Jakarta, Tualnews.com- Prabowo Subianto mengirim sinyal keras kepada pelaku tambang ilegal.
Dalam taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (08/04/2026), Presiden menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) akan dilakukan tanpa kompromi.
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Pemerintah memberi peringatan terbuka bahwa praktik tambang ilegal, yang selama ini merusak lingkungan, menggerus penerimaan negara, dan memicu konflik sosial, akan ditertibkan melalui audit izin, peninjauan legalitas, hingga pencabutan IUP bermasalah.
Ketegasan Presiden ini menandai perubahan pendekatan, dari pembiaran administratif menuju penindakan struktural.
Evaluasi IUP diproyeksikan menyasar izin yang tumpang tindih, tidak aktif namun diperdagangkan, hingga operasi tambang yang berjalan tanpa kepatuhan lingkungan.
Pemerintah menilai celah perizinan selama ini menjadi pintu masuk maraknya aktivitas ilegal di berbagai daerah.
Langkah tersebut juga diklaim sebagai upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar lebih transparan dan akuntabel.
Pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan tambang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Namun, kebijakan ini sekaligus menjadi ujian serius. Tanpa pengawasan ketat dan koordinasi lintas kementerian serta aparat penegak hukum, evaluasi IUP berpotensi berhenti pada administrasi semata.
Publik kini menunggu: apakah pemerintah berani mencabut izin bermasalah, atau sekadar memperingatkan tanpa tindakan nyata.
Dengan pernyataan tegas ini, Presiden menempatkan pertaruhan besar pada penertiban sektor pertambangan. Jika konsisten dijalankan, evaluasi IUP bisa menjadi momentum membersihkan praktik tambang ilegal yang selama ini sulit disentuh.
Jika tidak, komitmen tersebut berisiko menjadi slogan tanpa dampak di lapangan.
