Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Walikota Minta Proses Hukum Pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual

Tual News – Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.A.g, minta polisi memproses hukum oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual, dalam aksi demonstrasi penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) minggu kemarin.

“ Oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual harus diproses hukum, agar ada efek jerah, karena Koordinator Lapangan ( Korlap ) yang masukan  icin demo di Polres Tual orang lain, sementara oknum pelaku pengrusakan juga orang lain. Jadi nanti dalam proses pemeriksaan akan terungkap modus aksi itu “ Pintahnya.

Walikota Tual sangat menyesalkan prilaku Oknum Mahasiswa yang melakukan pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual, sebab sebagai kaum intelektual di Kota Tual yang dijuluki Kota Maren dan beradat, seharusnya aksi anarkis itu tidak terjadi, sebab meja, kursi dan pot bunga ada tidak bersalah.

“ Siapa saja boleh berpendapat, tapi jangan anarkis “ Ujarnya.

Kata Rahayaan, palu sidang DPR sudah diketuk, sebagai tanda Undang – Undang sudah disahkan, sehingga kalau ada warga Negara yang tidak puas, dipersilahkan mengajuhkan gugatan ke Lembaga Peradilan.

“ Palu sudah jatuh sesuai ketentuan 40 hari, Undang – Undang sudah berlaku, sedangkan bagi yang tak puas,  Negara siap Lembaga Peradilan, jadi silahkan, tempuh jalur hukum,  tidak mungkin ada Negara dalam Negara “ Sesalnya.

Terkait permintaan para pendemo agar Walikota Tual, harus menandatangani petisi penolakan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ), Rahayaan menegaskan dirinya tidak akan melaksanakan hal itu, sebab sebagai Kepala Pemerintahan Daerah tetap taat dan tunduk kepada Pemerintah Pusat.

“ Saya tidak akan tanda tangan, itu terlalu kerdil,  kalau saya tanda tangan, saya bukan anak kecil atau jalanan, saya Kepala Daerah, hirarki Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah sudah jelas, hari ini palu jatuh dipusat, saya tunduk dan taati, materi dan Undang – Undang itu saya belum pelajari, bagaimana saya mau tanda tangan sesuatu yang belum diketahui “ Kesal Rahayaan.

Kata Walikota Tual, kalau dirinya Anggota DPR asal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), siap menandatangani penolakan Omnibus Law,  namun sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang sudah mendapat amanah rakyat, tidak akan melakukan hal itu.

“ Kalau saya Anggota DPR PKS , saya tanda tangan penolakan, karena saya wakil rakyat di Lembaga Politik, tapi saya ini orang Pemerintahan, Presiden RI, Menkopulhukam sudah keluarkan pernyataan resmi, maka kami tunduk kepada Pimpinan Pemerintahan yang ada di pusat  “ Jelas Walikota Tual.

Walikota Rahayaan, menegaskan agar oknum pelaku pengrusakan Kantor DPRD Kota Tual harus diproses hukum, agar menjadi efek jerah, sehingga aset Daerah / Negara yang rusak tidak menjadi beban keuangan Daerah.

“ Sudah jelas ini melanggar hukum, maka harus diproses hukum, kalau ini dibiarkan, maka esok akan terjadi lagi, dan berapah banyak anggaran yang harus dikeluarkan untuk pengadaan barang di DPRD Kota Tual. Saya minta dukungan semua pihak, kita harus jujur mengakui yang salah itu salah, dan benar tetap benar  “ Pintahnya.    ( TN )

 

 

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Bakar Ban dan Teriaki DPR Goblok, Aksi Tolak Omnibus Law di Kota Tual Ricuh

Tual News – Aksi demonstarsi ratusan Mahasiswa/i yang menolak Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) di depan Kantor DPRD Kota Tual sempat diwarnai kericuhan, karena ditengah panas matahari, para Mahasiswa membakar ban, dan meneriaki DPRD goblok serta polisi preman.

Pantauan tualnews.com, aksi demontrasi Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Front Pemerhati Bangsa,  Senin ( 12/10/2020 ), diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan.

Aksi saling dorong yang terjadi pukul 13.00 WIT, berlangsung sekitar setegah jam, karena TNI – Polri melarang para Mahasiswa membakar ban. Sampai saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung, karena tidak ada satupun Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual yang hadir untuk menerima aspirasi para pendemo.

Sementara aksi sekelompok masyarakat yang menamakan diri serikat pekerja juga berlangsung didepan Kantor Walikota Tual. Saling dorong juga terjadi antara para pendemo dengan aparat keamanan, sebab mereka memaksa masuk didalam Kantor Walikota Tual.

Setelah melalui negosiasi, akhirnya pukul 14.15 WIT,  kelompok Serikat Pekerja diterima Asisten III Walikota Tual,  M. Renwarin. Setelah menerima aspirasi, kelompok pendemo kembali menuju Kantor DPRD Kota Tual bergabung dengan kelompok Mahasiswa lainya.

Saat ini aksi bakar ban masih berlangsung didepan Kantor DPRD Kota Tual, dengan teriakan DPRD Goblok.

Melihat kondisi ini, pihak Kepolisan turun dengan Mobil Water Canon, memadamkan api yang berkobar didepan Kantor DPRD Kota Tual. Belum ada satupun Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual hadir ditengah para Mahasiswa untuk menerima aspirasi.

Menunggu sekian lama tidak ada wakil rakyat Kota Tual yang hadir, akhirnya Para Mahasiswa menerobos pagar Kantor DPRD Kota Tual, pukul 15.20 WIT, dan mendobrak pintu  gedung wakil rakyat. Sampai saat ini aksi demo masih berlangsung, aparat TNI – Polri tetap bersiaga dan tidak mampu menghalau masuknya para pendemo di Kantor DPRD Kota Tual. ( TN )

Kategori
Artikel Anda Hukum Hukum dan Kriminal Kesehatan Kota Tual Maluku Tenggara Membangun Ohoi Parawisata dan Budaya Pendidikan Politik Seputar Maluku

Tolak Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa Serbu Kantor DPRD dan Walikota Tual

Tual News – Ratusan Mahasiswa /i yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa , yang menamakan diri Front Pemerhati Bangsa,  Senin ( 12/10/2020 ) menyerbu Kantor DPRD Kota Tual dan Kantor Walikota Tual untuk menyampaikan aspirasi penolakan Undang – Undang Cipta Kerja.

Pantauan tualnews.com, satu kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) se Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Malra, sementara satu kelompok lainya menggelar aksi didepan Kantor Walikota Tual.

Sampai berita ini diturunkan belum ada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual yang hadir menerima aspirasi para demonstran, termasuk aksi yang dilakukan di depan Kantor Walikota Tual.

“ Kami minta 15 Wakil Rakyat Kota Tual hadir dan menerima aspirasi kami, sekaligus mengeluarkan rekomendasi DPRD Kota Tual yang intinya menolak pengesahan Undang – Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) “ Tegas Koordinator Aksi Front Pemerhati Bangsa, Amaludin Leisubun.

Tampak ditengah panas matahari,  Kapolres Kota Tual, AKBP Alfaris Pattiwael, S.I.K, Wakapolres, Deny Ubro dan Dandim 1503 Tual, Letkol Inf. Mario Christian Noya turun langsung ke lapangan bersama ratusan aparat TNI – Polri mengamankan jalanya aksi demonstrasi pada dua tempat tersebut.

Brikade keamanan TNI – Polri, turun bersama dengan Mobil Water Canon bersiaga di lokasi demonstran. Sampai siang ini aksi demo masih berlangsung dan dijaga ketat aparat TNI – Polri. Sementara sesuain informasi yang dihimpun tualnews.com,  Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, Sekda Kota Tual, Ahmad Yani Renuat bersama Pimpinan DPRD Kota Tual, masih berada diluar daerah.

Sampai saat ini, aksi ratusan Mahasiswa masih berlangsung dan  meneriaki DPRD Goblok di depan Kantor DPRD Kota Tual, karena belum ada wakil rakyat yang datang menerima aspirasi mereka ditengah panas matahari. ( TN )