Langgur, Tualnews .com— Di saat umat Kristiani bersiap menyambut Hari Raya Natal 25 Desember 2025 dan masyarakat merayakan Tahun Baru 2026, warga Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), justru dihadapkan pada persoalan klasik yang tak kunjung diselesaikan, yaitu minyak tanah ( Mitan ) langka dan harganya mencekik.
Minyak tanah yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kecil kini seolah “menghilang” dari pangkalan resmi.
Jika pun tersedia, harganya melambung liar, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 4.000 per liter yang ditetapkan pemerintah.
“Sudah berminggu-minggu minyak tanah susah sekali dicari. Kalau ada, harganya bisa dua sampai tiga kali lipat dari HET. Ini sangat memberatkan,” kata Ibu Rita (32), warga Kompleks Pokarina, Ohoi Langgur, kepada Tualnews.com, Senin (15/12/2025).
Ironisnya, kata Ibu Rita, kelangkaan ini terjadi di tengah lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
” Pangkalan dan pengecer (papalele) bebas menjual minyak tanah tidak lagi per liter, melainkan dipaksa per jeriken 5 liter dengan harga Rp 35.000 hingga Rp 40.000.
Dicari dari Ohoi ke Ohoi, Hasilnya Nihil
Keluhan serupa disampaikan Ibu Ida (40), warga Ohoi Ohoijang.
Ia mengaku bersama suaminya telah berkeliling sejak Minggu (14/12/2025) dari Ohoi Faan hingga Ohoi Watdek, namun seluruh pangkalan mitan kosong.
“Kalau mau masak dan bikin kue Natal, mau tidak mau beli mahal. Di Perumnas saya beli satu jeriken 5 liter Rp 40.000, di Wearsten Rp 35.000,” ungkapnya.
Situasi ini menunjukkan betapa masyarakat dipaksa menerima praktik penjualan di luar aturan, tanpa pilihan lain.
Warga Beralih ke Kayu Bakar
Lebih memprihatinkan, kelangkaan minyak tanah memaksa sebagian warga kembali ke cara lama.
Bapak John R, warga Kompleks Perumahan Guru Ohoijang Watdek, mengaku harus mencari kayu bakar di hutan sekitar Ohoi Kolser demi bisa memasak.
“Tiga hari saya cari minyak tanah, tidak dapat. Akhirnya saya cari kayu bakar. Ini di kota, bukan di pedalaman,” tegasnya dengan nada kecewa.
Menurutnya, persoalan minyak tanah di Maluku Tenggara bukan masalah baru. Sepanjang tahun 2025, kelangkaan dan harga mahal terus terjadi tanpa penindakan tegas.
“Tidak ada yang jual per liter Rp 4.000. Warga kecil yang cuma mampu beli 2 atau 3 liter jadi korban. Pemerintah dan aparat ke mana?, ” sindirnya.
Negara Absen, Rakyat Menjerit
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius, di mana peran pemerintah daerah, DPRD, dan Polres Maluku Tenggara?
Distribusi minyak tanah yang seharusnya dikontrol ketat justru dibiarkan liar, sementara masyarakat kecil menanggung dampaknya.
Untuk itu warga mendesak pemerintah daerah segera mengaudit distribusi minyak tanah, menertibkan pangkalan dan pengecer nakal, serta menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku penimbunan dan permainan harga.
” Jika dibiarkan, kelangkaan minyak tanah, ini bukan hanya soal ekonomi rumah tangga, tetapi juga cermin kegagalan negara melindungi kebutuhan dasar warganya, ” Keluh warga yang kesulitan mendapatkan Mitan.
