Ambon, Tualnews.com — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menyoroti sejumlah catatan penting dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2026, terutama terkait pengelolaan sektor perikanan dan pelayanan kesehatan.
Dalam forum paripurna yang berlangsung beberapa hari lalu, Anos menilai LKPJ seharusnya menjadi instrumen untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, menurut dia, masih terdapat sejumlah aspek krusial yang belum tergambar secara jelas.
Salah satu yang disorot adalah lemahnya koordinasi dalam penanganan pencurian hasil laut. Ia menyebut belum terlihat adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan TNI Angkatan Laut maupun Polda Maluku.
“Kami tidak mendengar adanya koordinasi yang kuat dalam menangani kasus pencurian hasil laut,” ujar Anos.
Ia mengungkapkan, praktik penangkapan ikan ilegal masih marak terjadi di perairan Maluku. Berdasarkan pemantauan di lapangan, kapal-kapal asing kerap beroperasi secara ilegal bahkan hingga melewati batas 12 mil laut.
Kondisi tersebut, lanjut dia, juga ditemukan di wilayah Maluku Barat Daya hingga Kepulauan Aru, yang menunjukkan belum optimalnya pengawasan terhadap sumber daya kelautan.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk mengoptimalkan penggunaan kapal pengawas seperti KRI maupun armada kepolisian.
“Jika diperlukan, dukungan anggaran harus disiapkan agar pengamanan sumber daya perikanan berjalan maksimal,” katanya.
Selain pengawasan, Anos juga menyoroti kinerja sejumlah unit kerja di sektor kelautan yang dinilai belum efektif, termasuk balai pengelolaan laut di wilayah Kepulauan Aru. Ia mengusulkan agar unit yang tidak berfungsi dievaluasi, bahkan ditutup, dan anggarannya dialihkan untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
Di sektor kesehatan, Anos menilai akses layanan kesehatan di Maluku masih menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan medis.
Ia meminta perhatian serius terhadap pengembangan fasilitas kesehatan, termasuk di RSUD Dr. M. Haulussy, serta klinik di daerah terpencil. Selain itu, peran rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Al Fatah, RS Bhayangkara Ambon, dan RS Katolik Ambon juga dinilai penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia juga menyinggung pentingnya optimalisasi peran BPJS Kesehatan sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan di daerah.
Menurut Anos, sektor perikanan dan kesehatan merupakan dua pilar utama pembangunan daerah yang harus diperkuat. Ia menilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) Maluku sangat bergantung pada optimalisasi sumber daya kelautan.
Karena itu, ia berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan penganggaran ke depan.
