Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Kerusakan DPRD Tual 42 Juta, Walikota Minta Proses, Ketua DPRD Akui Tak Punya Wewenang

Tual News – Sekretariat DPRD Kota Tual, melalui Kepala Bagian Umum DPRD Kota Tual, Tasrif M.S. Renwarin, S.Sos menyebutkan total kerugian yang timbul dari aksi demontrasi anarkis penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) di DPRD Kota Tual minggu kemarin sebesar Rp 42.555.000,-. Namun kenyataanya,  terjadi perbedaan pandangan antara dua Pimpinan Eksekuti dan Legislatif di Kota Tual, terbukti Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.A.g minta polisi memproses hukum para oknum pelaku pengrusakan fasilitas Negara tersebut, sementara disisi lain, Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, mengaku selaku Pimpinan DPRD, tak punya kewenangan untuk melaporkan kasus pengrusakan aset DPRD Kota Tual kepada aparat penegak hukum, sebab itu domain Pemkot Tual.

Soal Pengrusakan, Ketua DPRD Tual Akui Tak Punya Kewenangan Lapor Polisi

“ Lembaga  DPRD Kota Tual tidak punya kewenangan untuk lapor polisi, karena aset itu adalah aset Pemerintah Daerah, sehingga domain itu ada di Pemkot Tual, apalagi saat kejadian pengrusakan fasilitas DPRD ada aparat keamanan disitu. Jadi itu peristiwa tangkap tangan  “ Tandas Ketua DPRD Kota Tual, ketika dikonfirmasi tualnews.com, Senin 19/10/2020 ).

 

Pernyataan Borut yang adalah Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) ini tentu menuai kontraversi, sebab jabatan Ketua DPRD Kota Tual, secara kelembagaan bertanggungjawab penuh baik kedalam maupu keluar.

Walikota Minta Proses Hukum Pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual

Akhirnya pendapat Ketua DPRD Kota Tual, harus dimentahkan sendiri oleh Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.A.g.

Rahayaan : Kalau Saya Anggota DPR PKS, Siap Menandatangani Penolakan Omnibus Law  

Walikota Tual dalam wawancara bersama tualnews.com, terkait pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual,  mengaku kalau dirinya Anggota DPR asal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), siap menandatangani penolakan Undang – Undang Cipta Kerja (Omnibus Law),  namun sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang sudah mendapat amanah rakyat, tidak akan melakukan hal itu.

Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Diwarnai Pengrusakan Kantor DPRD

“ Kalau saya Anggota DPR PKS , saya tanda tangan penolakan, karena saya wakil rakyat di Lembaga Politik, tapi saya ini orang Pemerintahan, Presiden RI, Menkopulhukam sudah keluarkan pernyataan resmi, maka kami tunduk kepada Pimpinan Pemerintahan yang ada di pusat  “ Jelas Walikota Tual, Adam Rahayaan yang juga Mantan Anggota DPRD Maluku Tenggara asal PKS dan diusung PKS menduduki jabatan Walikota Tual, kepada tualnews.com, Kamis ( 15/10/2020 ).

Bakar Ban dan Teriaki DPR Goblok, Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Ricuh

Walikota Rahayaan, menegaskan agar oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual harus diproses hukum, sehingga menjadi efek jerah dikemudian hari.

Tolak Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa Serbu Kantor DPRD dan Walikota Tual

“ Sudah jelas ini melanggar hukum, maka harus diproses hukum, kalau ini dibiarkan, maka esok akan terjadi lagi, dan berapah banyak anggaran yang harus dikeluarkan untuk pengadaan barang rusak di DPRD Kota Tual. Saya minta dukungan semua pihak, kita harus jujur mengakui yang salah itu salah, dan benar tetap benar  “ Pintahnya.

PKS dan Demokrat Kota Tual Berjemur Panas Terima Aspirasi Tolak Omnibus Law

Untuk diketahui, Bagian Umum, Sekretariat DPRD Kota Tuakl merinci  fasilitas DPRD Kota Tual yang rusak sebesar Rp 42.555.000. Rincianya,  empat buah Mic. Confrence Merk Bosch ( Rp 6.500.000 ), empat buah meja kaca tamu ( Rp 3.000.000 ), satu buah meja kayu tamu ( Rp 1.500.000 ), enam vas bunga meja tamu ( Rp 1.500.000 ), tiga papan nama DPRD ( Rp 4.500.000 ), delapan buah vas bunga hidup ( Rp 1.200.000 ), empat bunga sudut ( Rp 2.600.000 ), 17 buah gelas kaki diatas meja DPRD ( Rp 255.000 ), satu buah meja tamu depan ( meja kerja ) ( Rp 1.500.000 ) dan satu buah tempat sampah plastik kuning ( Rp 500.000 ).

( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Soal Pengrusakan, Ketua DPRD Tual Akui Tak Punya Kewenangan Lapor Polisi

Tual News – Sudah satu minggu lamanya sejak Kasus pengrusakan fasilitas Kantor DPRD Kota Tual dalam aksi demonstrasi penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ), Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual bersikap diam dan belum menyatakan sikap jelas untuk memproses hukum oknum pelaku pengrusakan Gedung milik Rakyat Kota Tual. Namun dibalik itu secara mengejutkan Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE ketika dikonfirmasi tualnews.com, Senin ( 19/10/2020 ), mengakui kalau aspirasi para demonstran sudah diterima dan siap diperjuangkan, tapi untuk masalah pengrusakan fasilitas DPRD Kota Tual, bukan menjadi kewenangan DPRD Kota Tual, melainkan domain itu ada di Pemkot Tual, sebab itu adalah aset Pemerintah Daerah.

“ Lembaga  DPRD Kota Tual tidak punya kewenangan untuk lapor polisi, karena aset itu adalah aset Pemerintah Daerah, sehingga domain itu ada di Pemkot Tual, apalagi saat kejadian pengrusakan fasilitas DPRD ada aparat keamanan disitu. Jadi itu peristiwa tangkap tangan  “ Tandas Ketua DPRD Kota Tual.

Walikota Minta Proses Hukum Pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual

Kata Borut, sejak pengrusakan fasilitas tersebut, selaku Ketua DPRD Kota Tual sudah memerintahkan Sekretaris DPRD Kota Tual untuk melakukan investigasi dan  menginvetarisir semua aset yang rusak dan melaporkan kepada Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, untuk ditindaklanjuti.

“ Jadi sekali lagi, Lembaga DPRD tak punya kewenangan sedikitpun lapor polisi, sebab aset ini adalah aset Pemerintah Daerah, DPRD hanya istilah pakai atau pinjam “ Ujar  Ketua DPRD Kota Tual yang juga Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ).

Bakar Ban dan Teriaki DPR Goblok, Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Ricuh

Ditegaskan, kewenangan memproses hukum para oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual ada di Pemkot Tual pada bagian Aset Daerah dan Bagian Hukum Pemkot Tual.

Menyoal tentang actifitas DPRD Kota Tual saat ini, Kata Borut, sampai saat ini DPRD Kota Tual belum melaksanakan actifitas kantor, karena masih ada police line atas pengrusakan fasilitas didalam Gedung DPRD.

Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Diwarnai Pengrusakan Kantor DPRD

“ Kami belum laksanakan sidang, saat ini para Anggota DPRD dalam masa reses di wilayah Dapil masing – masing “ Katanya.

Terkait tudingan masyarakat kalau PKS berada dibalik aksi demo anarkis sampai pengrusakan fasilitas Pemerintah, Borut yang juga Politisi PKS Kota Tual dengan santai menanggapi sorotan itu.

Tolak Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa Serbu Kantor DPRD dan Walikota Tual

“ Saya kira tudingan masyarakat itu hal biasa, namun yang pasti sejak demonstrasi awal, kami sudah menerima aspirasi mereka dua kali, bahkan saya turun langsung temui para demonstran “ jelasnya.

Dirinya sangat menyesalkan aksi demontrasi anarkis yang berujung pengrusakan fasilitas Kantor DPRD Kota Tual.

PKS dan Demokrat Kota Tual Berjemur Panas Terima Aspirasi Tolak Omnibus Law

“ Secara kelembagaan kami dukung proses hukum dan PKS sangat sayangkan aksi demontrasi anarkis “ Sesal Ketua DPRD Kota Tual.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh tualnews.com, dari Sekretariat DPRD Kota Tual, melalui Kepala Bagian Umum DPRD Kota Tual, Tasrif M.S. Renwarin, S.Sos menyebutkan total kerugian yang timbul dari aksi demontrasi anarkis di DPRD Kota Tual sebesar Rp 42.555.000,-.

Serikat Kerja Kota Tual Nilai Omnibus Law Berbahaya Bagi Masyarakat Adat

Bagian Umum merinci, fasilitas DPRD Kota Tul yang rusak adalah, empat buah Mic. Confrence Merk Bosch ( Rp 6.500.000 ), empat buah meja kaca tamu ( Rp 3.000.000 ), satu buah meja kayu tamu ( Rp 1.500.000 ), enam vas bunga meja tamu ( Rp 1.500.000 ), tiga papan nama DPRD ( Rp 4.500.000 ), delapan buah vas bunga hidup ( Rp 1.200.000 ), empat bunga sudut ( Rp 2.600.000 ), 17 buah gelas kaki diatas meja DPRD ( Rp 255.000 ), satu buah meja tamu depan ( meja kerja ) ( Rp 1.500.000 ) dan satu buah tempat sampah plastik kuning ( Rp 500.000 ).

( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Walikota Minta Proses Hukum Pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual

Tual News – Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.A.g, minta polisi memproses hukum oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual, dalam aksi demonstrasi penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) minggu kemarin.

“ Oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual harus diproses hukum, agar ada efek jerah, karena Koordinator Lapangan ( Korlap ) yang masukan  icin demo di Polres Tual orang lain, sementara oknum pelaku pengrusakan juga orang lain. Jadi nanti dalam proses pemeriksaan akan terungkap modus aksi itu “ Pintahnya.

Walikota Tual sangat menyesalkan prilaku Oknum Mahasiswa yang melakukan pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual, sebab sebagai kaum intelektual di Kota Tual yang dijuluki Kota Maren dan beradat, seharusnya aksi anarkis itu tidak terjadi, sebab meja, kursi dan pot bunga ada tidak bersalah.

“ Siapa saja boleh berpendapat, tapi jangan anarkis “ Ujarnya.

Kata Rahayaan, palu sidang DPR sudah diketuk, sebagai tanda Undang – Undang sudah disahkan, sehingga kalau ada warga Negara yang tidak puas, dipersilahkan mengajuhkan gugatan ke Lembaga Peradilan.

“ Palu sudah jatuh sesuai ketentuan 40 hari, Undang – Undang sudah berlaku, sedangkan bagi yang tak puas,  Negara siap Lembaga Peradilan, jadi silahkan, tempuh jalur hukum,  tidak mungkin ada Negara dalam Negara “ Sesalnya.

Terkait permintaan para pendemo agar Walikota Tual, harus menandatangani petisi penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ), Rahayaan menegaskan dirinya tidak akan melaksanakan hal itu, sebab sebagai Kepala Pemerintahan Daerah tetap taat dan tunduk kepada Pemerintah Pusat.

“ Saya tidak akan tanda tangan, itu terlalu kerdil,  kalau saya tanda tangan, saya bukan anak kecil atau jalanan, saya Kepala Daerah, hirarki Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah sudah jelas, hari ini palu jatuh dipusat, saya tunduk dan taati, materi dan Undang – Undang itu saya belum pelajari, bagaimana saya mau tanda tangan sesuatu yang belum diketahui “ Kesal Rahayaan.

Kata Walikota Tual, kalau dirinya Anggota DPR asal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), siap menandatangani penolakan Omnibus Law,  namun sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang sudah mendapat amanah rakyat, tidak akan melakukan hal itu.

“ Kalau saya Anggota DPR PKS , saya tanda tangan penolakan, karena saya wakil rakyat di Lembaga Politik, tapi saya ini orang Pemerintahan, Presiden RI, Menkopulhukam sudah keluarkan pernyataan resmi, maka kami tunduk kepada Pimpinan Pemerintahan yang ada di pusat  “ Jelas Walikota Tual.

Walikota Rahayaan, menegaskan agar oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual harus diproses hukum, agar menjadi efek jerah, sehingga aset Daerah / Negara yang rusak tidak menjadi beban keuangan Daerah.

“ Sudah jelas ini melanggar hukum, maka harus diproses hukum, kalau ini dibiarkan, maka esok akan terjadi lagi, dan berapah banyak anggaran yang harus dikeluarkan untuk pengadaan barang di DPRD Kota Tual. Saya minta dukungan semua pihak, kita harus jujur mengakui yang salah itu salah, dan benar tetap benar  “ Pintahnya.    ( TN )

 

 

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Serikat Kerja Kota Tual Nilai Omnibus Law Berbahaya Bagi Masyarakat Adat

Tual News – Koordinator aksi demontrasi yang menamakan diri Aliansi Serikat Kerja Kota Tual, Afandi Latar, menilai Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ), yang ditetapkan DPR RI, sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Adat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Penilaian ini disampaikan Latar, usai menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kota Tual, Senin ( 12/10/2020 ). “ Kami Aliansi Serikat Kerja Kota Tual tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Kota Tual dan Malra, Himalaya, PMII Cabang Tual bersama para pemuda Kota Tual datang di Kantor Walikota, untuk menolak Undang – Undang Cipta Kerja “ Tandasnya.

Bakar Ban dan Teriaki DPR Goblok, Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Ricuh

Koordinator Aliansi Serikat Kerja Kota Tual, mengaku alasan penolakan Omnibus Law, karena UU Cipta Kerja yang ditetapkan DPR RI sangat membahayakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Adat di Kota Tual dan Malra.

“ Masyarakat Adat di Kota Tual dan Malra akan jadi korban Pempus atas penerapan Undang – Undang Cipta Kerja, contoh perikanan dan hak ulayat tanah, semua akan diambil alih Pemerintah “ Ujarnya.

Bakar Ban dan Teriaki DPR Goblok, Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Ricuh

Dirinya minta Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag hadir untuk menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja.

Setelah terjadi tarik menarik dan aksi dorong bersama Satpol PP Kota Tual dan aparat TNI – Polri, akhirnya para pendemo diicinkan masuk di Aula Kantor Walikota Tual, untuk menyampaikan aspirasi.

Tolak Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa Serbu Kantor DPRD dan Walikota Tual

Dalam penyampaian aspirasi ini, mereka diterima langsung  Asisten III Walikota Tual,  M. Renwarin, karena baik Walikota Tual, Wakil Walikota Tual dan Sekretaris Daerah Kota Tual masih berada diluar daerah.

( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Diwarnai Pengrusakan Kantor DPRD

Tual News – Aksi demontrasi para Mahasiswa di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku yang tergabung dalam Front Pemerhati Bangsa dan Serikat Pekerja, akhirnya berhasil menerobos masuk Kantor DPRD Kota Tual, Senin ( 12/10/2020 ), pukul 15.30 WIT, dengan merusak pagar dan masuk didalam gedung wakil rakyat membanting meja dan kursi DPRD Kota Tual didalam gedung.

Pantauan tualnews.com, para pendemo menerobos masuk gedung wakil rakyat dengan melepas pagar dihalaman Kantor DPRD. Setelah masuk didalam, secara anarkis para Mahasiswa membanting meja dan kursi Anggota DPRD Kota Tual yang ada didalam gedung.

Puluhan meja dan kursi DPRD Kota Tual dirusak, sementara aparat keamanan yang mencoba menghalau pergerakan ratusan mahasiswa yang masuk didalam gedung, tidak berhasil lantaran terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan.

Tampak Kapolres Kota Tual, AKBP Alfaris Pattiwael, S.I.K, M.H dan Dandim 1503 Tual, Letkol. Inf Mario Christian Noya yang hadir sejak pagi mencoba memfasilitasi para pendemo dengan DPRD Kota Tual.

Pukul 15.50 WIT, Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, bersama Anggota DPRD asal PKS, M. Matdoan dan Anggota DPRD dari Partai Berkarya, Petrus Batyanan, hadir untuk menerima aspirasi para Mahasiswa, namun para pendemo menolak menerima mereka, karena ingin kehadiran dua puluh Anggota DPRD Kota Tual.

Padahal awalnya, ketika kehadiran Ketua DPRD Kota Tual asal Partai PKS, para Mahasiswa sudah meneriaki yel yel yel Partai PKS dan Demokrat yang sangat mendukung aksi demo Mahasiswa menolak Undang – Undang Cipta Kerja.

Sampai saat ini aksi demontrasi masih berlangsung, sementara Kasat Serse Polres Malra, IPTU Hamin Sioumpu bersama penyidik Reserse Polres Tual sedang menginventarisir puluhan meja dan kursi DPRD Kota didalam gedung wakil rakyat yang dirusak Mahasiswa. ( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Bakar Ban dan Teriaki DPR Goblok, Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Ricuh

Tual News – Aksi demonstarsi ratusan Mahasiswa/i yang menolak Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) di depan Kantor DPRD Kota Tual sempat diwarnai kericuhan, karena ditengah panas matahari, para Mahasiswa membakar ban, dan meneriaki DPRD goblok serta polisi preman.

Pantauan tualnews.com, aksi demontrasi Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Front Pemerhati Bangsa,  Senin ( 12/10/2020 ), diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan.

Aksi saling dorong yang terjadi pukul 13.00 WIT, berlangsung sekitar setegah jam, karena TNI – Polri melarang para Mahasiswa membakar ban. Sampai saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung, karena tidak ada satupun Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual yang hadir untuk menerima aspirasi para pendemo.

Sementara aksi sekelompok masyarakat yang menamakan diri serikat pekerja juga berlangsung didepan Kantor Walikota Tual. Saling dorong juga terjadi antara para pendemo dengan aparat keamanan, sebab mereka memaksa masuk didalam Kantor Walikota Tual.

Setelah melalui negosiasi, akhirnya pukul 14.15 WIT,  kelompok Serikat Pekerja diterima Asisten III Walikota Tual,  M. Renwarin. Setelah menerima aspirasi, kelompok pendemo kembali menuju Kantor DPRD Kota Tual bergabung dengan kelompok Mahasiswa lainya.

Saat ini aksi bakar ban masih berlangsung didepan Kantor DPRD Kota Tual, dengan teriakan DPRD Goblok.

Melihat kondisi ini, pihak Kepolisan turun dengan Mobil Water Canon, memadamkan api yang berkobar didepan Kantor DPRD Kota Tual. Belum ada satupun Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual hadir ditengah para Mahasiswa untuk menerima aspirasi.

Menunggu sekian lama tidak ada wakil rakyat Kota Tual yang hadir, akhirnya Para Mahasiswa menerobos pagar Kantor DPRD Kota Tual, pukul 15.20 WIT, dan mendobrak pintu  gedung wakil rakyat. Sampai saat ini aksi demo masih berlangsung, aparat TNI – Polri tetap bersiaga dan tidak mampu menghalau masuknya para pendemo di Kantor DPRD Kota Tual. ( TN )