Kisruh Aset Pendopo Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan Distributif

Tual News – Mantan Kepala Bagian Hukum, Kantor Bupati Maluku Tenggara tahun 1998, Ayub Notanubun, SH.M.Si, menilai perbedaan pendapat antara Pemkab Maluku Tenggara dan Pemkot Tual mengenai asset Pendopo Yarler di Kota Tual, ada pada bagaimana penafsirkan pasal 13 ayat (7) UU Nomor 31 Tahun 2007 huruf a karena di dalam UU itu menyebutkan “ Sebagian Barang” sementara dalam kenyataan disebutkan “Semua Barang”. Dengan demikian, kata Notanubun, kata sebagian barang dan semua barang, tentu tidak sama, sehingga penyelesaian asset tersebut harus mempertimbangkan Rasa Keadilan Distributif.

Baca Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: