Tualnews.com, Langgur – Komitmen Pemerintah Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam memperjuangkan masa depan pendidikan anak-anak Orang Asli Papua (OAP), khususnya generasi muda suku Kamoro, terus berjalan selama lima tahun terakhir.
Melalui alokasi Dana Desa, Pemerintah Kampung Nawaripi tidak hanya membangun fasilitas pendidikan, seperti taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD), perpustakaan, dan sarana penunjang belajar lainnya, tetapi juga membiayai program pendidikan anak-anak Kamoro di luar Papua.
Namun, di balik keberlanjutan program tersebut, muncul pertanyaan mengenai dukungan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMK).
Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Minggu ( 25 / 10 ) menjelaskan program pendidikan tersebut merupakan bagian dari upaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Kamoro.
” Pelaksanaannya turut mendapat dukungan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nawaripi Jaya, ” Ujarnya.
Kata Norman, bagi Pemerintah Kampung Nawaripi, pendidikan bukan sekadar urusan memperoleh ijazah. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia Papua agar generasi muda Kamoro memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan yang lebih baik dalam menentukan masa depan mereka.
Lima Anak Kamoro Menempuh Pendidikan di Maluku
Norman mengungkapkan,
saat ini, lima anak asal Kampung Nawaripi sedang menempuh pendidikan di dua kabupaten di Provinsi Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dia merinci, dua anak perempuan, Maria Meperet dan Ida Meperet, bersekolah di Naskat Mathias 3 Langgur A, Kabupaten Maluku Tenggara.
” Maria saat ini duduk di kelas VI sekolah dasar (SD), sedangkan Ida berada di kelas II SD. Keduanya mendapatkan pendampingan melalui Yayasan Rinamakana atau Panti Asuhan Solandres Putri di Langgur, ” Jelasnya.
Sementara itu, kata Norman, tiga anak laki-laki melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan Katolik di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat.
” Mereka adalah Yohanes Aikawe, siswa kelas II sekolah menengah atas (SMA); Kornelius Nawaripi, siswa kelas V SD Santa Maria Piru; serta Albert Meperet, yang sedang menempuh pendidikan di TK Santa Maria Piru, ” Terangnya.
Kata Norman, keberadaan kelima anak tersebut menjadi gambaran upaya Pemerintah Kampung Nawaripi membuka jalan bagi generasi muda Kamoro untuk memperoleh pendidikan di luar daerah asalnya.
” Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan di suatu wilayah tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi cita-cita anak-anak Papua, ” Katanya.
Meski demikian, kata dia, mengirim anak-anak untuk bersekolah di luar Papua bukanlah akhir dari tanggung jawab pemerintah.
” Justru, langkah tersebut menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan setiap anak memperoleh pendampingan dan menyelesaikan pendidikannya dengan baik, ” Tegasnya.
Pendidikan Anak Tidak Cukup Hanya Dibiayai
Menurut Norman, anak-anak yang meninggalkan keluarga dan kampung halaman untuk menempuh pendidikan menghadapi tantangan tersendiri.
” Mereka tidak hanya membutuhkan biaya sekolah, tetapi juga makanan yang layak, tempat tinggal yang aman, akses terhadap layanan kesehatan, pendampingan, serta dukungan psikologis dan moral, ” Ujarnya.
Karena itu, kunjungan langsung Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun kepada kelima anak tersebut menjadi penting untuk mengetahui kondisi mereka sekaligus memberikan motivasi agar tetap bersemangat belajar.
Menurut Norman, perhatian terhadap pendidikan anak-anak Kamoro tidak boleh berhenti pada pengiriman mereka ke sekolah.
” Keberlanjutan pendidikan harus mencakup pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendampingan selama tinggal di luar daerah, serta pemantauan perkembangan belajar hingga mereka menyelesaikan pendidikan sesuai jenjangnya, ” Tegasnya.
Dana Desa Nawaripi dan Pertanyaan Tentang Tanggung Jawab Bersama
Persoalan yang kemudian mengemuka adalah keberlanjutan pembiayaan program pendidikan tersebut.
Kata Norman, selama lima tahun terakhir, Dana Desa Nawaripi menjadi salah satu sumber pembiayaan penting untuk mendukung pendidikan anak-anak Kamoro.
Program tersebut juga melibatkan BUMDes Nawaripi Jaya.
Namun, Norman mempertanyakan sampai kapan program pendidikan anak-anak Kamoro harus bertumpu pada Dana Desa tanpa dukungan yang lebih luas dari pihak lain.
” Pertanyaan ini penting untuk dibicarakan secara terbuka, terutama karena peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua merupakan agenda pembangunan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, ” Pungkasnya.
Norman berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dan YPMK memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak Kamoro, sesuai tugas, program, dan mekanisme dukungan yang dapat dijalankan masing-masing pihak.
