TUAL, Tualnews.com – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kota Tual mendesak Kepolisian Resor (Polres) Kota Tual mengusut tuntas konflik yang melibatkan masyarakat Un dan Wearhir.
” Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindak pidana, ” Tegas
Ketua Umum PD GPI Kota Tual, Samil Rahareng, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Minggu ( 15 / 11 ).
Samil menegaskan dukungan terhadap langkah Kapolres Kota Tual dalam menangani konflik tersebut. Namun, ia mengingatkan penanganan persoalan keamanan tidak boleh berhenti pada pengamanan situasi, melainkan harus dilanjutkan dengan pengungkapan aktor-aktor yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik.
“Kami mendukung Kapolres Kota Tual untuk mengusut tuntas persoalan ini. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang bulu dan tanpa perlakuan istimewa,” tegas Samil.
Menurutnya, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian serius adalah evaluasi terhadap penanganan konflik beberapa minggu sebelumnya.
Pasalnya, kata dia muncul informasi bahwa sejumlah pihak yang diduga kembali terlibat dalam konflik saat ini merupakan orang-orang yang sebelumnya sempat diamankan, kemudian dibebaskan oleh pihak kepolisian.
PD GPI meminta informasi tersebut diklarifikasi secara terbuka oleh Polres Kota Tual, termasuk menjelaskan dasar hukum pembebasan serta perkembangan penanganan perkara sebelumnya.
“Jangan sampai muncul kesan penegakan hukum tidak memberikan efek jera. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar persoalan yang sama tidak terus berulang dan berujung pada konflik yang lebih besar,” ujarnya.
Tak hanya itu, PD GPI Kota Tual juga mendesak Kapolres melakukan evaluasi menyeluruh terhadap personel yang bertugas di lapangan, sekaligus memperkuat pengawasan internal.
Samil mengingatkan agar tidak ada anggota kepolisian yang bertindak tidak netral, berpihak kepada kelompok tertentu, menyalahgunakan kewenangan, ataupun melakukan tindakan di luar prosedur yang justru memperkeruh situasi.
“Kapolres harus memastikan seluruh personel bekerja secara profesional dan netral. Jika terdapat dugaan keterlibatan atau pelanggaran oleh oknum anggota, harus diperiksa secara objektif dan ditindak sesuai aturan. Jangan sampai tindakan segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tegasnya.
Di tengah situasi yang masih membutuhkan perhatian bersama, Samil juga mengajak masyarakat Un dan Wearhir untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari aksi balasan yang berpotensi memperluas konflik.
Ia mendorong Pemerintah Kota Tual bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparat keamanan untuk memperkuat komunikasi serta membuka ruang dialog guna memulihkan hubungan persaudaraan antarmasyarakat.
PD GPI Kota Tual menegaskan perdamaian dan penegakan hukum merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan.
Perdamaian tanpa keadilan berpotensi menyisakan persoalan, sementara penegakan hukum yang tidak transparan dapat memperburuk ketidakpercayaan masyarakat.
Karena itu, Polres Kota Tual diharapkan mampu menunjukkan komitmen nyata dalam mengungkap penyebab konflik, menindak pihak yang terbukti melanggar hukum, serta memastikan seluruh personel kepolisian menjalankan tugas secara profesional, netral, dan bertanggung jawab.
Bagi masyarakat Un dan Wearhir, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar situasi yang kembali tenang, tetapi juga jaminan keadilan, kepastian hukum, dan keamanan agar konflik serupa tidak kembali terulang.
