Tual News – Warga masyarakat di Ohoi Finua Rumoin, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual mempertanyakan kinerja kantor Inspektorat Kota Tual, Provinsi Maluku atas hasil audit khusus dugaan penyalahgunaan keuangan negara dana desa ( DD) Finua Rumoin tahun anggaran 2023.
Dalam laporan resmi warga kepada Pj. Wali Kota Tual saat itu, tanggal 5 Maret 2024, warga masyarakat sudah memasukan laporan pengaduan tertulis resmi kepada Pemerintah Kota Tual.
Laporan tertulis Nomor : 001/ IV/ FR / 2024, perihal, permohonan audit dan ferivikasi lengkap DD Finua Rumoin tahun anggaran 2023.
Laporan tersebut ditandatangani para tokoh masyarakat Desa/ Finua Rumoin yakni Datu Boiratan ( Sekdes ), Fijai Boiratan ( Kaur Umum ), Lamasi Rumagorong ( Kaur Pemerintahan), Engel Boiratan ( Kaur Pelayanan), dan para staf, Moi Mafunanik, Zulfa Fidmatan dan Nasta Patiha.
Atas laporan warga Finua Rumoin, Inspektorat Kota Tual sudah menindaklajuti dengan melakukan audit keuangan DD Rumoin tahun anggaran 2023, namun hingga saat ini belum diketahui hasil audit Inspektorat tersebut.
Pemberhentian Perangkat Finua Rumoin Tanpa Menerima SK
Sementara itu warga Finua Rumoin, Datu Boiratan kepada tualnews.com, Jumat (18 / 4 / 2025 ) mengaku sebagai sekretaris Desa / Finua Rumoin tahun 2022, sedangkan di tahun 2024, diberhentikan Pj. Kepala Ohoi / Finua Rumoin, tanpa menerima surat keputusan pemberhentian ( SK ) bersama perangkat desa lainya.
” Benar, laporan pengaduan masyarakat Rumoin yang dimasukan kepada Pj Wali Kota Tual saat itu, terkait dugaan penyalahgunaan DD Finua Rumoin tahun anggaran 2023, bahkan sekarang tahun 2024 juga kami sementara siapkan laporan tertulis untuk dimasukan kepada Wali Kota Tual, ” Ungkapnya.
Boiratan mengatakan sejak laporan itu dimasukan Mei 2024, belum ada tindak lanjut Wali Kota Tual terkait Pj. Finua Rumoin, namun tim Inspektorat Kota Tual sudah turun di Finua Rumoin melakukan audit khusus penggunaan DD tahun anggaran 2023.
” Inspektorat sudah turun lakukan pemeriksaan di Finua Rumoin tahun 2024, berdasarkan laporan yang saya terima, ada temuan penyalahgunaan keuangan DD Rumoin tahun anggaran 2023, ” Katanya.
Ketika ditanya alasan diberhentikan dari Sekretaris desa/ Finua Rumoin bersama perangkat Finua lainya, Boiratan mengaku waktu pencairan DD, mereka diajak bermusyawah bersama masyarakat, dalam rapat, ada selisih pendapat soal pembelanjaan DD Finua Rumoin yang kurang dan tidak sesuai APBDes.
” Pj Rumoin tidak mau ditegur, lalu beliau ekspose kami perangkat Finua ke media, dari situ sudah tidak ada komunikasi, dan selanjutnya kami diberhentikan dari perangkat Finua Rumoin, tanpa menerima SK pemberhentian, ” Ujarnya.
Boiratan merinci program dan kegiatan DD Finua Rumoin tahun anggaran 2023 yang belum terealisasi, sesuai APBDes yakni :
1. Bidang perikanan ( pembuatan spedbot )
2. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BSF
3. Jaringan listrik desa ( pulsa listrik)
4. Perjalanan dinas pemerintahan desa
5. Penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT) 42 KK yang belum terbayar
6. Bantuan realisasi rumah masyarakat tidak sesuai APBDes yang belum maksimal
7. Bantuan bibit pertaniaan kepada masyarakat tidak sesuai APBDes
8. Tim penyusun RKPDes
9. Insentif atau Honor lembaga adat, perangkat Finua, kader dan Linmas dua bulan belum dibayarkan.
Dirinya juga menyoroti pergantian bendahara DD Finua Rumoin, Kecamatan Kur Selatan sejak tanggal 01 Januari 2025.
” Kami sedang siapkan laporan pengaduan tertulis resmi kepada Bapak Wali Kota Tual terkait ini dan dugaan penyalahgunaan DD Finua Rumoin tahun anggaran 2024, sebab 16 program dan kegiatan DD Finua Rumoin tahun anggaran 2024, dalam realisasinya tidak sesuai APBDes Finua Rumoin, ” Pungkasnya.
Bantah Aduan Warga 2024, Semua Bukti Belanja Lengkap
Sementara itu Pj. Finua Rumoin yang dikonfirmasi via telepon selulernya, Sabtu ( 19 / 4 / 2025 ) terkait laporan pengaduan warga masyarakat tahun 2023, membenarkan laporan itu, namun untuk tahun 2024, dirinya membantah, karena semua program dan kegiatan sudah tersalurkan, sesuai bukti.
” Benar, ada laporan pengaduan masyarakat tahun 2023, saya sudah diundang tiga kali di Inspektorat untuk berikan keterangan, tapi untuk 2024 saya tidak mengetahui, ” Ungkapnya.
Pj. Rumoin membantah laporan pengaduan warga Finua Rumoin terkait pengelolaan DD tahun anggaran 2024.
” Kalau DD Finua Rumoin tahun anggaran 2024, semua bukti dan laporan pertanggungjawaban dana desa jelas dan lengkap, semua kegiatan sudah tersalurkan ” Tegasnya.
Diakui, semua bukti pembelanjaan DD Finua Rumoin tahun anggaran 2024 lengkap dan sementara diajuhkan ke Kantor Inspektorat Kota Tual, untuk verifikasi bukti, setelah itu mendapatkan kartu kuning untuk pencairan DD.
” Semua program dan kegiatan DD Finua Rumoin tahun 2024 lengkap, baik lampu jalan, pipanisasi, jalan tani dll. Jadi laporan yang disampaikan mantan Sekretaris Finua Rumoin itu tidak benar dan fiktif, ” Terangnya.
Dikatakan, akibat mantan Sekretaris dan Bendahara Finua Rumoin bekerja tidak benar dan menyusahkan dirinya dalam pengelolaan DD Finua Rumoin tahun anggaran 2023, selaku Pj. Finua Rumoin memberhentikan Sekretaris dan bendahara Finua Rumoin dari jabatannya.
” Karena mereka kerja menyusahkan saya di 2023, saya ganti Sekretaris tahun 2024 dan Bendahara di tahun 2025, ” Jelasnya.
Menyoal berbagai kegiatan yang dibiayai DD Finua Rumoin tahun anggaran 2023 yang belum terealisasi sesuai APBDes, Pj. Finua Rumoin, mengaku semuanya sudah dilaksanakan, hanya terkendala pengadaan bibit kambing.
Dia mengajak wartawan untuk turun melihat langsung fakta dan bukti di Finua Rumoin, Kecamatan Kur Selatan, Kota TuaTual.
Sementara itu Kepala Inspektur Kota Tual, Drs. Asril Umagap, M.Si, CGCAE, yang dikonfirmasi via telepon selulernya, Sabtu ( 19 / 4 / 2025 ) membenarkan laporan pengaduan masyarakat Ohoi / Finua Rumoin, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual.
” Benar, ada laporan warga, kami sudah melakukan audit keuangan DD Finua Rumoin tahun anggaran 2023 dan dipastikan Senin ( 21 / 4 / 2025 ), Inspektorat Kota Tual akan gelar atau ekspose hasil audit, ” Ungkapnya.
Kata Umagap, setelah ekspose hasil audit Inspektorat Kota Tual atas DD Finua Rumoin tahun anggaran 2023, baru dikeluarkan rekomendasi kepada para pihak.
