Ambon, Tualnews.com — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, mendesak Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani lokal seiring masuknya masa panen di sejumlah wilayah Maluku pada tahun anggaran 2026.
Menurut Irawadi, kehadiran Bulog sangat dibutuhkan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga serta menjamin ketahanan pangan daerah.
Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi bersama Bulog Maluku di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (15/01/26).
Ia menegaskan, Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah wajib membeli gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram.
“Bulog harus hadir di tengah masyarakat untuk menyerap gabah petani agar mereka tidak dirugikan,” ujar Irawadi.
Namun demikian, ia menjelaskan penyerapan gabah oleh Bulog memiliki sejumlah persyaratan teknis, di antaranya kadar air maksimal 14 persen, usia tanam 95 hingga 110 hari, serta tidak termasuk jenis padi fuso.
Persyaratan tersebut perlu menjadi perhatian petani agar kualitas gabah tetap terjaga.
“Jika kualitas gabah tidak sesuai standar, dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga masyarakat Maluku sebagai konsumen beras Bulog,” katanya.
Irawadi menambahkan, penyerapan hasil panen padi dan jagung masyarakat Maluku saat ini menjadi fokus Komisi II DPRD Maluku.
Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan pendapatan petani.
Dalam instruksi tersebut, pemerintah menaikkan target pengadaan beras nasional pada 2026 menjadi 4 juta ton, dari sebelumnya 3 juta ton pada 2025.
Kenaikan target ini, kata Irawadi, menuntut peran aktif Bulog untuk menyerap gabah langsung dari petani di daerah, termasuk di Maluku.
“Target itu tidak akan tercapai tanpa penyerapan gabah yang maksimal di tingkat petani,” ujarnya.
Selain itu, Irawadi juga menyoroti tantangan distribusi pangan di Maluku yang berciri kepulauan.
Menurutnya, persoalan pangan tidak dapat diselesaikan oleh Bulog semata, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari dinas pertanian hingga dinas perhubungan.
Distribusi pangan di Maluku kerap terkendala kondisi cuaca ekstrem, terutama pada musim timur antara Oktober hingga Februari, yang ditandai dengan ombak tinggi, angin kencang, dan curah hujan tinggi.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kelancaran distribusi beras ke pulau-pulau.
“Ke depan, kami akan mendorong semua pemangku kepentingan agar distribusi pangan di Maluku dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
