Insentif Belum Dibayar, Dokter RSUD Karel Langgur Mogok Kerja

Tual News – Empat tenaga dokter ahli, masing – masing, dr. Paulus SpB ( dokter ahli beda ), dr. Yurie SpA ( dokter ahli anak ), dr. Andrian S[PD ( dokter ahli penyakit dalam ) dan dr. David SpOg ( dokter ahli kandungan ), yang bertugas di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, sejak tanggal 01 september 2021, melakukan aksi mogok kerja,akibat sikap manajemen rumah sakit yang tertutup dan belum menyelesaikan insentif dokter serta tenaga kesehatan tahun anggaran 2021.

Dokter ahli beda, dr. Paulus SpB, bersama ketiga dokter lainya ketika dikonfirmasi tualnews.com, minggu ( 26/09/2021 ), mengaku pihak manajemen RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, tertutup dan tidak transparan atas insentif dan jasa medis dokter serta tenaga kesehatan.

“ kami lakukan aksi mogok, tetapi tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, “ ujarnya.

Dokter ahli beda ini mengaku, dirinya  bertugas di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai dokter PPT sejak agustus 2020.

“ saya datang di Kabupaten Malra, karena isteri tugas sebagai dokter PTT  di salah satu desa di Kei Besar. Jadi saat itu saya komunikasi dengan Direktur RSUD, dr. Fadila Toatubun, lalu diterima sebagai dokter PTT di rumah sakit, “ ungkapnya.

Kata dokter Paulus, sambil bekerja sebagai dokter PTT di RSUD KS Langgur, dirinya mengikuti PGDS  Kementrian Kesehatan RI, untuk periode desember 2020 hingga november 2021.

“ saat saya sudah jadi dokter PDGS, saya kirim pesan whatsaap kepada Plt Direktur RSUD KS, dr. Ketty Notanubun, terkait perjanjian Kemenkes dan Pemkab Malra yang siap memberikan fasilitas rumah dinas, mobil dan insentif baik dari daerah maupun pusat, “ jelasnya.

Kata dokter, dirinya hanya menagih soal rumah dinas untuk dokter, sebab selama ini kost kamar, namun jawaban Direktur RSUD saat itu, tidak menyenangkan yakni mempertanyakan SK.

“ dengar jawaban seperti ini, buat saya kecewa, karena sudah dikecewakan dari awal, sehingga saya kembali ke Jakarta sebagai dokter PDGS, kemudian pulang  di Malra, dan  ketemu lagi  dokter Ketty, “ urai dokter Paulus.

Dikatakan, saat bertemu Plt Direktur RS KS Langgur, dirinya kaget ketika dr. Ketty, mengatakan insentifnya  sebagai dokter dicabut.

“ saya kaget, sebab insentif saya selaku dokter harus terima dari daerah dan Kemenkes, sebab itu resmi dan jelas di website Kemenkes. Saya kemudian cek di Kemenkes RI, tidak ada aturan menghapus insentif dokter dari daerah, sehingga saya berhak terima insentif dari Kemenkes Rp 25 juta  per bulan dan Pemkab Malra Rp 25 juta per bulan, “ terang dokter ahli dalam RSUD KS Langgur.

Dokter Paulus mengaku sangat kecewa, sejak awal datang sudah tidak percaya, kemudian tiba – tiba insentif dokter mau dihilangkan.

“ namun setelah itu, klarifikasi pihak RS, kalau insentif dokter akan dibayar bulan desember 2020, “ ujarnya.

Kata dokter, ketika dirinya mempertanyakan soal rumah dinas dokter, karena masih kost rumah, pihak manajemen RS mengaku kesulitan mencari rumah.

“ saya pakai ojek cari rumah kontrakan, dan dapat rumah di wilayah Pokarina, Ohoibun Barat Langgur akhir desember 2020, lalu diawal januari 2021, saya tinggal dirumah kontrakan, “ kisah dokter.

Diakui, karena akhir tahun 2020 tutup buku, maka insentif dari pusat bulan januari 2021, akan dibayar akhir tahun, sehingga masuk awal tahun 2021, dirinya  kehabisan uang, sebab sudah selesai  untuk membayar kontrakan rumah tinggal, sementara insentif daerah belum diterima, termasuk jasa dokter.

“ memasuki awal pebruari 2021, tiga teman saya datang yakni dokter David, Yuri dan Adrians. Ketiga dokter ahli ini oleh manajemen RSUD KS menyediakan rumah tinggal di Wearstein, padahal dari sisi keamanan mereka tidak nyaman, karena rumah kontrakan yang ditempati adalah kompleks bekas pembunuhan, “ bebernya.

Menurut Paulus, rumah yang dihuni tiga dokter itu tidak layak dari sisi kesehatan, lantaran banyak jamur dan kecoa.

“ dua hari kemudian, dokter Adrian sakit, sehingga saya ajak tinggal dirumah kontrakan saya. Kami bertanya kepada pihak RS, apa ada rumah lain yang bisa ditempati, katanya manajemen masih cari rumah untuk tempat tinggal dokter, “ kesalnya.

Sementara itu dokter ahli penyakit dalam, dr. Adrian SpPD, mengaku, mereka bertugas di RSUD KS Langgur sudah ada kesepakatan antara Kemenkes RI dan pihak RS, soal tempat tinggal layak, keamanan dan jaminan keselamatan.

“ namun sangat disesalkan sejak kami tiba di RSUD KS Langgur, tidak seperti yang ada dalam kesepakatan, kami dibiarkan begitu saja, tidak ada perhatian dan terkesan dibuat tidak menyenangkan, “ ungkapnya.

Menurut dokter Adrian, permasalahan yang terjadi, karena sudah satu tahun jasa medis dokter dan tenaga kesehatan ( nakes ) serta puskesmas di RSUD KS Langgur, belum dibayar Pemkab Malra.

“ sudah satu tahun jasa medis belum dibayar, kalaupun dibayar tidak transparan dan terbuka berapah jumlah insentif nakes yang dibayar, “ sorotnya.

Kata dia, pihak manajemen RSUD KS Langgur, kembali berjanji akan membayar insentif dokter dan nakes bulan januari, pebruari, maret 2021, pada tanggal 20 oktober 2021 mendatang.

Untuk diketahui, massa kerja dr. Paulus SpB di Kabupaten Malra berakhir    november  2021,sedangkan tiga dokter ahli lainya akan menyelesaikan tugas di bulan pebruari 2022.

Sampai saat ini, jasa medis dokter dan nakes di RSUD KS Langgur, dari BPJS sejak bulan januari hingga saat ini belum direalisasikan pihak manajemen, padahal sesuai informasi yang diterima tualnews.com, BPJS sudah mencairkan anggaran tersebut.

Plt. Direktur RSUD Karel Satsuitubun Langgur Abdullah Aziz , ketika dikonfirmasi tualnews.com, via telpon selulernya, tidak menjawab balasan pesan singkat permintaan konfirmasi, dan terkesan menghindar.

Namun seperti dikutip dari Media Online Dhara Pos. Com, Aziz mebenarkan  aksi mogok  kerja empat dokter tersebut sejak senin (20/9/2021).

“ benar, ini  hanya karena persoalan jasa BPJS medis dari Januari hingga Maret 2021, “ ujarnya.

Kata Aziz, persoalan jasa medis, bukan hanya dialami empat dokter tersebut, namun seluruh tenaga kesehatan ( nakes ) belum memperoleh hak mereka.

“  bukan hanya empat dokter  yang belum dapat jasa BPJS medis,  tapi semua perawat dan para dokter lainnya juga, tapi dong yang lain mengerti dan sudah tahu. Cuman dong empat itu yang kurang tahu kenapa sampai bisa mogok begitu,” Jelas Plt. RS KS Langgur. ( TN )

tualnews

tualnews.com adalah portal berita di Kepulauan Kei sebagai media publik penyambung suara hati masyarakat. semoga media ini menjadi sarana informasi dan publikasi yang aktual, tajam dan terpercaya

Komentar Pembaca