Ambon, Tualnews.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmennya terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Pusat terkait Sistem Pengawasan Maritim Nasional (National Maritime Surveillance System/NMSS) di wilayah Maluku.
NMSS merupakan upaya strategis pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan maritim di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan keamanan, keselamatan pelayaran, dan perlindungan wilayah laut nasional.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi ujung tombak dalam pengembangan dan pengoperasian sistem ini di berbagai wilayah strategis, termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang berbatasan langsung dengan Australia.
Salah satu prasyarat penting dalam pembangunan NMSS adalah ketersediaan lahan.
Menyadari hal tersebut, Gubernur Maluku bersama Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, Affandy Hasanusi, menerima kunjungan Kepala Zona Bakamla Timur, Laksamana TNI I Putu Darajatn, pada 4 Juni 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan dukungannya dengan langsung menyurati Bupati Kepulauan Tanimbar untuk menindaklanjuti penyediaan lahan yang dibutuhkan.
Gubernur menyampaikan pembangunan NMSS sangat penting bagi Maluku, khususnya Kepulauan Tanimbar.
Sistem ini akan berkontribusi pada peningkatan keselamatan pelayaran, penguatan keamanan laut, dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, NMSS akan membantu mendeteksi serta mencegah berbagai aktivitas ilegal seperti pembajakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan secara ilegal.
Keberadaannya juga penting dalam mendukung operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) di wilayah perairan.
Dengan sistem pemantauan yang terintegrasi secara real-time, Indonesia akan mampu meningkatkan pengawasan maritim secara efisien dan efektif, sekaligus memperkuat perlindungan sumber daya alam laut yang sangat bernilai strategis.
Komitmen Pemerintah Daerah pun ditindaklanjuti secara nyata. Pada Kamis, 3 Juli 2025, Bupati Kepulauan Tanimbar secara resmi menandatangani dokumen hibah lahan untuk pembangunan NMSS bersama Kepala Zona Bakamla Timur.
Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dimulainya pembangunan sistem pemantauan maritim nasional di Maluku, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
