Kota Tual Pertama di Maluku Terapkan Aplikasi Siswaskeudes

Tual News – Kota Tual, satu – satunya dari 11 Kab/Kota di Propinsi Maluku yang pertama  menerapkan aplikasi sistem pengawasan keuangan Desa ( Siswaskeudes ).

Hal ini dikatakan Kepala Inspektorat Kota Tual, Asril Umagap, kepada tualnews.com, senin ( 24/1/2022 ).

“ Sejak siswaskeudes launching tahun 2021, Kota Tual yang pertama gunakan aplikasi siswaskeudes di Propinsi Maluku hingga saat ini  ,   “ ungkapnya.

Kata Umagap, sejak siswaskeudes diterapkan Inspektorat Kota Tual, pihaknya menerapkan sistem pengawasan manajemen berbasis resiko pada pengelolaan dana desa ( DD ).

Kota Tual Urut Satu Pencegahan Korupsi di Maluku

“ dengan sistem pengawasan by name,  by addres, dari 27 Desa di Kota Tual, kami dapat mengetahui desa mana yang memiliki resiko tinggi pengelolaan DD, “ terangnya.

Kepala Inspektorat Kota Tual, mengaku berdasarkan siswaskeudes, pihaknya turun audit DD.

“ jadi katong tidak hitung buta, sebab semua sudah ada di sistem, misalnya dari 27 desa di Kota Tual, terdapat tiga desa yang memiliki resiko tinggi pengelolaan DD, maka pasti petugas turun periksa, tidak ada kata tidak, “ Jelas Umagap.

Menuju Desa Adat, PMD Kota Tual Selesaikan 27 Batas Desa

Menyoal pengawasan internal SKPD Kota Tual, Kata Kepala Inspektur, akan gencar lakukan pengendalian interen di 2022.

“ semua OPD Pemkot Tual, wajib memiliki satu sistem pengendalian interen, penanggungjawab adalah Kepala OPD, rambu – rambunya akan disampaikan. Intinya kami ingin buat terobosan dan perubahan, “ tandasnya. ( TN – 01 )

 

Kota Tual Urut Satu Pencegahan Korupsi di Maluku

Tual News – Kota Tual sejak tahun 2021, hingga 03 Januari 2022, masih tetap menduduki peringkat pertama pencegahan korupsi di Propinsi Maluku, sedangkan untuk level Nasional berada di peringkat 10, dari 542 kab / kota dan 34 Provinsi di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Kepala Inspektorat Kota Tual, Asril Umagap, ketika dikonfirmasi, tualnews.com, kamis ( 06/1/2022 ).

“ Alhamdulila, per hari ini capaian kinerja pencegahan korupsi Kota Tual ada di peringkat 10 Nasional, dan urutan satu dari 11 kab/ kota di Propinsi Maluku, “ tandasnya.

Umagap mengaku data akan dikunci 06 Januari 2022, lalu diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan akan diumumkan tanggal 08 januari 2022.

Sementara itu, sesuai data yang diterima, sistem MCP yang dibuat KPK RI,  merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko Korupsi melalui Pemantauan perbaikan  tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi.

Untuk MCP Pemprov Maluku, 11 kab / kota, Kota Tual masih menduduki peringkat pertama, kemudian Kabupaten Maluku Tenggara dan Pemkot Ambon.

Kategori Perencanaan dan Penganggaran APBD, Kota Tual meraih skor 100,  melampaui Pemprov  Maluku dan Kota Ambon yang hanya meraih skor  61,85 dan 96.

Sedangkan pengadaan Barang dan Jasa,  Kota Tual masih juga meraih skor  100 mengalahkan Kota Ambon dan Pemprov  Maluku yakni 88,37 dan 95,2.

untuk Kategori Perizinan Kota Tual,  meraih Skor 100 dibanding Kota Ambon dan Provinsi Maluku yang hanya berkisar 93,81 dan 97,14.

Sementara  kategori Pengawasan APIP,  Kota Tual meraih skor 94,17 masih terbaik dibandingkan Kota Ambon dan Provinsi Maluku yang meraih skor 84,2 dan 91,29.

Kategori Manajemen ASN,  Kota Tual masih yang Terbaik dengan Skor 91,53 tertinggi dibanding Kota Ambon dan Pemprov  Maluku yang hanya meraih Skor 88,04 dan 74,24.

Kategori Optimalisasi Pajak Daerah,  Kota Tual meraih skor 80,64 dibawah Kota Ambon yang meraih skor 93,04.

Kemudian untuk Kategori Menejemen Aset Daerah Kota Tual,  meraih skor 73,32 dibawah Kabupaten Maluku Tenggara yang meraih skor 97,23 dan terakhir dalam kategori Tata Kelola Keuangan Desa Kota Tual bersama Kabupaten Maluku Tenggara meraih skor 100.

Atas prestasi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementrian Dalam Negeri memberikan Penghargaan kepada Kota Tual atas capaian pemantauan perbaikan  tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi, tertanggal 06 Januari 2022. ( TN – 01)

Harlah ke 49, PPP Kota Tual Komitmen Satu Fraksi DPRD

Tual News – Peringatan  Hari Ulang Tahun Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Kota Tual, ke 49 Rabu ( 05/ 1/2022 ), menjadi momentum strategis untuk konsolidasi partai, demi mewujudkan kemenangan Pileg 2024, melalui komitmen satu Fraksi DPRD Kota Tual.

Demikian penegasan Ketua DPC PPP Kota Tual, Rahman Rettob bersama Sekretaris, Wahyudin Ingratubun, SH, usai menggelar doa syukuran bersama pengurus, kader serta simpatisan PPP, di Kota Tual.

“ lewat Harlah ke 49, jadi moment mempersatukan semua kader dan simpatisan melalui satu ikatan rumah besar  PPP, “ ungkapnya.

Rettob mengaku dengan satu ikatan bersama PPP, maka pihaknya optimis akan meraih kemenangan Pileg dan Pilpres 2024.

“ kami optimis meraih satu Fraksi DPRD Kota Tual tahun 2024, “ ujarnya.

Menyoal sikap PPP dalam melihat keterbelakangan pembangunan infrastruktur di wilayah PP Kur dan Tayando, Rettob yang adalah Anggota DPRD Kota Tual dari daerah pemilihan itu, tetap mengawal APBD Kota Tual, demi kesejatraan masyarakat.

“ saya selaku putera daerah asal PP yang lahir dan dibesarkan bersama PPP, hingga saat ini masih tetap mengawal APBD Kota Tual dan semua program serta kegiatan tetap dikawal, untuk kesejatraan masyarakat, “ tandasnya.

Sementara itu Sekretaris PPP Kota Tual, Wahyudin Ingratubun, S.H, menjelaskan platform PPP yakni merawat persatuan untuk pembangunan, tentu menjadi langkah strategis partai untuk mengusung target ke depan.

“ melalui brand PPP saat ini, kami merangkul kaum milenial, pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, agama dan masyarakat  untuk bergabung bersama PPP, “ jelasnya.

Menurut Ingratubun, untuk mencapai target satu Fraksi DPRD Kota Tual, pada Pileg 2024, PPP menjaring kaum milenial untuk masuk dalam kepengurusan PPP Kota Tual.

“ kami optimis dengan semangat anak muda, PPP Kota Tual semakin besar dan bersinar, “ ujarnya.

Bendahara PPP Maluku, Noval Karim, kepada tualnews.com, melalui Harlah PPP ke 49, berharap akan lebih mempererat silahturahmi, guna memperkuat partai dalam rangka konsolidasi, menuju Pileg 2024.

“ setela ada instruksi DPP untuk konsolidasi, DPC PPP Kota Tual pertama di Maluku gelar Muscab, ini artinya kita melakukan langka – langka cepat konsolidasi, “ tandasnya.

Dikatakan batas akhir konsolidasi pengurus DPC dan ranting PPP pada bulan Juni 2022, sehingga sebagai pengurus wilayah sudah instruksikan, untuk dilakukan road show bagi  PAC di   lima kecamatan Kota Tual.

“ pernyataan Ketua DPC PPP Kota Tual, merebut satu Fraksi DPRD Kota Tual di pileg 2024, akan memacu semangat para pengurus dan kader untuk bergerak, sebab PPP Kota Tual dari nol kursi, naik satu kursi, kemudian jadi dua kursi DPRD saat ini, “ jelas Bendahara PPP Maluku.

Dirinya mengajak DPC PPP Kota Tual untuk fokus program pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, untuk peningkatan kesejatraan masyarakat Kota Tual, sebab pembangunan infrastruktur sudah cukup memadai.

( TN – 02 )

 

Ketua DPRD Kota Tual Akui Perda Pilkades Selesai

Tual News – Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE, mengakui keptusan DPRD menetapkan empat peraturan daerah ( perda ) pilkades Kota Tual tahun 2020 lalu telah selesai, tinggal pelaksanaan eksekusi oleh instansi teknis yakni Dinas PMD Kota Tual.

Pengakuan ini disampaikan Ketua DPRD Kota Tual ketika dikonfirmasi tualnews.com, rabu ( 05/1/2022 ).

“ terkait pilkades kota tual, kami selaku lembaga Legislatif yang membuat Perda, telah memutuskan empat buah Ranperda Pilkades untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah, “ jelasnya.

Menurut Borut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas PMD, dan pada oktober 2021, DPRD Kota Tual diminta Pemprop Maluku bersama Pemkot Tual mendatangi Kemendagri, untuk pertanyakan hal ini.

“ namun perlu kami sampaikan, setelah kami sampai di Pempus, ada beberapah dokumen yang harus disiapkan Pemkot Tual dan Pemprov Maluku, “ ujarnya.

Diakui, kelengkapan dokumen yang diminta Pempus adalah domain Pemerintah Daerah, sehingga pihaknya sebatas menagih kapan realisasi.

“ Jadi yang jelas empat perda pilkades sudah selesai, tinggal eksekusi oleh intansi teknis Pemkot Tual. Terus terang lembaga DPRD boleh dibilang tempat curhatan hati masyarakat, padahal tugas kami sudah selesai, “ tegas Ketua DPRD Kota Tual.

Dirinya berharap Pilkades Kota Tual dapat digelar tahun 2022, namun masih ada sejumlah dokumen yang  harus disiapkan Pemkot Tual.

Pilkades Kota Tual Tertunda, Karena Beberapah Kendala

Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Kota Tual, Gufroni Rahanyamtel, ketika dikonfirmasi tualnews.com, membenarkan penundaan pilkades serentak di Kota Tual, tahun 2021 lalu.

“ Pelaksanaan Pilkades mengacu pada Permendagri 112 tahun 2018, tapi karena di Kota Tual kita sudah sahkan perda tentang penataan desa adat, raschap, BSO dan Perda pemilihan Kades, maka acuan kami pada perda pemilihan kepala ohoi atau Finua, “ tandasnya.

Rahanyamtel mengaku perda adat itu sudah disahkan DPRD Kota Tual, namun secara administrasi masih ada tahapan – tahapan yang harus dilalui, salah satunya perubahan status desa administrasi ke desa adat.

“ sampai saat ini status 27 desa di Kota Tual masih menggunakan kode desa administrasi dari Kemendagri, “ Jelas Kadis PMD Kota Tual.

Untuk menuju desa adat, kata Rahanyamtel, salah satu tahapan yang harus diselesaikan adalah batas desa adat.

“ kami sudah selesaikan batas desa adat 27 desa di Kota Tual, “ ungkap Kadis PMD Kota Tual.

Menurut Rahanyamtel, setelah pihaknya selesai menetapkan batas desa adat, nanti ada verifikasi dari Kemendagri dan Pemprov Maluku.

“ Proses ini final di tahun 2022, yakni pada forum klarifikasi, sebelum ada ini nanti ada verfifikasi Pempus dan Pemprov atas batas desa adat tersebut. Jadi mereka akan lakukan uji petik lapangan ataukah dokumen ini kami bawah ke pusat untuk lakukan koreksi, itu pengaturan lebih lanjut, “ terangnya.

Kadis PMD Kota Tual mengaku kalau masih ada hambatan terkait batas desa adat, maka solusinya pada Perda payung provinsi.

“ kami berharap masyarakat dapat memahami penundaan pemilihan kepala ohoi atau finua di Kota Tual, tidak ada unsur kesengajaan, namun kami ingin laksanakan perda pilkades berdasarkan regulasi yang ditetapkan. Kalau tidak berdasarkan perda adat, kita sudah laksanakan pilkades serentak tahun 2019, “ harapnya. ( TN – 01 )

 

Ketua Hanura Apresiasi Pemkot Tual Bahas APBD Tepat Waktu

Tual News – Ketua Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura ) Kota Tual, Jimal Kabalmay, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pemkot Tual dan Pemkab Malra, yang dapat menyelesaikan pembahasan KUA dan PPS serta batang tubuh APBD tepat waktu.

“ saya memberi apresiasi, karena menurut hemat saya, pembahasan APBD tepat waktu, salah satunya adalah Kota Tual dan Kabupaten Malra, “ Salut Kabalmay yang juga Anggota DPRD Kota Tual, pada sidang paripurna DPRD Kota Tual, dalam rangka penutupan masa sidang III tahun 2021 dan pembukaan masa sidang I tahun 2022, di Kantor DPRD Kota Tual, selasa ( 04/01/2022 ).

Menurut Kabalmay, hal ini merupakan satu bentuk karya nyata antara kedua lembaga eksekutif dan legislatif.

“ saya berharap kedua lembaga tetap mempertahankan kerja sama ini, dalam rangka memajukan pembangunan di Kota Tual, “ harapnya.

Dikatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu persetujuan Kemendagri atas APBD Kota Tual 2022, olehnya itu semua program dan kegiatan yang dituangkan, harus segera direalisasikan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

“ Saya sangat berharap semua program dan kegiatan APBD 2022, harus segera dilaksanakan, dalam rangka mengembangkan perekonomian Kota Tual, “ pintah Jimal Kabalmay. ( TN – 01 )

 

Sekda Kota Tual Ingatkan OPD Soal Musrengbang APBD 2023

Tual News – Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kota Tual, A. Yani Renuat, mengingatkan OPD Pemkot Tual, soal musyawarah pembangunan daerah ( Musrengbang ) APBD 2023 yang dilaksanakan pebruari 2022.

“ Saya minta para pimpinan SKPD bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual untuk menyiapkan program, serta penjaringan aspirasi masyarakat mulai saat ini, karena pelaksanaan Musrengbang Kota Tual tahun 2023, dilaksanakan Pebruari 2021, “ Pintah Sekda Kota Tual, usai menyampaikan sambutan Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, pada sidang paripurna DPRD Kota Tual, dalam rangka penutupan masa sidang III tahun 2021 dan pembukaan masa sidang I tahun 2022, di Kantor DPRD Kota Tual, selasa ( 04/01/2022 ).

Menurut Renuat, penutupan dan pembukaan masa sidang, dalam proses penyelenggaraan pemerntaan Negara adalah, sebuah kebutuhan konstitusional, yang memberi ruang, tidak saja kepada komponen penyelenggaraan negara, melainkan juga kepada semua masyarakat untuk diketahui.

Sekda-Kota-Tual-tanda-tangan-berita-acara-pembukaan-masa-sidang-pertama-DPRD-Kota-Tual

Sekda Kota Tual mengapresiasi lembaga DPRD Kota Tual atas kemitraan yang dibangun, sehingga bekerja nyata dalam rangka perubahan  dan kemajuan daerah.

“ salah satu agenda strategis di masa sidang III adalah pembahasan KUA dan PPA perubahan ranperda APBD 2021 dan pembahasan KUA dan PPA tahun 2022, “ ungkapnya.

Dikatakan, di masa persidangan I, terdapat agenda strategis, yang kiranya dapat diselesaikan yakni ranperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengelolaan zakat di Kota Tual, penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat, dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu serta rencana induk parawisata kota Tual tahun 2021 – 2025.

“ selain itu ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, sentra terpadu jaminan investasi pengamanan dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ekspor ikan, termasuk ranperda rencana tata ruang wilayah dapat terselesaikan, “ Jelas Sekda Kota Tual.

Sidang paripurna ini berjalan aman, dilanjutkan dengan pembacaan agenda sidang DPRD kota Tual pada sidang I tahun 2022, oleh sekretaris DPRD Kota Tual, dan penandatanganan berita acara antara Pemkot Tual, yang diwakili Sekda Kota Tual, A. Yani Renuat dan Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE. ( TN – 02 )

 

Pimpinan DPRD Kota Tual Terima Aspirasi Warga Ditengah Coretan Dinding

Tual News – Pimpinan DPRD Kota Tual, masing – masing Ketua DPRD, Hasan Syarifudin Borut, S.E, bersama dua wakil ketua, Ali Mardana, SE dan Fitri Rahmi A. Rahman Notanubun, S.E, menerima aspirasi Aliansi Pemuda Dullah Laut, Kota Tual ditengah coretan dinding depan Kantor DPRD Kota Tual, senin ( 03/01/2022 ).

Berdasarkan pantauan tualnews.com, Korlap aksi, Yasir Nuhuyanan, bersama sejumlah pemuda Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual mendatangi Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait laporan masyarakat tentang penyelewengan Dana Desa ( DD ) Dullah Laut, tahun anggaran 2016 – 2019.

Dalam aksi didepan Kantor DPRD Kota Tual, tidak ada wakil rakyat yang datang menemui mereka, sehingga akhirnya mereka mencoret lantai dan dinding kantor DPRD, dengan tulisan, kantor kosong dan kantor ini dijual.

Pimpinan DPRD Kota Tual yang sedang melaksanakan rapat internal, harus keluar menerima aspirasi yang akan disampaikan.

foto-bersama-pimpinan-DPRD-Kota-Tual-bersama-Pemuda-Dulah-Laut

Dalam surat pernyataan sikap yang dibacakan, kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE untuk ditanda tangani diatas meterai enam ribu, namun Ketua DPRD tidak ingin menandatangani, karena tidak ada dokumen pendukung yang dilampirkan.

“ saya atas nama Anggota DPRD Kota Tual minta maaf, sebab kami tidak mengetahui aksi yang dilakukan dan tidak ada tembusan surat pemberitahuan terkait aksi demo tersebut, “ ungkapnya.

Soal surat pernyataan sikap aliansi Pemuda Dullah Laut  yang diserahkan untuk ditandatangani, Ketua DPRD Kota Tual menolak menandatangani, karena tidak ada data pendukung, terkait dugaan penyimpangan DD Dullah Laut.

“ harus ada dokumen pendukung, saya khawatir setelah saya tanda tangani, pasti kami dibuli, sebab tidak ada data- data pendukung penyelewengan anggaran DD Dullah Laut, “ jelas Borut.

Ketua DPRD Kota Tual menerima surat pernyataan sikap tersebut, dan meminta agar dokumen pendukung lainya terkait penyimpangan DD Dullah Laut yang melibatkan oknum siapa saja di Desa Dullah Laut bisa diserahkan, dan dirinya akan menandatangani untuk disampaikan kepada Kejaksaan.

“ aspirasi ini kami tampung, dan akan ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Pemkot Tual, “ tegasnya.

Kata dia, DPRD memiliki fungsi pengawasan, sehingga kalau ada penyimpangan anggaran DD, asprasi warga bisa langsung disampaikan kepada dua perwakilan wakil rakyat asal Dullah Laut. ( TN )

 

Gubernur Maluku Resmi Miniatur Agama di Kota Tual

Tual News – Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail S.H,  secara resmi, minggu ( 02/01/2022 ) meresmikan miniatur tiga golongan agama, yakni Islam, Katolik dan Protestan di lapangan Lodar El, Jalan  Binti Chaniago, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.

Dalam amanatnya, Gubernur Maluku mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan segenap masyarakat kota Tual yang telah bersatu membangun miniatur rumah Ibadah di bumi maren, sebagai kerukunan antar umat beragama.

“ miniatur rumah ibadah ini merupakan momentum strategis untuk membangun rasa kebersamaan dan dapat menjadi tauladan bagi pembangunan di negara ini, “ tandasnya.

Murad menegaskan, miniatur tiga golongan agama di Kota Tual, menjadi landasan solidaritas antar umat beragama untuk tampil di garda terdepan.

“ miniatur rumah ibadah ini sebagai lambang, kalau kita orang Maluku bersandar pada budaya maluku sebagai orang bersaudara,  agar tercipta kehidupan yang aman dan damai, “ jelasnya.

Dikatakan, agama mengajarkan umat  untuk melakukan hal-hal yang baik demi kehidupan manusia yang saling menghormati dan menolong antar sesama.

Sementara itu Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, dalam sambutanya yang dibacakan Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, S.E, mengakui miniatur toleransi diabadikan agar bentuk toleransi bukan saja sebagai slogan semata namun dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan.

“ Miniatur tiga golongan agama  ini juga sebagai ikon wisata di Kota Tual agar kota tual dapat diketahui  sebagai kota Beradat baik di tingkat Daerah maupun  Nasional, “ tandas Tamnge.

Wawali Tual menyampaikan apresiasi dan terimakasi kepada Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail S.H, atas perhatian pembangunan sarana ibadah. ( TN )

Fraksi PKS Minta Renstra Pendidikan Kota Tual Harus Valid

Tual News – Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPRD Kota Tual, Muhamad Iqbal Matdoan, dalam membacakan pandangan akhir fraksi pada sidang paripurna persetujuan atas Ranperda APBD Kota Tual tahun anggaran 2022, selasa malam ( 30/11/2021 ) meminta Pemkot Tual segera menyusun SOP terkait penyusunan rencana tahunan yang mengacu pada Renstra Pendidikan tingkat Provinsi dan Nasional serta perencanaan berdasarkan data base pendidikan Kota Tual yang valid.

“ untuk meningkatkan kinerja atas pengelolaan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana dalam menunjang program pendidikan dasar dan menengah, Pemkot Tual harus melakukan beberapah hal yakni penyusunan renstra pendidikan dan merumuskan perencanaan pemenuhan kualitas guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berkwalitas dan berkompetensi, “ pintah Matdoan.

Politisi Partai Demokrat Kota Tual itu menilai, keterlambatan pelaksanaan beberapah proyek fisik yang ada di Kota Tual, harus menjadi perhatian serius Pemkot Tual.

“ untuk itu dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, fraksi PKS menegaskan perlu kiranya dilakukan peninjauan ulang kepada pihak ketiga ( kontraktor ), yang tidak konsisten dalam penyelesaian pekerjaan, “ sorotnya.

Fraksi PKS DPRD Kota Tual, menyoroti pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan pulau – pulau, belum mendapat perhatian serius Pemkot Tual.

“ termasuk kebutuhan pelayanan dasar listrik dan air bersih bagi masyarakat Tayando Tam  tahun anggaran 2021, belum mendapat perhatian, sehingga harus terealisasi pada APBD tahun – tahun mendatang, “ jelas Matdoan.

Selain itu Fraksi PKS juga berharap pembangunan lampu jalan dari Kota Tual menuju Desa Ohoitel, harus diperhatikan mengingat banyak terjadi kecelakaan lalulintas dan kriminal di areal jalan tersebut.

“ olehnya itu Fraksi PKS yang terdiri dari gabungan partai politik yakni PKS, Nasdem dan Demokrat, menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kota Tual tahun 2022 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda, “ ungkapnya. ( TN – 03 )

Tiga Fraksi DPRD Kota Tual Setuju APBD 2022

Tual News – Tiga Fraksi DPRD Kota Tual masing –masing, Fraksi Tual Bangkit, Keadilan Sejahtera dan Indonesia Maju, menyatakan persetujuan atas ranperda APBD Kota Tual tahun 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ) APBD, dalam sidang paripurna DPRD Kota Tual, selasa malam ( 30/11/2021 ) pukul 21.00 WIT.

Persidangan dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi DPRD Kota Tual, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, disaksikan Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, Sekda Kota Tual, A. Yani Renuat, para pimpinan OPD Pemkot Tual bersama Forkopimda.

Sekda Kota Tual : 906 ASN Belum Vaksin, Pemkot Gelar Vaksinasi Masal

Walikota Tual, Adam Rahayaan, dalam amanatnya menyampaikan apresiasi dan terimakasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual, karena ditengah kesibukan dan keterbatasan waktu dapat menyelesaikan ranperda APBD Kota Tual tahun 2022, tuntas sesuai limit waktu yang diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan.

Sekda-Kota-Tual-bersama-Ketua-DPRD-Kota-Tual

“ APBD tahun 2022 merupakan rangkaian kegiatan yang diawali penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ), penyusunan dan pembahasan KUA – PPAS, serta penyusunan dan penetapan Perda APBD 2022, “ tandasnya.

Walikota Tual optimis, pembangunan lima tahun ke depan mencakup lima kecamatan Kota Tual yakni kecamatan dullah selatan, dullah utara, pulau – pulau Kur, Tayando Tam dan Kur Selatan akan lebih mendekatkan masyarakat pada keadilan dan kesejatraan sesuai Visi dan Misi Kota Tual yang tertuang dalam RPJMD Kota Tual tahun 2018 – 2023 yakni “ terwujudnya Kota Tual sebagai Kota BERADAT ( beriman, ekonomi kerakyatan, responsif, akuntabel, demokrasi, amanah dan transparansi )”.

Menuju Desa Adat, PMD Kota Tual Selesaikan 27 Batas Desa

“ Saya yakin dan percaya dengan semangat kemitraan dan kebersamaan yang harmonis selama ini diantara kita, maka berbagai tantangan serta persoalan yang dihadapi daerah ini akan diselesaikan dengan  baik, “ tegas Walikota Tual.

Dikatakan, Ranperda APBD Kota Tual tahun 2022 akan disampaikan kepada Pemprov Maluku untuk dievaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda APBD, sesuai amanat pasal 17 Permendagri 9 tahun 2021, tentang tata cara evaluasi Ranperda APBD.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kota Tual, A. Yani Renuat, dalam paparan Ranperda APBD Kota Tual tahun anggaran 2022, didepan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual menggambarkan kebijakan penyusunan APBD Kota Tual meliputi pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan serta alokasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kerangka ekonomi makro.

Pilkades Kota Tual 2021 Tertunda

Sekda Kota Tual merinci,  berdasarkan hasil pembahasan, maka ringkasan APBD meliputi alokasi prosentase bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, termasuk pengawasan dan pengendalian sesuai fungsi pemerintah daerah masing – masing.

“ ringkasan  ranperda APBD Kota Tual tahun 2022 yakni pendapatan  sebesar Rp 612.419.084.714,   belanja Rp 629.112.308.602, sedangkan surplus / defisit sebesar Rp 16.693.223.840, “ jelas Sekda.

Dikatakan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 30.693.233.840,sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp Rp 14 milyar.

Usai pembacaan kata akhir fraksi DPRD Kota Tual, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara antara Walikota Tual dan Pimpinan DPRD Kota Tual. ( TN )