Ambon, Tualnews.com – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Perum Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara secara resmi melepas bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) alokasi bulan Juni dan Juli 2025 untuk masyarakat Maluku.
Acara pelepasan bantuan ini digelar di halaman Kantor Gubernur Maluku, Jumat (18/7/2025), dan dipimpin langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Hadir dalam seremoni tersebut jajaran pejabat Pemprov Maluku, pimpinan instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan BPS Provinsi Maluku, serta Kepala Bulog Divre Maluku-Malut.
Dalam sambutannya, Gubernur Lewerissa menjelaskan bantuan pangan beras ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat terbatas Presiden RI bersama Badan Pangan Nasional terkait penguatan bantuan sosial kepada masyarakat.
“Penyaluran bantuan ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat serta upaya pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi,” tegas Lewerissa.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan pangan beras ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Dalam aturan tersebut, cadangan pangan dapat digunakan untuk menangani kerawanan pangan, mengatasi gejolak harga, serta melindungi produsen dan konsumen.
Adapun jumlah penerima bantuan di Provinsi Maluku mencapai 119.990 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 11 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:
Kota Ambon: 10.452 KK
Kabupaten Buru: 10.993 KK
Kabupaten Buru Selatan: 5.188 KK
Maluku Tengah: 29.826 KK
Seram Bagian Barat: 15.801 KK
Seram Bagian Timur: 8.604 KK
Kota Tual: 4.843 KK
Maluku Tenggara: 9.922 KK
Maluku Barat Daya: 6.925 KK
Kepulauan Tanimbar: 10.076 KK
Kepulauan Aru: 7.360 KK
Jumlah beras yang disalurkan untuk masing-masing bulan, Juni dan Juli 2025, sebesar 1.199,9 ton.
Gubernur berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima di seluruh kabupaten/kota.
Ia juga menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan Bulog untuk memastikan penyaluran berjalan cepat, tepat sasaran, dan transparan.
“Saya minta data penerima disiapkan secara akurat agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran. Kita harus pastikan setiap keluarga yang membutuhkan benar-benar menerima,” pungkas Lewerissa.
