Kejari Tual Tetapkan Oknum Anggota DPRD Malra dan Mantan Kepala BPBD Kota Tual Tersangka Korupsi TPT Yarler

TUAL, Tualnews.com, Selasa 17 November 2026 – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual kembali mengungkap dugaan tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Kota Tual.

Kali ini, empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di kawasan Kompleks Yarler, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.

Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran salah satu tersangka diketahui merupakan oknum anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), sementara tersangka lainnya adalah mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tual.

Proyek pembangunan TPT tersebut bersumber dari APBD Kota Tual Tahun Anggaran 2020 melalui BPBD Kota Tual.

Penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap keempat orang tersebut diumumkan Kejari Tual dalam konferensi pers di depan Kantor Kejari Tual, Senin sore (16/11/2026).

Konferensi pers disampaikan Kasi Intelijen Kejari Tual, Budi Setiawan, didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Johanes Riky Felubun, S.H., M.H., serta jajaran Kejari Tual.

Empat tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial CS, yang diketahui merupakan anggota DPRD Malra sekaligus Ketua DPC PSI Malra; MR, mantan Kepala BPBD Kota Tual; serta dua tersangka lainnya berinisial ASR dan OSP.

Kontrak Rp1,24 Miliar, Kerugian Negara Ditaksir 500 Juta

Dalam perkara tersebut, proyek pembangunan TPT Yarler memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.241.622.133,64 atau sekitar Rp 1,24 miliar.

Namun, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp 500 juta.

Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut berkaitan dengan penggelembungan harga atau mark-up serta pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Temuan tersebut menjadi dasar penting dalam proses penanganan perkara dugaan korupsi yang kini memasuki tahap penuntutan setelah Kejari Tual menetapkan para pihak terkait sebagai tersangka.

Empat Tersangka Ditahan Selama 20 Hari

Setelah penetapan status tersangka, Kejari Tual langsung melakukan penahanan terhadap keempat orang tersebut selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.

Penahanan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tual.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penetapan tersangka terhadap seorang anggota DPRD Malra dan mantan pejabat BPBD Kota Tual ini kembali menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, proyek yang dibiayai uang rakyat bukan sekadar urusan administrasi dan pembangunan fisik, melainkan menyangkut hak masyarakat serta tanggung jawab penyelenggara negara.