Ambon, Tualnews.com — Tiga anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyoroti keterisolasian akses menuju SMK Informatika Telaga Nipa dan SMA Negeri 9 SBB di Kecamatan Waisala.
Dalam pernyataannya di Ambon, Selasa (1/10/2025), para legislator mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten segera membuka akses jalan menuju dua sekolah yang telah berdiri sejak 2023 itu.
SMK Informatika Telaga Nipa sebenarnya memiliki fasilitas lengkap, termasuk laboratorium yang representatif.
Namun pemanfaatannya belum optimal karena akses jalan sepanjang dua kilometer dari perkampungan rusak parah dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.
Saat musim hujan, jalur ini hampir tidak bisa dilalui akibat lumpur tebal, sementara jembatan penghubung juga dalam kondisi tidak layak.
“Gedungnya sudah sangat representatif, tetapi akses jalannya memprihatinkan. Jembatan juga tidak memadai. Padahal, minat siswa cukup tinggi,” ujar Ismail Marasabessy, anggota DPRD Maluku dari Partai NasDem.
Anggota DPRD lainnya, La Nyong dari PDI Perjuangan, menambahkan sebagian ruas jalan di Kabupaten SBB kini berstatus sebagai jalan kabupaten, bukan lagi jalan provinsi.
Kondisi ini, katanya, berdampak pada keterbatasan anggaran daerah untuk memperbaikinya.
“Kalau tidak bisa ditangani lewat APBD Kabupaten, maka harus ada intervensi dari Pemerintah Provinsi Maluku,” tegasnya.
Sementara itu, H. Amirudin dari Partai Amanat Nasional (PAN) menilai perlunya langkah cepat dari pemerintah daerah.
Ia bahkan mengusulkan agar program Instruksi Presiden (Inpres) dijadikan momentum untuk mempercepat pembangunan akses jalan di kawasan itu.
“Negara ini sudah merdeka 80 tahun, tapi masih ada masyarakat yang belum merasakan makna kemerdekaan secara nyata,” tandasnya.
Ketiga legislator tersebut sepakat, keberadaan SMK Informatika Telaga Nipa dan SMA Negeri 9 SBB merupakan investasi penting bagi peningkatan mutu pendidikan di SBB.
Namun, tanpa dukungan infrastruktur memadai, sekolah-sekolah itu sulit berfungsi optimal dan berpotensi kehilangan semangat pembangunan pendidikan di daerah terpencil.
Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebab, meski pembangunan dan pengelolaan SMK menjadi kewenangan provinsi, akses jalan yang layak adalah syarat utama agar pendidikan benar-benar hadir bagi generasi muda Telaga Nipa dan sekitarnya.
