Langgur, Tual News- Efisiensi anggaran kejar investasi dan paradigma shift merupakan salah satu target kerja Presiden dan Wakil Presiden RI, 2024 – 2029,
” Presiden RI Prabowo Subianto, menegaskan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran -pengeluaran yang mubazir dan pengeluaran – pengeluaran dengan alasan untuk nyolong, saya ingin tegaskan agar penyakit lama yang sudah kronis tersebut harus dihentikan dan dibersihkan, ” Jelas Mantan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si dalam keterangan tertulis kepada media ini, minggu ( 16 / 2 / 2025 ).
Menurut Beruatwarin, konsekwensi logisnya anggaran kementerian / lembaga dan daerah dipangkas dengan besarannya mencapai lebih dari 306 triliun rupiah.
Beruatwarin mengutip apa yang disampaikan Prof. Sumitro Djojohadikusumo, dimana ia mengidentifikasi ada sekitar 30 % anggaran negara bocor sehingga pemerintah saat ini melakukan efisienai belanja operasional maupun non operasional hampir 10 % direlokasikan untuk program lain yang lebih penting dan strategis.
” Bersamaan dengan program efisiensi, pemerintah memprioritaskan program investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, ” Ujarnya.
Menurut koordinator tim anggaran pemerintah daerah ( TAPD ) Kabupaten Maluku Tenggara, 2008 – 2018, menghadapi situasi dan kondisi Kabupaten Maluku Tenggara yang tidak baik – baik saja akibat adanya defisit anggaran terbuka, adanya utang pemerintah daerah dan adanya kebijakan pemangkasan anggaran,
maka pengelolaan APBD Tahun 2025 setelah direvisi harus disiplin, prudent dan tepat sasaran dengan terlebih dahulu Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan rekonstruksi anggaran untuk memastikan efisiensi belanja tahun anggaran 2025 tetap terjaga dan mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Kata Beruatwarin, kebijakan pemerintah tersebut patut diapresiasi karena dalam kondisi keuangan negara yang memprihatinkan ditemukan adanya program dan kegiatan kementerian / lembaga dan daerah tahun 2025 yang tidak jelas, tidak efisien dan cenderung boros.
” Walaupun APBN dan APBD 2025 telah ditetapkan dengan Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, namun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto buat terobosan sesuai konstitusi dengan menerbitkan Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 dengan target efisiensi sebesar Rp. 306, 69 triliun, ” Jelasnya.
Rincianya, Rp. 356, 1 triliun untuk kementerian / lembaga ( K / L ) dan Rp. 50, 59 triliun untuk daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Menurut Beruatwarin, penghematan anggaran yang dilakukan mengacu pada regulasi yaitu Instruksi Presiden ( INPRES ) RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan ( KMK ) RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah ( TKD ) Provinsi, Kabupaten / Kota T.A. 2025 sebagai turunan Instruksi Presiden untuk penghematan anggaran.
Berkaitan dengan itu, kata Beruatwarin, untuk mendorong kemandirian daerah melalui program makan bergizi gratis ( MBG ), pemerintah pusat telah mengambil langkah strategis dengan memangkas 6 jenis dana transfer ke daerah, yakni Dana Bagi Hasil ( DBH ), DAU, DAK Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Yogjakarta ( DIY ) dan Dana Desa.
” Dengan berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mencari sumber pendapatan alternatif seperti mendatangkan investor ke daerah untuk menanamkan modal terutama terkait program hilirisasi berbasis sumber daya alam, ” pintanya.
Menurut Beruatwarin, pemilik sumber daya alam sesungguhnya adalah rakyat sebagaimana yang telah digagas Gubernur dan Wakil Maluku terpilih periode 2024-2029 Hendrik Leiwarissa, S.H, LLM dan Abdullah Vanath, Sos.
Selain itu Mantan Direktur Politeknik ini berharap harus banyak loby Kementerian / Lembaga dan Provinsi serta investor untuk merealisasikan janji-janji politik Drs. M. Thaher Hanubun – Charlos Viali Rahantoknam, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Terpilih, 2024 – 2029.
” DPRD Malra harus melakukan fungsi pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban penghematan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal, ” harapnya.
Dalam konteks tersebut, kata dia TAPD bersama Banggar DPRD melakukan pemangkasan, pergeseran dan penyesuaian sesuai kewenangannya terhadap belanja yang jika dikurangi volume kegiatan / ditiadakan / ditunda pelaksanaannya tidak menimbulkan kegaduhan dan masalah bagi kemaslahatan masyarakat maluku tenggara.
” Untuk itu, eksekutif dan legeslatif berkomitmen mencanangkan ikat pinggang sekeras – kerasnya dengan melakukan rasionalisasi dan refocusing belanja operasional dan non operasional APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 terhadap hal – hal yang tidak penting, tidak mendesak serta bukan merupakan prioritas, ” Pintah Beruatwarin.
Mantan Sekda Malra dua periode ini minta TAPD dan Banggar DPRD memangkas beberapa item postur mata anggaran seperti alat tulis kantor ( ATK ) 90 %, kegiatan serimonial 56. 9 %, rapat, seminar dan sejenisnya 45 %, kajian dan analisa 51, 5 %, diklat dan bimtek.29 %, honor out put kegiatan dan jasa profesi 40 %, percetakan dan souvener 75 %, sewa gedung, kenderaan dan peralatan 75 %, lisensi aplikasi 21, 6 %, jasa konsultan 45, 7 %, bantuan pemerintah 16, 7 %, pemiliharaan dan perawatan 10, 2 %, perjalanan dinas 53, 9 %, peralatan dan mesin 28 %, infrastruktur 34, 3 %, belanja lainnya ( makan-minum, ucapan-ucapan selamat, koran, penghematan pemakaian listrik, air dan BBM ) 59, 1 %. serta kegiatan OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat kecuali gaji pegawai, layanan dasar, layanan publik dan bantuan sosial tidak dapat dipangkas.
” Berangkat dari kondisi dan potensi sumber daya alam yang dimiliki, maka sektor strategis yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah dan masyarakat adalah sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor UMKM dan sektor jasa melalui program hilirisasi komuditas unggulan wilayah ( rumput laut ) didukung transportasi terpadu dan memadai disertai tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) pasti Maluku Tenggara maju , mandiri, cerdas, unggul, lestari, demokratis, berkeadilan, aman , damai dan sejatera, ” pungkasnya.
