NABIRE, Tualnews.com — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pengembangan Bandara Douw Aturure dan Pelabuhan Nabire di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20/4/2026).
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Dalam kunjungan ke Bandara Douw Aturure, Wapres meninjau kesiapan fasilitas serta rencana pengembangan bandara yang kini menjadi simpul mobilitas utama Papua Tengah.
Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong, menjelaskan bandara yang dikelola UPBU Kelas II Nabire tersebut telah memiliki fasilitas sisi udara dan darat, mulai dari runway, apron, taxiway, terminal penumpang hingga terminal kargo.
Seiring meningkatnya kebutuhan penerbangan setelah Nabire ditetapkan sebagai ibu kota provinsi, runway bandara telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter.
Perpanjangan ini memungkinkan pesawat berbadan lebih besar mendarat.
Namun, sejumlah fasilitas masih mengacu pada standar pesawat ATR sehingga diperlukan pengembangan lanjutan, seperti perluasan terminal, pelebaran runway, penambahan apron, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas keselamatan termasuk mobil pemadam kebakaran berstandar pesawat berbadan besar.
Wapres menekankan percepatan pengembangan bandara agar mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara sekaligus membuka akses ekonomi baru di Papua Tengah.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Dermaga Niaga Pelabuhan Nabire di Distrik Teluk Kimi.
Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II Nabire, Ewanggen Kokoya, menyampaikan panjang dermaga saat ini sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter, sehingga belum optimal melayani kapal penumpang dan kargo secara bersamaan.
Keterbatasan fasilitas trestle serta meningkatnya penggunaan kontainer 40 feet juga menjadi kendala proses bongkar muat.
Pelabuhan Nabire berperan sebagai simpul distribusi logistik yang melayani delapan kabupaten di Papua Tengah, dengan sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat bergantung pada pelabuhan tersebut.
Karena itu, diusulkan perpanjangan dermaga dan penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan kapasitas layanan serta efisiensi distribusi barang.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan pentingnya pembangunan terintegrasi antara transportasi udara dan laut guna menciptakan konektivitas yang efisien dan berkelanjutan.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperlancar mobilitas dan logistik, tetapi juga membuka peluang investasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala BP3OKP Papua Tengah Petrus Waine, Bupati Nabire Mesak Magai, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto.
