Tual News – Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara ( ATR/ BPN ), Propinsi Maluku, Kamis pagi ( 10/9/2020 ), pukul 06.00 WIT, dipasang tanda larangan Adat Kei atau dikenal Sasi ( Hawear-red). Salah satu Warga Kolser, Charles Maturbongs,kepada tualnews.com, di Kantor Polsek Kei – Kecil, membenarkan penanaman sasi ( hawear-red ), di Kantor Pertanahan […]
Tual News – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang terjadi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, di Propinsi Maluku selama beberapah bulan terakhir ini, tentu menjadi tanda tanya masyarakat, pasalnya sesuai data dan fakta yang diterima tualnews.com, dari sumber PT. Pertamina Cabang Tual, menyebutkan kalau ketersediaan BBM subsidi untuk Kota Tual dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan rumah tangga, usaha mikro, pertanian, perikanan dan transportasi, lalu dimana kebocoran BBM Kota Tual selama ini ?.
Tual News – Kodim 1503 Tual, di Propinsi Maluku, Jumat ( 21/8/2020 ), pukul 12.15 WIT, melaksanakan sholat berjamaah bersama ratusan umat Islam di Masjid At – Tagwa, Watdek, sekaligus sosialisasi pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan pembagian masker.
Tual News – Polres Maluku Tenggara, Kamis ( 20/08/2020 ), menggelar kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan dalam rangka Operasi Aman Nusa II tahun 2020 di pasar Tual.
Tual News – Ketua DPRD Kota Tual, Propinsi Maluku, Hasan Syarifudin Borut, SE ketika dikonfirmasi tualnews.com, usai mengikuti Upacara Detik – Detik Proklamasi RI ke 75 di halaman Kantor Walikota Tual, Senin ( 17/8/2020 ), mengaku belum mengetahui besaran biaya pemeliharaan Pendopo Yarler dalam APBD Kota Tual yang ditempati Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, sebagai Rumah Dinas Walikota Tual sampai saat ini.
Tual News – Mantan Kepala Bagian Hukum, Kantor Bupati Maluku Tenggara tahun 1998, Ayub Notanubun, SH.M.Si, menilai perbedaan pendapat antara Pemkab Maluku Tenggara dan Pemkot Tual mengenai asset Pendopo Yarler di Kota Tual, ada pada bagaimana penafsirkan pasal 13 ayat (7) UU Nomor 31 Tahun 2007 huruf a karena di dalam UU itu menyebutkan “ Sebagian Barang” sementara dalam kenyataan disebutkan “Semua Barang”. Dengan demikian, kata Notanubun, kata sebagian barang dan semua barang, tentu tidak sama, sehingga penyelesaian asset tersebut harus mempertimbangkan Rasa Keadilan Distributif.