Jakarta, Tualnews.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Kamis (10/7/2025).
Kegiatan berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Acara ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memperkuat komitmen terhadap akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Sebanyak 41 instansi pemerintah daerah dan dua universitas turut menandatangani perjanjian tersebut, menandai sinergi nasional dalam mendukung program Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sambutannya menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bentuk afirmasi negara terhadap kelompok paling rentan.
Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk yang tidak pernah mengenyam pendidikan atau berisiko putus sekolah.
“Ini adalah tonggak penting untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Negara harus hadir menjangkau yang belum terjangkau,” ujar Mensos Saifullah.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menjelaskan Sekolah Rakyat mengusung filosofi untuk memuliakan dan membahagiakan. Menurutnya, pendekatan Sekolah Rakyat bukan sekadar menyelamatkan kaum miskin, tetapi memberi nilai lebih kepada mereka.
“Sekolah Rakyat adalah pemungkin, memungkinkan yang tidak mungkin. Kita tidak hanya menyelamatkan, tapi memuliakan mereka,” tegas Nuh.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program strategi nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia.
Fokus utamanya adalah membuka akses pendidikan untuk anak-anak miskin, memperluas kesempatan belajar, serta mempersiapkan generasi emas 2045.
Kegiatan ditutup dengan sesi penandatanganan perjanjian antara pemerintah daerah dan universitas, serta foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pendidikan untuk semua.
