Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Soal Pengrusakan, Ketua DPRD Tual Akui Tak Punya Kewenangan Lapor Polisi

Tual News – Sudah satu minggu lamanya sejak Kasus pengrusakan fasilitas Kantor DPRD Kota Tual dalam aksi demonstrasi penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ), Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual bersikap diam dan belum menyatakan sikap jelas untuk memproses hukum oknum pelaku pengrusakan Gedung milik Rakyat Kota Tual. Namun dibalik itu secara mengejutkan Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE ketika dikonfirmasi tualnews.com, Senin ( 19/10/2020 ), mengakui kalau aspirasi para demonstran sudah diterima dan siap diperjuangkan, tapi untuk masalah pengrusakan fasilitas DPRD Kota Tual, bukan menjadi kewenangan DPRD Kota Tual, melainkan domain itu ada di Pemkot Tual, sebab itu adalah aset Pemerintah Daerah.

“ Lembaga  DPRD Kota Tual tidak punya kewenangan untuk lapor polisi, karena aset itu adalah aset Pemerintah Daerah, sehingga domain itu ada di Pemkot Tual, apalagi saat kejadian pengrusakan fasilitas DPRD ada aparat keamanan disitu. Jadi itu peristiwa tangkap tangan  “ Tandas Ketua DPRD Kota Tual.

Walikota Minta Proses Hukum Pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual

Kata Borut, sejak pengrusakan fasilitas tersebut, selaku Ketua DPRD Kota Tual sudah memerintahkan Sekretaris DPRD Kota Tual untuk melakukan investigasi dan  menginvetarisir semua aset yang rusak dan melaporkan kepada Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, untuk ditindaklanjuti.

“ Jadi sekali lagi, Lembaga DPRD tak punya kewenangan sedikitpun lapor polisi, sebab aset ini adalah aset Pemerintah Daerah, DPRD hanya istilah pakai atau pinjam “ Ujar  Ketua DPRD Kota Tual yang juga Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ).

Bakar Ban dan Teriaki DPR Goblok, Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Ricuh

Ditegaskan, kewenangan memproses hukum para oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual ada di Pemkot Tual pada bagian Aset Daerah dan Bagian Hukum Pemkot Tual.

Menyoal tentang actifitas DPRD Kota Tual saat ini, Kata Borut, sampai saat ini DPRD Kota Tual belum melaksanakan actifitas kantor, karena masih ada police line atas pengrusakan fasilitas didalam Gedung DPRD.

Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Diwarnai Pengrusakan Kantor DPRD

“ Kami belum laksanakan sidang, saat ini para Anggota DPRD dalam masa reses di wilayah Dapil masing – masing “ Katanya.

Terkait tudingan masyarakat kalau PKS berada dibalik aksi demo anarkis sampai pengrusakan fasilitas Pemerintah, Borut yang juga Politisi PKS Kota Tual dengan santai menanggapi sorotan itu.

Tolak Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa Serbu Kantor DPRD dan Walikota Tual

“ Saya kira tudingan masyarakat itu hal biasa, namun yang pasti sejak demonstrasi awal, kami sudah menerima aspirasi mereka dua kali, bahkan saya turun langsung temui para demonstran “ jelasnya.

Dirinya sangat menyesalkan aksi demontrasi anarkis yang berujung pengrusakan fasilitas Kantor DPRD Kota Tual.

PKS dan Demokrat Kota Tual Berjemur Panas Terima Aspirasi Tolak Omnibus Law

“ Secara kelembagaan kami dukung proses hukum dan PKS sangat sayangkan aksi demontrasi anarkis “ Sesal Ketua DPRD Kota Tual.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh tualnews.com, dari Sekretariat DPRD Kota Tual, melalui Kepala Bagian Umum DPRD Kota Tual, Tasrif M.S. Renwarin, S.Sos menyebutkan total kerugian yang timbul dari aksi demontrasi anarkis di DPRD Kota Tual sebesar Rp 42.555.000,-.

Serikat Kerja Kota Tual Nilai Omnibus Law Berbahaya Bagi Masyarakat Adat

Bagian Umum merinci, fasilitas DPRD Kota Tul yang rusak adalah, empat buah Mic. Confrence Merk Bosch ( Rp 6.500.000 ), empat buah meja kaca tamu ( Rp 3.000.000 ), satu buah meja kayu tamu ( Rp 1.500.000 ), enam vas bunga meja tamu ( Rp 1.500.000 ), tiga papan nama DPRD ( Rp 4.500.000 ), delapan buah vas bunga hidup ( Rp 1.200.000 ), empat bunga sudut ( Rp 2.600.000 ), 17 buah gelas kaki diatas meja DPRD ( Rp 255.000 ), satu buah meja tamu depan ( meja kerja ) ( Rp 1.500.000 ) dan satu buah tempat sampah plastik kuning ( Rp 500.000 ).

( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Polres Tual Sita 15 Liter Miras Sopi Diatas Speadbot Kei Besar

<!– Google Tag Manager –>
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’:
new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src=
‘https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-P4P7PK4′);</script>
<!– End Google Tag Manager –>Tual News – Satres Narkoba Polres Tual, Sabtu ( 17/10/2020 ), pukul 10.20 WIT, kembali menyita lima belas liter Minuman Keras jenis Sopi, diatas Speadbot Tiga Idola dari Desa Tamangil, Kecamatan Kei Besar Selatan, yang merapat di Pelabuhan Motor Vatdek, Kecamatan Kei –Kecil, dalam operasi Antik Siwalima tahun 2020.

Berdasarkan laporan Kamtibmas Polres Tual, yang diterima tualnews.com, menyebutkan, 15 liter sopi itu dibawah pengemudi Speadbot, AO ( 35 ).

Satres Narkoba Polres Tual, Sabtu ( 17/10/2020 ), pukul 10.20 WIT, kembali menyita lima belas liter Minuman Keras jenis Sopi, diatas Speadbot Tiga Idola dari Desa Tamangil

Penemuan minuman tradisional jenis Sopi Tanpa Pemilik oleh polisi, pukul 11.20 WIT,  sebanyak dua jergen 15 liter sopi di atas Speed Boat Namwef 02 dari Desa  Mata Hollat Kei Besar.

<!– Google Tag Manager (noscript) –>
<noscript><iframe src=”https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P4P7PK4″
height=”0″ width=”0″ style=”display:none;visibility:hidden”></iframe></noscript>
<!– End Google Tag Manager (noscript) –>

Kegiatan Operasi Antik Siwalima Polres Tual, dilanjutkan pada kapal cepat Telaga Express dari Pelabuhan Elat,  Kecamatan Kei Besar, namun hasil yang diperoleh nihil.

Saat ini barang bukti 15 liter jenis sopi tersebut dibawa ke Polres Tual, guna proses hukum yang berlaku ( Tipiring-red ). ( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

LSM Anti Korupsi Minta Jaksa Tangkap Panitia Tender Kota Tual

Tual News – Koordinator Koalisi LSM Anti Korupsi, Hasil Korsup Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) RI, Bidang Koordinasi Supervisi, Wilayah Maluku dan Papua, Antonius Rahabav minta Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Dicky Darmawan, S.H, segera menangkap dan menahan Pantia Pelelangan Proyek di LPSE Kota Tual, terkait Dugaan Mafia Tender dan Pemufakatan Proyek Dinas Kesehatan Kota Tual tahun anggaran 2020, sesuai laporan masyarakat yang masuk di Kejaksaan.

“ Saya minta Jaksa segera tahan dan menyita barang bukti dokumen pada UKPBJ Pemkot Tual pada pelaksaan tender dua paket proyek Dinas Kesehatan Kota Tual tahun anggaran 2020, karena sudah terpenuhi tiga alat bukti yang cukup “ Pintah Rahabav, ketika mendatangi Redaksi tualnews.com, Rabu malam ( 16/9/2020 ).

Tak Bawah Dokumen, Ketua UKPBJ Kota Tual Terus Dikejar Jaksa

Rahabav mengaku, satu alat bukti yang menjadi acuan Kejaksaan Negeri Tual, yakni Keputusan Pengadilan Negeri Tual, dalam nomor perkara perdata ; 20/PDT/G/2017/PN.TUL, tanggal 15 Mei 2016, antara Antonius Rahabav sebagai penggugat melawan Panitia Pokja ULP Pemkot Tual sebagai Tergugat.

“ Saya sudah berperkara dengan Pokja ULP Pemkot Tual, lalu dalam satu klausul keputusan yang ditandatangani, Ali Murdiat, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua dan Hatijah A. Paduwi, S.H dan Ulfa Rery, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota PN Tual, sangat jelas yakni bahwa untuk menjadi perhatian bagi Pokja ULP Pemkot Tual dalam melakukan proses pelelangan barang dan jasa Pemerintah dilaksanakan dengan persaingan yang sehat dan perlakuan adil bagi semua masyarakat jasa konstruksi yang mengikuti proses tender “ Ungkapnya.

Diduga Alamat CV. Garpes Permai Fiktif, Pantia Tender Kota Tual Diperiksa Jaksa

Kata dia, kasus dugaan mafia tender proyek di UKPBJ Kota Tual, yang dilaporkan masyarakat di Kantor Kejaksaan Negeri Tual, masih diperankan oleh para pemain lama yang saat itu berperkara denganya dan  dipercaya Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, sehingga dengan alat bukti yang ada, termasuk pemufakatan jahat panitia tender Kota Tual menjadi pintu masuk Kejaksaan Negeri Tual untuk membongkar praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) yang terjadi.

Panitia Tender Kota Tual Belum Diperiksa Jaksa, Karena Virtual Bersama KPK

“ Ketua dan Anggota LPSE Kota Tual yang ada saat ini adalah orang kepercayaan Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, yang selama ini membuat pasar jasa konstruksi di Kota Tual sepi “ Sesalnya.

Rahabav mengancam para Jaksa di Kejaksaan Negeri Tual, kalau tidak segera menahan Ketua UKPBJ bersama para Anggota panitia dan menyita barang bukti di LPSE  Kota Tual, maka dirinya akan menggugat kinerja Kejaksaan Negeri Tual di Lembaga Peradilan.

Soal Mafia Proyek, Direktur CV. Mangon Tual Diperiksa Jaksa Dua Jam

“ Dengan penahanan mereka, maka Jaksa harus pedomani tiga alat bukti yakni, alat bukti surat dan dokumen seperti ini, kedua, keterangan saksi dan alat bukti ketiga adalah keyakinan Hakim. Jadi untuk Pokja ULP, biasanya Jaksa mulai main – main dan ciptakan peluang disitu, karena keyakinan Hakim ketika di Persidangan, sehingga tidak perlu Jaksa bilang ini perkara ringan dan tidak ada kerugian negara “ Jelas Rahabav.

Mafia Tender Proyek, Jaksa Buat Panggilan Kedua Kepada UKPBJ Kota Tual

Dikatakan, Kejaksaan harus melihat kerugian negara yang timbul dari selisih penawaran jasa Konstruksi. “ Jadi kalau peserta tender proyek kemarin ada tiga perusahan misalnya, maka dilihat dari selisih penawaran, karena itu adalah kerugian negara, sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan Pokja Jasa Konstruksi “ Terang Actifis LSM, Tony Rahabav.

Menurut Rahabav, keputusan fatal sudah dilakukan UKPBJ Kota Tual, ketika sudah menetapkan pemenang paket tender proyek Dinas Kesehatan Kota Tual tanggal 19 Desember 2020, baru menerima massa sanggah banding yang sudah lewat batas waktu, apalagi merubah laman website LPSE Kota Tual, dengan menghapus nama pemenang paket proyek yang diumumkan dan mengganti perusahan lain.

Bendahara Dana Desa Dusun Fair Kota Tual Mangkir Dari Panggilan Jaksa

“ Jadi saya lihat disitu, ada berapah perusahan, massa sanggah sudah lewat, tiba – tiba sanggah banding masuk, lalu kemudian UKPBJ evaluasi dan menetapkan yang berikutnya jadi pemenang, ini kesalahan sangat fatal, sebab belum ada rekomendasi atau konsultasi yang dilakukan kepada LKPP RI atas kesalahan yang dibuat “ Sorot Rahabav.

Pertamina Tual Akui Kelangkaan BBM Terjadi di Pom Mini Ilegal

Untuk itu dirinya berharap Kejaksaan Negeri Tual, minta LKPP RI untuk membuat Audit Forensik terhadap kasus dugaan mafia tender yang saat ini bergulir di Kejaksaan.

“ Dari Audit Forensik, baru diketahui Pokja ULP membuat kejahatan sangat besar, sehingga ini terbongkar dipublik. Ini harus menjadi perhatian Walikota Tual, karena Pokja UKPBJ Kota Tual diangkat dan diberhentikan dengan SK Walikota Tual. “ Tandasnya.

Kejari Tual Resmi Tahan Mantan Kades Abean Kamear Malra

Ketika ditanya keterlibatan Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, dalam pengambilan keputusan UKPBJ Kota Tual, Actifis LSM, Tony Rahabav, mencurigai ada keterlibatan orang nomor satu di Kota Tual.

“ Selama ini panitia tender Kota Tual lakukan kejahatan, tapi Walikota Tual membiarkan, itulah jadi pertanyaan, kenapa orang – orang ini masih terus dipertahankan “ Sinis Rahabav.

Ini LHP Inspektorat Kasus Dugaan KKN Dana Desa Abean Kamear Malra

Dirinya mengaku, selama lima tahun kepemimpinan Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, pasar pengadaan barang dan jasa di Kota Tual menjadi sepi, karena persaingan tidak sehat terus terjadi.

“ Karena persaingan tidak sehat di Kota Tual selama ini, orang jadi takut untuk daftar proyek, akibatnya pasar pengadaan sepi, sebab setiap tender proyek sudah disiapkan perusahan yang menang paket lelang “ Kesalnya.

Polisi Diminta Tangkap Inspektorat Malra Karena Lindungi Korupsi Dana Desa

Rahabav akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini di Kejaksaan Negeri Tual dan terus membuat laporan perkembangan untuk diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) RI di Jakarta.  ( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Panitia Tender Kota Tual Belum Diperiksa Jaksa, Karena Virtual Bersama KPK

Tual News – Kepala Kejaksaan Negeri Tual, melalui Kasi Intel Kejaksaan, Iwan ketika dikonfirmasi tualnews.com, Selasa ( 15/9/2020 ), terkait laporan masyarakat soal dugaan praktek mafia tender dan pengaturan pemenang proyek yang ada di LPSE Kota Tual, bagian UKPBJ Pemkot Tual, membenarkan kalau pihaknya sudah mengundang Ketua UKPBJ Kota Tual, Mustakim Rahakbaw untuk hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Tual.

“ Benar, kami sudah undang Ketua UKPBJ Kota Tual, Mustakim Rahakbaw dan tadi sudah datang memenuhi undangan, namun karena ada virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) RI di Kantor Walikota Tual, sehingga dipastikan Rabu esok hadir untuk memberikan keterangan kepada Jaksa “ Ungkapnya.

Soal Mafia Proyek, Direktur CV. Mangon Tual Diperiksa Jaksa Dua Jam

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tual, Iwan, mengaku Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya, Akbar Gazi Galib, Selasa ( 15/9/2020 ), sudah memberikan keterangan tambahan di Kantor Kejaksaan tentang laporan dugaan KKN dan pemufakatan pengaturan lelang dan pemenang proyek Dinas Kesehatan pada LPSE Kota Tual, tanggal 19 Agustus 2020.

“ Kami sudah minta keterangan Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya, Akbar Gazi Galib. Permintaan keterangan berlangsung selama dua jam, pukul 11.00 – 14.00 WIT dan enam belas pertanyaan “ Jelasnya.

Mafia Tender Proyek, Jaksa Buat Panggilan Kedua Kepada UKPBJ Kota Tual

Iwan mengatakan penyidik Jaksa baru mengambil keterangan pelapor dalam kasus ini, sehingga menunggu keterangan Ketua UKPBJ Kota Tual selaku terlapor, baru dapat disimpulkan dugaan KKN yang dilaporkan.

“ Benar,  UKPBJ Kota Tual sudah tetapkan pemenang dua paket proyek yang dilelang, namun Kadis Kesehatan Kota Tual dalam suratnya menyatakan mengevaluasi kembali proses pelelangan paket proyek itu “ Terang Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tual.

Pertamina Tual Akui Kelangkaan BBM Terjadi di Pom Mini Ilegal

Dikatakan, Ketua UKPBJ Kota Tual, Mustakim Rahakbaw, sudah dua kali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tual, namun karena sakit dan jadwal virtual bersama KPK RI, sehingga dijadwalkan ulang untuk permintaan keterangan, Rabu ( 16/9/2020 ).

“ Tadi Ketua UKPBJ Kota Tual datangi Kantor Kejaksaan, namun minta jadwal ulang, karena hari ini katanya ada virtual bersama KPK, jadi esok kami jadwal ulang permintaan keterangan, jam 10.00 WIT “ Tandas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tual, Iwan.

Malra dan Kota Tual Tak Masuk Perpres Jokowi Tentang Daerah Tertinggal

Ketika ditanya soal keterlibatan langsung Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, dalam kasus ini, Iwan belum dapat memastikan hal itu.

“ Saya belum mau bilang begitu, karena yang mau memberikan keterangan belum hadir. Jadi saya belum asumsi kesana, namun kalau mengarah praktek KKN, kami akan proses hukum “ Tegasnya.

Kejari Tual Resmi Tahan Mantan Kades Abean Kamear Malra

Dirinya berharap kasus seperti ini tidak terulang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, karena akan berdampak langsung kepada masyarakat.

“ Saya belum mengetahui putusan Pengadilan Negeri Tual terkait peringatan pertama dan terakhir bagi UKPBJ Kota Tual dalam kasus seperti ini, tapi nanti saya cek karena itu jadi bahan referensi kami  “ Terangnya.

( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Soal Mafia Proyek, Direktur CV. Mangon Tual Diperiksa Jaksa Dua Jam

Tual News – Kasus Dugaan Mafia dalam proses pelelangan proyek pada LPSE Kota Tual, Bagian Pokja Pemilihan Konstruksi ( UKPBJ ) akhirnya mulai terbuka, buktinya pasca Ketua UKPBJ Kota Tual, Mustakim Rahakbaw yang mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tual, didampingi Staf Bagian Hukum Pemkot Tual, Selasa ( 15/9/2020 ) tak membawah dokumen yang diminta Jaksa dan menyatakan belum bisa memberikan keterangan, dengan alasan ada virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di Kantor Walikota Tual, maka selanjutnya Jaksa Penyidik langsung marathon meminta keterangan Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya, Akbar Gazi Galib.

Mafia Tender Proyek, Jaksa Buat Panggilan Kedua Kepada UKPBJ Kota Tual

Pantauan tualnews.com, Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya, Akbar Gazi Galib,dimintai keterangan Jaksa di Kejaksaan Negeri Tual selama dua jam, berlangsung pukul 11.00 – 14.00 WIT.

Akbar dmintai keterangan tambahan terkait laporan dugaan KKN dan pemufakatan pengaturan lelang dan pemenang proyek Dinas Kesehatan pada LPSE Kota Tual, tanggal 19 Agustus 2020.

Pertamina Tual Akui Kelangkaan BBM Terjadi di Pom Mini Ilegal

Dalam permintaan keterangan ini, Akbar didampingi Lembaga Pemantau OKP, Ruslany Rahayaan, SE.

“ Ada enam belas pertanyaan yang diajuhkan Jaksa Kejaksaan Negeri Tual, semuanya dijawab Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya “ Ungkap Rahayaan.

Kadis Kesehatan Kota Tual Terima Sanggah Banding CV. Mangon  

Sementara itu, tercatat dalam sejarah Pemkot Tual, baru pernah terjadi Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) Dinas Kesehatan Kota Tual secara resmi menerima laporan aduan CV. Mangon Mandiri Raya, Nomor ; 05/FPLRM/Maluku/2020, tanggal 31 Agustus 2020, perihal ‘ sanggah banding dan laporan dugaan KKN serta pemufakatan pemenang lelang proyek di LPSE Kota Tual.

“ Menurut hemat kami, alasan Pokja Pemilihan Konstruksi Bagian pengadaan barang dan jasa Kota Tual dalam menggugurkan CV. Mangon Mandiri Jaya, tidak sesuai karena menjadi multitafsir dan membuat kebingungan pemahaman pada kami selaku KPA Dinas Kesehatan Kota Tual “ Tulis Kadis Kesehatan Kota Tual, dr. Betty Zoebaidah, melalui surat nomor ; 800/538/Dinkes/IX/2020, perihal ; jawaban sanggah banding, tanggal 10 September 2020, ditujuhkan kepada Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya di Tual.

Pertamina dan SPBU Jamin Esok BBM Normal Selamanya di Kota Tual

Berdasarkan hal itu, Kadis Kesehatan Kota Tual, menegaskan sanggah banding Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya, terhadap paket pembangunan pagar dan paving block Puskesmas UN Kota Tual, dinyatakan diterima.

Kemana Dana Lahan TPA ?, CV.Farisa Menang Tender Jalan TPA 1,5 M

“ Atas dasar itu, sanggah banding Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya, terhadap paket pembangunan pagar dan paving block Puskesmas UN Kota Tual, dinyatakan diterima, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tual agar dilakukan evaluasi ulang terhadap paket tersebut “ Tegas Kadis Kesehatan, dr. Betty dalam surat yang dikeluarkan dan tembusanya disampaikan kepada Inspektorat Kota Tual dan Kepala Bagian UKPBJ Kota Tual.

Direktur CV. Jaya Utama Bantah Kerja Proyek Fiktif Air Bersih Kota Tual

Sementara itu sesuai pantauan tualnews.com, di Kantor Kejaksaan Negeri Tual, Selasa ( 15/9/2020 ), Ketua UKPBJ Pemkot Tual, Mustakim Rahakbaw, memenuhi undangan Jaksa untuk hadir memberikan keterangan, terkait laporan masyarakat tersebut.

Walikota Tual Dukung Proses Hukum Dugaan Korupsi Dana Desa Tayando Yamru & Lokwirin

Rahakbaw mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tual, didampingi salah staf Bagian Hukum Pemkot Tual, pukul 11.00 WIT. Namun karena alasan, ada virtual bersama KPK RI di Kantor Walikota Tual, maka sesuai jadwal Ketua UKPBJ Pemkot Tual, Mustakim Rahakbaw Rabu ( 16/9/2020 ), pukul 10.00 WIT,  akan kembali hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Tual untuk dimintai keterangan, dengan membawah sejumlah dokumen yang dminta penyidik Jaksa. ( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Mafia Tender Proyek, Jaksa Buat Panggilan Kedua Kepada UKPBJ Kota Tual

Tual News – Kejaksaan Negeri Tual, Senin ( 14/9/2020 ) kembali melayangkan surat undangan kedua kepada Ketua Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Tual, Mustakim Rahakbaw, terkait laporan masyarakat tentang dugaan mafia tender paket pengadaan proyek di Dinas Kesehatan Kota Tual, tahun anggaran 2020.

Kepastian undangan kedua yang dilayangkan Kejaksaan Negeri Tual kepada UKPBJ Pemkot Tual, disampaikan Kejari Tual, melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tual, Iwan kepada tualnews.com.

“ Hari senin, kami buat panggilan kedua untuk mengundang Ketua UKPBJ Pemkot Tual datang di Kejaksaan untuk mengklarifikasi laporan masyarakat soal tender proyek “ Ungkap Kasi Intel, Iwan.

Malra dan Kota Tual Tak Masuk Perpres Jokowi Tentang Daerah Tertinggal

Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun tualnews.com,  Panitia Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik ( LPSE ), pada UKPBJ Pemkot Tual, diduga mengumumkan pemenang paket tender proyek di Dinas Kesehatan Kota Tual tidak sesuai aturan dan mekanisme pelelangan proyek.

Kepala Pertamina Tual Dituding Dalang Kelangkaan BBM

Hal ini membuat Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya, Akbar Gazi Galib, naik pitam, sehingga langsung membuat laporan sanggahan kepada Kadis Kesehatan Kota Tual,  yang tembusanya masuk di Kejaksaan Negeri Tual.

Pertamina Tual Tutup Mata, Kelangkaan BBM Sudah Dua Tahun

Berdasarkan Laporan CV. Mangon Mandiri Jaya, Nomor; 05/FPLRM/MALUKU/2020, perihal ; Sanggah banding dan Laporan dugaan KKN dan pemufakatan mengatur pemenang lelang proyek LPSE Kota Tual, tanggal 19 agustus 2020  dan diumumkan pada tanggal 19 agustus 2020, menyebutkan kalau ada dua paket pekerjaan masing – masing, Paket Pembangunan Pagar Dan Paving Blok Puskesmas Tual dana APBD 2020 Dinas Kesehatan Kota Tual dengan Nilai HPS (Rp 424.860.389.65), dan Paket Pembangunan Pagar Dan Paving Blok Puskesmas Un dana APBD tahun 2020 dengan nilai HPS (Rp 649.896.608.70), telah melanggar Keppres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ketua Panitia Tender Proyek Kota Tual Mangkir Dari Panggilan Jaksa

Dalam laporan yang diperoleh tualnews.com, Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya, Akbar Gazi Galib, menguraikan kalau ada 12 Penyedia Jasa di Kota Tual yang mendaftarkan diri pada Paket Pembangunan Pagar Dan Paving Blok Puskesmas Tual,  dana APBD tahun anggaran 2020,  Dinas Kesehatan Kota Tual dengan Nilai HPS (Rp 424.860.389.65).

Balai Sungai Maluku Bangun Proyek 8 M Diatas Situs Sejarah Rat Magrib

“ Namun dalam pelaksanaan, hanya dua penyedia jasa yang memasukan dokumen penawaran yakni  CV. Mangon Mandiri Jaya,  alamat kantor di Kota Tual dengan nilai penawaran (Rp.396.811.325.21) berada diurutan satu pada tender paket Pembanguan Pagar dan Paving Blok Puskesmas Un Pagar Dan Paving Blok Puskesmas Un dana APBD tahun 2020, sedangkan CV. Grapes Permai berada diurutan kedua “ Ungkapnya.

Wow..Proyek Embung Air Fiditan 8 M Dibangun Ditengah Hutan Kota Tual

Sementara untuk tender Paket Pembangunan Pagar Dan Paving Blok Puskesmas Un,  dana APBD tahun 2020 dengan nilai HPS (Rp 649.896.608.70). penawaran terendah pertama adalah CV. Mangon Mandiri Jaya dengan nilai penawaran (Rp 607.769.728,74) dan penawaran terendah kedua,  CV. Grapes Permai dengan nilai (Rp 646.626.216,71).

Proyek Air Bersih Balai Sungai Maluku di KotaTual Mubasir

“ Berdasarkan hasil penawaran yang telah dimasukan, maka LPSE Kota Tual Pokja Pemilihan sesuai Standar Dokumen Pemilihan nomor 20.6 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan, namun pokja pemilihan tidak melaksanakan pembuktikan dokumen tanpa memberikan alasan,  karena kami menduga kuat Panitaia LPSE dan pokja sudah merencanakan untuk  memenangkan CV. Grapes Permai “ Urai Akbar dalam laporanya.

Kemana Dana Lahan TPA ?, CV.Farisa Menang Tender Jalan TPA 1,5 M

Dikatakan, Pokja pemilihan menggugurkan CV. Mangon Mandiri Jaya dengan alasan tidak memasukan data pengalaman tenaga manejerial, sangat tidak beralasan, sebab keputusan itu dilakukan tanpa pembuktian dokumen .

Lima Tahun Biaya Pelepasan Tanah TPA Kota Tual Mengendap ?

“ keputusan pokja pemilihan bertentangan  dengan peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018  tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan surat  Kepala LKPP nomor;  2 tahun 2018,  bahwa tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi dengan negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering, dengan ketentuan bahwa sebelum penetapan pemenang, Kelompok Kerja Katalog melakukan negosiasi harga terhadap penyedia yang lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi “ Jelasnya.

Kantor Pertanahan Malra Ditanam Sasi

Menurut Direktur CV. Mangon Mandiri Jaya, Akbar Gazi Galib,  panitia tender harus melakukan pembuktian kualifikasi sesuai peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah lampiran II bagian B .I,F.angka 1,2 dan 3 yang menyatakan bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhui syarat kualifikasi yaitu tiga calon pemenang yang responsip yaitu calon pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2.

BPN Malra vs Maturbongs Tempuh Hukum, 405 Sertifikat Dipending

“ Selain itu sesuai instruksi Menteri PUPR dalam pelaksanaan barang dan jasa nomor ; C2/1N/M/2020,  lampiran tiga,  perihal protokol pencegahan Covid 19 dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi ada dua mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara offline dan atau online dengan ketentuan pembuktian secara offline mengundang penyedia jasa dan penyedia jasa wajib menggunakan masker dan sarung tangan mengikuti protokoler Kesehatan “ Tegasnya.

Kejari Tual Resmi Tahan Mantan Kades Abean Kamear Malra

Kata Akbar, merujuk pada ketentuan Instruksi Menteri PUPR  itu dan sesuai kondisi Kota Tual saat ini yang tidak berada dalam pemberlakuan PSBB serta tidak ada pembatasan semua aktifitas instansi pemerintah dan masyarakat, maka keputusan panitia LPSE Kota Tual yang melakukan pembuktian kualifikasi secara online adalah perbuatan dan keputusan yang bertentangan dengan aturan .

Kobarubun Minta Jaksa Usut Dugaan KKN Dana Desa Abean Kamear 2019

“ Kami menduga kuat proses pembuktian kualifikasi secara online,  sengaja dilakukan panitia LPSE Kota Tual untuk memenangkan CV. Grapes Permai yang tidak berkantor di Kota Tual.  Ironisnya,  panitia melakukan komunikasi video call secara sepihak dengan pihak CV.  Garpes Permai tanpa dihadiri atau diketahui penyedia yang penawarannya berada pada penawaran terendah pertama “ Sesal Direktur CV.Mangon Mandiri Jaya.

Akbar, menduga tahapan pembuktian itu secara sengaja tidak dilaksanakan  panitia tender, karena Direktur CV. Grapes Permai tidak berada di Tual.

Narwadan Sang Inspirator Rumah Baku Dapa Kejaksaan Negeri Tual

“ Kalau seperti ini, maka sudah pasti dokumen perusahan CV. Grapes Permai yang asli juga tidak akan bisa dibuktikan, maka sesuai aturan perusahan yang tidak hadir dan membawah dokumen asli pada saat tahapan jadwal pembuktian dokumen  harus digugurkan berdasarakan aturan “ Pintahnya.

Atas semua tindakan dan keputusan panitia LPSE Kota Tual yang tidak normal dan obyektif, serta bertentangan dengan aturan, maka Akbar mensinyalir ada dugaan oknum panitia LPSE Kota Tual bermain mata.

Skandal Dugaan Korupsi Bank Maluku Cabang Tual Terkuak

“  Berdasarakan berbagai data yang kami dapatkan, maka dipastikan kalau  dugaan oknum panitia yang ada pada LPSE Kota Tual yang meminjam dokumen perusahan CV. Grapes Permai dan semua dokumen penawaran serta kelengkapan sudah disiapkan sebelumnya “ Ujarnya.

Atas dugaan mafia tender proyek di Kota Tual, CV. Mangon Mandiri Jaya menyampaikan sembilan point tuntutan yakni ;

  1. Mendesak kepada Kejaksaan Negeri Tual berdasarkan laporan ini, kami meminta agar semua panitia LPSE Kota Tual untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses secara hukum, sehingga adanya suatu kepastian hukum.

2.Mendesak agar panitia LPSE Kota Tual membatalakan keputusan dua paket proyek yang dimenangkan CV. Grapes Permai.

3.Meminta kepada yang terhormat Bapak Walikota Tual untuk mencopot jabatan panitia LPSE Kota Tual karena dinilai tidak profesional dan merugikan keuangan negara dan Pemerintah Kota Tual

4.Mendesak Kejaksaan untuk memanggil Direktur CV. Grapes Permai untuk diperiksa dan diproses secara hukum.

5.Apabila tuntutan kami, tidak ditanggapi secara serius maka kami akan melakukan aksi demonstrasi dan melaporkan masalah ini ke institiusi yang lebih tinggi.

6.Meminta Kepala Dinas Kesehatan untuk tidak menerima hasil ketetapan pemenang lelang pada kedua paket pekerjaan tersebut dan mengembalikan kepada panitia untuk dilakukan pelelangan ulang.

7.Meminta kepada APIP Pemerintah Kota Tual untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua panitia LPSE Kota Tual

8.Meminta kepada panitia LPSE Kota Tual untuk membuktikan keberadaan perusahan tersebut, karena patut diduga perusahan CV. Grapers Permai adalah perusahan fiktif tanpa kelengkapan dokumen yang jelas.

9.Kami akan melaporkan secara resmi Panitia LPSE Kota Tual ke semua institiusi hukum untuk dilakukan proses hukum. ( TN )