Kisruh Aset Pendopo Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan Distributif

Tual News – Mantan Kepala Bagian Hukum, Kantor Bupati Maluku Tenggara tahun 1998, Ayub Notanubun, SH.M.Si, menilai perbedaan pendapat antara Pemkab Maluku Tenggara dan Pemkot Tual mengenai asset Pendopo Yarler di Kota Tual, ada pada bagaimana penafsirkan pasal 13 ayat (7) UU Nomor 31 Tahun 2007 huruf a karena di dalam UU itu menyebutkan “ Sebagian Barang” sementara dalam kenyataan disebutkan “Semua Barang”. Dengan demikian, kata Notanubun, kata sebagian barang dan semua barang, tentu tidak sama, sehingga penyelesaian asset tersebut harus mempertimbangkan Rasa Keadilan Distributif.

Baca Selengkapnya

Kisruh Aset Pendopo Diselesaikan Pakai Aturan, Bukan Ancaman Police Line

Tual News – Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI – Perjuangan Kota Tual, Propinsi Maluku, Hendrik Watubun, menilai kisruh aset Pendopo antara Pemkab Maluku Tenggara dan Pemkot Tual, harus diselesaikan sesuai mekanisme Perundang – Undangan yang berlaku, bukan ancaman yang disampaikan Kasatpol PP Kabupaten Malra, seperti dilansir Media Massa yang mengancam lapor polisi dan memasang police line.

Baca Selengkapnya

Kabag Hukum Malra Akui Asisten I Walikota Datang Minta Aset Pendopo

Tual News – Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, Debby Bunga, SH dalam rapat bersama Komisi I DPRD Malra, Selasa ( 11/08/2020 ), mengakui kalau beberapah waktu lalu Pemkot Tual, melalui Asisten I Walikota Tual, melaksanakan kunjungan kerja di Pemkab Malra yang intinya minta penyerahan aset Pendopo Yarler yang sudah ditempati Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag kepada Pemkot Tual.

Baca Selengkapnya