Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

HMI Coret Dinding, DPRD Tual Lapor Polisi, Fasilitas Rusak.. ?

Tual News – Sikap diam Pimpinan bersama Anggota DPRD Kota Tual di Propinsi Maluku yang memilih tidak akan melaporkan kasus pengrusakan fasilitas DPRD Kota Tual dalam aksi demo anarkis penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) kepada pihak Kepolisian, tentu mengundang tanda tanya masyarakat, pasalnya sesuai catatan tualnews.com,  bulan Pebruari 2020, ketika Himpunan Mahasiswa Islam Kota Tual – Malra menggelar aksi demontrasi dan mencoret dinding ruangan DPRD Kota Tual, dengan tulisan Yakusa Boikot, sontak Pimpinan DPRD Kota Tual menggelar rapat dan secara resmi melaporkan aksi pencoretan itu di Polres Tual.

12 Anggota DPRD Sambangi Polres Cabut Laporan HMI Tual

Pernyataan Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE yang mengaku Lembaga DPRD tak memiliki kewenangan melaporkan kasus pengrusakan fasilitas Kantor DPRD kepada polisi, karena domain itu ada di Pemkot Tual, tentu sangat disesalkan.

“ Bapak Ketua DPRD Kota Tual bersama Wakil Rakyat yang terhormat harus paham aturan, jangan buat pernyataan kontraversi di masyarakat, lalu jadi bahan lelucon, sebab secara Kelembagaan, Pimpinan DPRD Kota Tual bertanggungjawab penuh baik kedalam maupun keluar “ Sorot salah satu Actifis Pemuda Kota Tual, ketika menghubungi tualnews.com, Selasa malam ( 20/10/2020 ).

Gempa Saumlaki Iringi 2X Ucapan Maaf DPRD Kepada HMI Tual

Pemuda Kota Tual ini mempertanyakan kredibelitas dan kapasitas Pimpinan DPRD Kota Tual yang seakan melempar tanggungjawab atas persoalan yang dihadapi.

“ harusnya Pimpinan DPRD Kota Tual melaporkan kasus pengrusakan fasilitas Negara itu kepada pihak Kepolisian untuk diproses hukum, bukan Pemerintah Kota Tual “ Sesalnya.

Soal Pengrusakan, Ketua DPRD Tual Akui Tak Punya Kewenangan Lapor Polisi

Dikatakan, kasus pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual kalau terus dibiarkan, maka tidak ada efek jerah bagi para pelaku pengrusakan.

“ Kasus pengrusakan fasilitas Negara harus diproses hukum. Ini Negara Hukum, setiap warga Negara berhak menyampaikan aspirasi sesuai koridor, bukan dengan cara anarkis dan merusak  fasilitas umum, kok waktu HMI Tual – Malra coret dinding DPRD, para wakil rakyat sangat cepat respon dan lapor polisi, massa fasilitas didalam gedung rusak, dibiarkan sebenarnya ada apa ?  “ Sinisnya.

Kerusakan DPRD Tual 42 Juta, Walikota Minta Proses, Ketua DPRD Akui Tak Punya Wewenang

Pemuda Kota Tual ini berharap, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual harus bersinergi bersama Walikota dan Wakil Walikota Tual dalam menuntaskan kasus pengrusakan fasilitas DPRD Kota Tual untuk diproses hukum, bukan saling berbeda pandangan atau pendapat.

Walikota Minta Proses Hukum Pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual

“ Walikota Tual minta proses hukum para pelaku pengrusakan fasilitas Negara, sementara  Ketua DPRD Kota Tual mengakui tak punya kewenangan lapor polisi, karena itu aset Pemerintah Daerah Kota Tual, ini khan lucu “ Ujarnya.

( TN )

 

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Akibat Miras, Satu Pemuda Malra Korban Penganiayaan

Tual News – Berdasarkan Laporan Kamtibmas Polsek Kei – Kecil, yang diterima tualnews.com, menyebutkan pada Senin ( 19/10/2020 ), pukul 00.30 WIT, terjadi kasus penganiayaan dengan menggunakan alat tajam di Desa Ohoijang, Kecamatan Kei – Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, mengakibatkan korban, Liberatus Jors Farneubun harus dilarikan ke Rumah Sakit, karena pergelangan tangan terkena alat tajam.

Kerusakan DPRD Tual 42 Juta, Walikota Minta Proses, Ketua DPRD Akui Tak Punya Wewenang

Dalam kronologis Polsek Kei – Kecil, menguraikan kalau sekitar pukul 23.30 WIT,  sekelompok pemuda berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh orang) sementara duduk mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di depan Toko Marthin Aflaubun.

Saat itu,  tiba tiba muncul Julius Emanuel Fautngilyanan alias Ulis dan Leornardus Ohoiulun alias Memi datang dan menanyakan Luther Katabalubun. Mendengar hal ini, Luther yang berada disitu melarikan diri masuk ke dalam Toko milik Marthin Aflaubun.

Dandim 1503 dan Kapolres Malra Fasilitasi Perdamaian Antar Pemuda

Pelaku Ulis dan Memi Kemudian meninggalkan tempat tersebut. Namun sekitar pukul 01.30 WIT, kedua pelaku kembali mendatangi kelompok pemuda tersebut yang sudah berpindah tempat mengkonsumsi miras sopi didepan rumah Narko.

Sesampainya disitu, kedua pelaku menarik kendaraan bermotor milik Luther Katabalubun yang sementara terparkir hingga jatuh. Mendengar bunyi motor terjatuh, korban Liberatus Josh Farneubun yang sementara tertidur tiba tiba bangun dan mengejar Ulis dan Memi.

Soal Pengrusakan, Ketua DPRD Tual Akui Tak Punya Kewenangan Lapor Polisi

Mengetahui kalau mereka dikejar Korban, pelaku Julius Emanuel Fautngilyanan yang sementara memegang parang kemudian berbalik dan menganiaya korban Liberatus  sebanyak 1 (satu) kali mengenai pergelangan tangan kanan korban.

Melihat kejadian tersebut, Emerikus Esomar dan beberapa pemuda kemudian menolong korban dan melaporkan masalah ini ke piket siaga Polsek Kei Kecil, serta membawa Korban ke RSUD KS Langgur guna mendapat penanganan medis.

Polres Tual Sita 15 Liter Miras Sopi Diatas Speadbot Kei Besar

Pukul 02.10 WIT,  Piket siaga Polsek Kei Kecil bersama Polres Tual turun mengamankan kedua pelaku Ulis dan Memi ke Kantor Polsek Kei Kecil Guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Sampai saat ini situasi Kamtibmas di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual terpantau aman, kondusif dan damai. ( TN )

 

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Soal Pengrusakan, Ketua DPRD Tual Akui Tak Punya Kewenangan Lapor Polisi

Tual News – Sudah satu minggu lamanya sejak Kasus pengrusakan fasilitas Kantor DPRD Kota Tual dalam aksi demonstrasi penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ), Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual bersikap diam dan belum menyatakan sikap jelas untuk memproses hukum oknum pelaku pengrusakan Gedung milik Rakyat Kota Tual. Namun dibalik itu secara mengejutkan Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE ketika dikonfirmasi tualnews.com, Senin ( 19/10/2020 ), mengakui kalau aspirasi para demonstran sudah diterima dan siap diperjuangkan, tapi untuk masalah pengrusakan fasilitas DPRD Kota Tual, bukan menjadi kewenangan DPRD Kota Tual, melainkan domain itu ada di Pemkot Tual, sebab itu adalah aset Pemerintah Daerah.

“ Lembaga  DPRD Kota Tual tidak punya kewenangan untuk lapor polisi, karena aset itu adalah aset Pemerintah Daerah, sehingga domain itu ada di Pemkot Tual, apalagi saat kejadian pengrusakan fasilitas DPRD ada aparat keamanan disitu. Jadi itu peristiwa tangkap tangan  “ Tandas Ketua DPRD Kota Tual.

Walikota Minta Proses Hukum Pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual

Kata Borut, sejak pengrusakan fasilitas tersebut, selaku Ketua DPRD Kota Tual sudah memerintahkan Sekretaris DPRD Kota Tual untuk melakukan investigasi dan  menginvetarisir semua aset yang rusak dan melaporkan kepada Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, untuk ditindaklanjuti.

“ Jadi sekali lagi, Lembaga DPRD tak punya kewenangan sedikitpun lapor polisi, sebab aset ini adalah aset Pemerintah Daerah, DPRD hanya istilah pakai atau pinjam “ Ujar  Ketua DPRD Kota Tual yang juga Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ).

Bakar Ban dan Teriaki DPR Goblok, Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Ricuh

Ditegaskan, kewenangan memproses hukum para oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual ada di Pemkot Tual pada bagian Aset Daerah dan Bagian Hukum Pemkot Tual.

Menyoal tentang actifitas DPRD Kota Tual saat ini, Kata Borut, sampai saat ini DPRD Kota Tual belum melaksanakan actifitas kantor, karena masih ada police line atas pengrusakan fasilitas didalam Gedung DPRD.

Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Diwarnai Pengrusakan Kantor DPRD

“ Kami belum laksanakan sidang, saat ini para Anggota DPRD dalam masa reses di wilayah Dapil masing – masing “ Katanya.

Terkait tudingan masyarakat kalau PKS berada dibalik aksi demo anarkis sampai pengrusakan fasilitas Pemerintah, Borut yang juga Politisi PKS Kota Tual dengan santai menanggapi sorotan itu.

Tolak Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa Serbu Kantor DPRD dan Walikota Tual

“ Saya kira tudingan masyarakat itu hal biasa, namun yang pasti sejak demonstrasi awal, kami sudah menerima aspirasi mereka dua kali, bahkan saya turun langsung temui para demonstran “ jelasnya.

Dirinya sangat menyesalkan aksi demontrasi anarkis yang berujung pengrusakan fasilitas Kantor DPRD Kota Tual.

PKS dan Demokrat Kota Tual Berjemur Panas Terima Aspirasi Tolak Omnibus Law

“ Secara kelembagaan kami dukung proses hukum dan PKS sangat sayangkan aksi demontrasi anarkis “ Sesal Ketua DPRD Kota Tual.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh tualnews.com, dari Sekretariat DPRD Kota Tual, melalui Kepala Bagian Umum DPRD Kota Tual, Tasrif M.S. Renwarin, S.Sos menyebutkan total kerugian yang timbul dari aksi demontrasi anarkis di DPRD Kota Tual sebesar Rp 42.555.000,-.

Serikat Kerja Kota Tual Nilai Omnibus Law Berbahaya Bagi Masyarakat Adat

Bagian Umum merinci, fasilitas DPRD Kota Tul yang rusak adalah, empat buah Mic. Confrence Merk Bosch ( Rp 6.500.000 ), empat buah meja kaca tamu ( Rp 3.000.000 ), satu buah meja kayu tamu ( Rp 1.500.000 ), enam vas bunga meja tamu ( Rp 1.500.000 ), tiga papan nama DPRD ( Rp 4.500.000 ), delapan buah vas bunga hidup ( Rp 1.200.000 ), empat bunga sudut ( Rp 2.600.000 ), 17 buah gelas kaki diatas meja DPRD ( Rp 255.000 ), satu buah meja tamu depan ( meja kerja ) ( Rp 1.500.000 ) dan satu buah tempat sampah plastik kuning ( Rp 500.000 ).

( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Walikota Minta Proses Hukum Pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual

Tual News – Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.A.g, minta polisi memproses hukum oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual, dalam aksi demonstrasi penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) minggu kemarin.

“ Oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual harus diproses hukum, agar ada efek jerah, karena Koordinator Lapangan ( Korlap ) yang masukan  icin demo di Polres Tual orang lain, sementara oknum pelaku pengrusakan juga orang lain. Jadi nanti dalam proses pemeriksaan akan terungkap modus aksi itu “ Pintahnya.

Walikota Tual sangat menyesalkan prilaku Oknum Mahasiswa yang melakukan pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual, sebab sebagai kaum intelektual di Kota Tual yang dijuluki Kota Maren dan beradat, seharusnya aksi anarkis itu tidak terjadi, sebab meja, kursi dan pot bunga ada tidak bersalah.

“ Siapa saja boleh berpendapat, tapi jangan anarkis “ Ujarnya.

Kata Rahayaan, palu sidang DPR sudah diketuk, sebagai tanda Undang – Undang sudah disahkan, sehingga kalau ada warga Negara yang tidak puas, dipersilahkan mengajuhkan gugatan ke Lembaga Peradilan.

“ Palu sudah jatuh sesuai ketentuan 40 hari, Undang – Undang sudah berlaku, sedangkan bagi yang tak puas,  Negara siap Lembaga Peradilan, jadi silahkan, tempuh jalur hukum,  tidak mungkin ada Negara dalam Negara “ Sesalnya.

Terkait permintaan para pendemo agar Walikota Tual, harus menandatangani petisi penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ), Rahayaan menegaskan dirinya tidak akan melaksanakan hal itu, sebab sebagai Kepala Pemerintahan Daerah tetap taat dan tunduk kepada Pemerintah Pusat.

“ Saya tidak akan tanda tangan, itu terlalu kerdil,  kalau saya tanda tangan, saya bukan anak kecil atau jalanan, saya Kepala Daerah, hirarki Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah sudah jelas, hari ini palu jatuh dipusat, saya tunduk dan taati, materi dan Undang – Undang itu saya belum pelajari, bagaimana saya mau tanda tangan sesuatu yang belum diketahui “ Kesal Rahayaan.

Kata Walikota Tual, kalau dirinya Anggota DPR asal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), siap menandatangani penolakan Omnibus Law,  namun sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang sudah mendapat amanah rakyat, tidak akan melakukan hal itu.

“ Kalau saya Anggota DPR PKS , saya tanda tangan penolakan, karena saya wakil rakyat di Lembaga Politik, tapi saya ini orang Pemerintahan, Presiden RI, Menkopulhukam sudah keluarkan pernyataan resmi, maka kami tunduk kepada Pimpinan Pemerintahan yang ada di pusat  “ Jelas Walikota Tual.

Walikota Rahayaan, menegaskan agar oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual harus diproses hukum, agar menjadi efek jerah, sehingga aset Daerah / Negara yang rusak tidak menjadi beban keuangan Daerah.

“ Sudah jelas ini melanggar hukum, maka harus diproses hukum, kalau ini dibiarkan, maka esok akan terjadi lagi, dan berapah banyak anggaran yang harus dikeluarkan untuk pengadaan barang di DPRD Kota Tual. Saya minta dukungan semua pihak, kita harus jujur mengakui yang salah itu salah, dan benar tetap benar  “ Pintahnya.    ( TN )

 

 

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

GMNI Demo Pertamina Tual Tuntut Tertibkan Pomini Ilegal

Tual News – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Minyak Tanah ( Mitan ) di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk pemadaman listrik yang tak beraturan akhir – akhir ini, membuat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Cabang Malra dan Kota Tual harus turun jalan, menyuarakan keresahan masyarakat dengan menggelar aksi demonstrasi damai di PT. Pertamina Cabang Tual, Selasa ( 13/10/2020 ).

Aksi demonstrasi GMNI di Kantor Pertamina Cabang Tual, diterima langsung Kepala Cabang PT. Pertamina Tual, Yus Loehenapesy. Dalam pernyataan sikap GMNI Cabang Malra – Kota Tual, meminta Pertamina menghentikan penjualan minyak kepada pomini – pomini yang tidak memiliki icin dan tersebar di Kabupaten Malra dan Kota Tual.

“ Untuk menjawab kelangkaan BBM yang terjadi, kami minta PT. Pertamina segera mendirikan APMS pada setiap Kecamatan dalam melayani kebutuhan masyarakat akan BBM “ Pintah GMNI.

Menurut GMNI, Pertamina bertanggungjawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Malra.

“ Pertamina wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang merupakan komuditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jika point – point diatas tidak disikapi Direktur PT. Pertamina Cabang Tual, maka kami berpendapat semua yang terjadi adalah konspirasi bersama “ Tandas Jubir GMNI dalam membacakan pernyataan sikap.

GMNI Kota Tual dan Malra, mengancam jika tuntutanya tak diindahkan PT. Pertamina Cabang Tual, maka paling lambat tanggal 15 Oktober 2020, DPC GMNI bakal melaporkan persoalan kelangkaan BMM di Bumi Larvul Ngabal kepada pihak berwajib.

Sementara itu terkait perubahan keempat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Nomor ; 28 tahun 2016, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan PT. PLN Persero, maka DPC GMNI Kota Tual dan Malra mendesak Pimpinan PT. PLN Cabang Tual, agar wajib mengumumkan pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik kepada konsumen paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif listrik.

“ Kerusakan alat elektronik masyarakat, akibat pemadaman listrik tidak beraturan, maka PT. PLN Persero wajib mengganti kerugian barang milik warga yang rusak, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang perlindungan konsumen “ Pintah GMNI.

GMNI Tual dan Malra juga menyuarakan kepada Pimpinan PT. PLN Cabang Tual agar segera memperhatikan Rayon PLN Pulau – Pulau Kur, Tam dan Tayando untuk pelayanan listrik bagi warga masyarakat di wilayah kecamatan pulau – pulau tersebut.

“ Selain itu kami desak Pimpinan  PLN Tual dapat membangun PLTD pada beberapah wilayah kecamatan di Kei Besar “ Ujarnya.

Aksi demo damai GMNI dijaga ketat aparat keamanan Polres Tual dan Kodim 1503 Tual. Selama pelaksanaan kegiatan demontrasi berjalan aman, lancar dan damai, karena dikoordinir langsung Ketua DPC GMNI Malra dan Kota Tual, Stevi Tayanan, bersam Pengurus GMNI. ( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Serikat Kerja Kota Tual Nilai Omnibus Law Berbahaya Bagi Masyarakat Adat

Tual News – Koordinator aksi demontrasi yang menamakan diri Aliansi Serikat Kerja Kota Tual, Afandi Latar, menilai Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ), yang ditetapkan DPR RI, sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Adat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Penilaian ini disampaikan Latar, usai menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kota Tual, Senin ( 12/10/2020 ). “ Kami Aliansi Serikat Kerja Kota Tual tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Kota Tual dan Malra, Himalaya, PMII Cabang Tual bersama para pemuda Kota Tual datang di Kantor Walikota, untuk menolak Undang – Undang Cipta Kerja “ Tandasnya.

Bakar Ban dan Teriaki DPR Goblok, Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Ricuh

Koordinator Aliansi Serikat Kerja Kota Tual, mengaku alasan penolakan Omnibus Law, karena UU Cipta Kerja yang ditetapkan DPR RI sangat membahayakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Adat di Kota Tual dan Malra.

“ Masyarakat Adat di Kota Tual dan Malra akan jadi korban Pempus atas penerapan Undang – Undang Cipta Kerja, contoh perikanan dan hak ulayat tanah, semua akan diambil alih Pemerintah “ Ujarnya.

Bakar Ban dan Teriaki DPR Goblok, Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Ricuh

Dirinya minta Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag hadir untuk menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja.

Setelah terjadi tarik menarik dan aksi dorong bersama Satpol PP Kota Tual dan aparat TNI – Polri, akhirnya para pendemo diicinkan masuk di Aula Kantor Walikota Tual, untuk menyampaikan aspirasi.

Tolak Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa Serbu Kantor DPRD dan Walikota Tual

Dalam penyampaian aspirasi ini, mereka diterima langsung  Asisten III Walikota Tual,  M. Renwarin, karena baik Walikota Tual, Wakil Walikota Tual dan Sekretaris Daerah Kota Tual masih berada diluar daerah.

( TN )