pansus demi perbaikan kedepan.

Wakil Ketua DPRD Malra, Bosco Rahawarin pada kesempatan itu mengingatkan Tim Penyusun LKPJ Bupati Malra agar jangan mengulangi lagi kesalahan yang dibuat terkait revisi LKPJ Bupati Malra.

“ Saya minta saran dan usul para wakil rakyat tadi harus diperhatikan dengan seksama oleh Tim Penyusun LKPJ Bupati Malra, sehingga pada persidangan berikutnya tidak ada kesalahan soal data dan angka – angka “ Pintah Rahawarin.

Ketua Tim Penyusun LKPJ Bupati Malra yang juga Kepala Bappeda Malra, Bernadus Rettob, pada kesempatan itu meminta maaf atas ketidakhadiran Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Malra, Drs. Yani Rahawarin dalam sidang bersama DPRD, sebab diwaktu yang sama Sekda Malra sedang memimpin rapat bersama para Camat di Kantor Bupati Malra terkait permintaan data dari Kementrian Sosial RI tentang data warga masyarakat miskin dan kurang mampu penerima bantuan sosial ditengah pendemi covid-19.

“ Untuk perbaikan LPKJ Bupati Malra, kami minta waktu empat hari untuk menyelesaikan “ Pintah Rettob kepada Pimpinan Pansus DPRD Malra.

Mendengar saran dan usulan tersebut, Ketua DPRD Malra, Minduchri Kudubun menutup sidang dengan keputusan memberikan waktu kepada Tim Penyusun LKPJ Bupati Malra 2019 untuk menyelesaikan revisi LKPJ.

“ Sidang ini saya tutup dan akan dibuka kembali pada senin 4 Mei 2020 “ Tandas Kudubun.

Sebelumnya dalam sidang Pansus LKPJ DPRD Malra bersama Tim Anggaran Pemkab Malra, diruang Sidang Utama DPRD Malra, Selasa ( 28/4/2020 ), pukul 21.00 WIT. Anggota DPRD Malra melakukan interupsi terkait temuan kejanggalan LKPJ Bupati Malra 2019  yang terkesan menjiplak atau copy paste laporan tahun sebelumnya.

Bahkan Ketua Fraksi PKB Malra, Adolof Markus Teniwut sampai membuang dokumen LKPJ Bupati Malra itu ke lantai sidang utama saat melakukan interupsi didalam Sidang Pansus LKPJ.

Koordinator Tim Anggaran Pemkab Malra yang juga Sekda Malra, Drs. Yani Rahawarin berjanji pada sidang lanjutan, akan memperbaiki kesalahan yang dibuat timnya untuk diserahkan kepada Pansus DPRD Malra, namun  lagi- lagi masih ada kesalahan dalam dokumen revisi LKPJ Bupati Malra, sehingga sidang harus ditunda sampai tanggal 4 Mei 2020. ( team tualnews )    

Kategori
Hukum Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Politik Seputar Maluku

Tak Benar IF Warga Kei di Jakarta Terpapar Covid-19

Tual News – Penyebaran informasi di media sosial yang menyebutkan salah satu warga Kei, berdomisili di Ibu Kota Jakarta, berinsial IF terpapar virus corona ( covid-19 ) adalah informasi tidak benar alias hoaks.

Hal ini diungkapkan, Kantor Advokat AM & rekan beralamat di Office 8 Lt.18A, SCBD Lot.28, Kav 52-53, Jakarta Selatan dalam rilisnya yang diterima tualnews.com, Rabu ( 29/4/2020 ).

“ Benar, saudara kita IF diduga terkena covid-19 di Jakarta, namun setelah mendapat perawatan dokter dinyatakan sembuh dan sudah kembali ke rumahnya di Depok untuk pemulihan kesehatan “ Ungkap Matdoan.

Terkait hubungan relasi kerja IF dengan TL yang saat ini berada di Kota Tual, Ahmad Matdoan, SH mengaku keduanya sering bertemu di Jakarta, namun dilakukan jau hari sebelum IF dinyatakan diduga terkena covid-19.

“ Saya baru dapat info, saudara TL sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Karel Sadsuitubun di Langgur, Kabupaten Malra dan hasilnya negatif covid-19 “ Ujarnya.

Kata Matdoan, saudara TL adalah rekan lawyer partner AM dan rekan di Jakarta sehingga actifitas yang bersangkutan sangat diketahui.

“ Klarifikasi ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Bupati Malra, sebagai bentuk tanggungjawab dan kerja sama yang baik agar Malra bersih dan steril dari covid-19 “ Jelasnya. ( team tualnews )

Kategori
Hukum Hukum dan Kriminal Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Politik Seputar Maluku

Polres Malra Serahkan Tersangka Dugaan Korupsi Perkim Malra

Tual News –  Polres Malra dibawah komando,  Kapolres Malra, AKBP.Alfaris Pattiwael, S.I.K, M.H, benar – benar menindak tegas para koruptor yang merugikan keuangan negara dan masyarakat di Kabupaten Malra dan Kota Tual, terbukti berkas mantan Bendahara Dinas Perumahan dan Pemukiman ( Perkim ) Kabupaten Malra, Urias Leonard Ingratubun alias Uli setelah dinyatakan lengkap ( P-21 ) oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Kejari Tual, Unit Tipikor Polres Malra langsung menyerahkan tersangka beserta barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Tual, Selasa ( 28/4/2020 ).

Kasat Reskrim Polres Malra , IPTU.Hamin Siompo, SE

Kapolres Malra , melaui Kasat Reskrim , IPTU.Hamin Siompo, SE ketika dikonfirmasi tualnews.com, membenarkan penyerahan tersangka mantan Bendahara Dinas Perkim Malra kepada JPU Kejari Tual, setelah berkas dinyatakan P- 21.

“ berkas perkara ini  merupakan pelimpahan tahap kedua tersangka beserta barang bukti, pasca penyidik menetapkan Uli, mantan bendahara Perkim sebagai  tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Dinas Perkim Kabupaten Maluku Tenggara “ Ungkapnya.

Kasat Serse mengaku,  penyidikan kasus dugaan korupsi ini dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa peneliti Kejari Tual, melalui surat  Nomor : B-380/Q.1.12/Fd.1/04/2020,  tertanggal 27 April 2020.

“   Atas dasar itu melalui koordinasi, Selasa ( 28/4/2020 ) kami serahkan tersangka ULI beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dilimpahkan  ke Pengadilan Tipikor Ambon ” Jelas Siompu.

Kata Kasat, dari hasil penyelidikan dan penyidikan tim penyidik unit Tipikor Polres Malra, tersangka Uli melakukan perbuatan merugikan keuangan negara Rp.127.000.000. (Seratus Dua Puluh Tuju Juta Rupiah).

Mantan Bendahara Perkim Malra, Uli yang dijemput Tim Unit Tipikor Polres Malra dirumahnya, Selasa 31 Desember 2019 lalu. ( dok-tualnews )

“  Modus operandi yang dilakukan tersangka Uli, Mantan Bendahara  Dinas Perkim Malra yakni, di tahun 2019 lalu tersangka  memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara untuk mencairkan dana ratusan juta rupiah, lalu  uang itu digunakan  untuk kepentingan pribadi “ Terangnya.

Tersangka Uli dijerat dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 3 yang menyebutkan setiap orang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  terancam  hukuman paling lamMantan Bendahara Dinas Perkim Malra Ditahan Polisi

Mantan Bendahara Dinas Perkim Malra Ditahan Polisi

Seperti diberitakan tualnews.com, Selasa 31 Desember 2019, Mantan Bendahara Dinas Pemukiman dan perumahan ( Perkim ) Kabupaten Maluku Tenggara, Urias Leonard Ingratubun (40) alias ULI akhirnya ditangkap Tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Malra, selasa ( 31/12/2019 ) dikediamanya pada kompleks Pokarina samping Stadion Maren Langgur. Tersangka diduga tidak kooperatif selama proses  penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Perkim Malra.

Penangkapan tersangka ULI, dipimpin langsung Kasad Reskrim Polres Malra, Iptu. Hamin Siompo, SE. Pantaun tualnews.com di TKP, mantan Bendahara Dinas Perkim itu tidak melakukan perlawanan, karena secara kooperatif minta berpamitan langsung dengan anak dan isterinya, sebelum dibawah anggota polisi ke Polres Malra pukul 13.56 WIT.

Mantan Bendahara Dinas Perkim Kabupaten Maluku Tenggara, Urias Leonard Ingratubun (40) alias ULI akhirnya ditangkap Tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Malra, selasa ( 31/12/2019 ) dikediamanya pada kompleks Pokarina samping Stadion Maren Langgur.

Kasad Reskrim Polres Malra, Iptu. Hamin Siompo, SE mengaku penangkapan yang dilakukan sudah sesuai mekanisme dan prosudur, sebab tersangka ULI selama proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi itu tidak kooperatif.

“ Kami tangkap tersangka, sudah sesuai protap karena selama ini tersangka tidak kooperatif dalam proses penyelidikan dan penyidikan “ Ujar Kasad Reskrim Polres Malra.

Dikatakan, tersangka langsung diantar ke Polres Malra untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Perkim Malra.

Berdasarkan data yang dihimpun tualnews.com, tersangka ULI adalah mantan Bendahara Dinas Perkim Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019. Selama beberapah bulan sejak diangkat sebagai Bendahara Dinas Perkim, tersangka ULI diduga memalsukan tanda tangan atasanya, Kepala Dinas Perkim Malra untuk mencairkan dana ratusan juta rupiah.

Perbuatan tersangka ULI yang diduga mencairkan dana ratusan juta untuk kepentingan pribadi, merugikan keuangan negara sebesar Rp 127 juta.

Satreskrim Polres Malra bakal menjerat tersangka dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk diketahui penangkapan tersangka ULI dipenghujung akhir tahun 2019, merupakan prestasi Polres Malra dalam menuntaskan berbagai kasus tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) yang terjadi di Pemkab Malra dan Kota Tual.

( team tualnews )

Kategori
Artikel Anda

Antisipasi Kekosongan, Bulog Tual Datangkan 200 Ton Gula Pasir

Tual News – Kepala Operasional Bulog Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, Jefry Tanasy memastikan 200 ton gula pasir akan masuk di Nuhu Evav pada minggu kedua bulan suci Ramadhan, ditengah pendemi covid-19.

Video wawancara tualnews.com bersama Kepala Operasional Bulog Tual, Jefry Tanasy

Kepastian kedatangan ratusan ton gula pasir itu diakui Bulog Tual kepada tualnews.com, guna menekan harga gula pasir di pasaran, akibat kekosongan stok gula Nasional yang terjadi beberapah bulan terakhir ini.

“ 200 ton gula pasir akan masuk pada minggu kedua bulan puasa, sementaran stok beras 1.950 ton masih aman dan tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Malra “ Ungkap Kepala Operasional Bulog Tual, Jefry Tanasy.

Dirinya mengakui, kekosongan stok gula pasir secara Nasional juga berdampak bagi Bulog Tual, sehingga yang terjadi beberapah bulan lalu, harga gula pasir di Pasar Tual dan Langgur melambung tinggi dengan harga gula pasir per kilo gram sebesar Rp 20.000-an dari harga normal gula pasir Rp 12.500 / kg.

“ Dengan masuknya 200 ton gula pasir, Bulog Tual akan gelar operasi pasar untuk mengembalikan harga gula yang melambung tinggi dua bulan terakhir di Kota Tual dan Malra “ Terang Tanasy.

Sementara terkait stok minyak kelapa, kata Kepala Operasional Bulog Tual belum stabil, karena ketersediaan stok yang ada di Bulog Tual  hanya 3.500 liter.

“ Stok minyak kelapa belum stabil, sehingga kami perlu menambah lagi 18.000 liter minyak goreng, karena stok yang ada di Bulog Tual 3.500 liter minyak kelapa “ katanya. ( team tualnews )