SEOUL, Republik Korea, Tualnews.com – Perdamaian tidak lagi dimaknai sebagai sekadar berakhirnya perang atau keheningan setelah konflik. Bagi lebih dari seribu pemimpin perempuan dari berbagai belahan dunia yang berkumpul di Seoul, perdamaian justru lahir ketika perempuan diberi ruang untuk bersuara, mengambil keputusan, dan memimpin perubahan.
Semangat itu mengemuka dalam Global Women’s Peace Forum yang diselenggarakan oleh International Women’s Peace Group (IWPG) selama dua hari, mulai 20 Juli 2026.
Dalam Rilis Pers kepada media ini, IWPG melaporkan kalau Forum internasional tersebut mempertemukan 1.067 peserta dari kawasan Asia-Pasifik, Afrika dan Eropa, Amerika, serta Asia Selatan dan Timur Tengah guna merumuskan strategi perdamaian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pertemuan ini menjadi forum persiapan menuju Konferensi Perdamaian Perempuan Internasional 2026 yang akan digelar di Republik Korea pada September mendatang.
Seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam Global Women’s Peace Recommendations 2026 untuk disampaikan kepada komunitas internasional.
Perdamaian Harus Dimulai Sebelum Konflik
Sesi Asia-Pasifik menyoroti kompleksitas ancaman keamanan yang dihadapi kawasan, mulai dari konflik sosial, ketimpangan, diskriminasi, hingga bencana alam.
Direktur International Access Networks sekaligus CEO Asia Pacific Women’s Watch, Carole Shaw, menegaskan perdamaian tidak boleh lagi dipandang hanya melalui pendekatan militer.
“Perdamaian tidak hanya dinegosiasikan setelah konflik. Perdamaian diciptakan melalui pilihan-pilihan yang dibuat sebelum kekerasan meningkat, ” Ujarnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang damai.
Pandangan senada disampaikan Melanie Lambino, yang menilai berbagai hambatan struktural masih menghalangi perempuan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
“Perdamaian adalah kesetaraan, keadilan, keamanan, dan saling memahami,” tegasnya.
Perempuan Bukan Pelengkap, Melainkan Pembangun Perdamaian
Forum juga mengangkat pengalaman nyata para perempuan dari berbagai negara.
Dari India, Kanakagiri Yashaswini menekankan bahwa kesehatan mental merupakan fondasi utama perdamaian.
Sementara Mujgan Tahery, yang pernah menjadi pengungsi Afghanistan, menegaskan perempuan pengungsi dan migran harus diakui sebagai aktor utama dalam pembangunan perdamaian.
“Perempuan bukan sekadar pihak yang disertakan. Perempuan adalah pembangun perdamaian, ” Terangnya.
Dari Myanmar, Kathleen Thein mengingatkan pentingnya menghubungkan suara perempuan di tingkat akar rumput dengan agenda perdamaian global.
Sedangkan Huong Nguyen menyoroti berbagai hambatan yang masih dihadapi perempuan migran, mulai dari tidak diakuinya kompetensi hingga beban pengasuhan yang tidak setara.
“Perdamaian dimulai ketika setiap orang merasa memiliki tempat,” ujarnya.
Pengalaman Indonesia Jadi Inspirasi
Perwakilan Indonesia, Suraiya Kamaruzzaman, membawa pengalaman Aceh yang pernah dilanda konflik berkepanjangan dan bencana tsunami 2004.
Ia menekankan bahwa perempuan harus memperoleh akses nyata terhadap pengambilan keputusan, termasuk pengelolaan anggaran dalam mitigasi dan penanganan bencana.
Menurutnya, ketahanan masyarakat tidak mungkin terbangun tanpa keterlibatan perempuan secara substantif.
Solusi Perdamaian Dimulai dari Komunitas
Diskusi kelompok menghasilkan berbagai rekomendasi konkret.
Peserta dari Aceh dan Kiribati mengusulkan perluasan pelatihan kepemimpinan perempuan untuk mencegah kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
Delegasi Australia dan Filipina mendorong pembentukan platform dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender sekaligus memperluas pendidikan perdamaian bagi generasi muda.
Kelompok lain menyoroti ancaman disinformasi di media sosial yang dinilai semakin merusak demokrasi dan kepercayaan publik.
Mereka menyerukan kerja sama lintas negara untuk memperkuat literasi digital dan pendidikan perdamaian.
“Perdamaian Dimulai dengan Mendengar Perempuan, ” Tegas
Presiden IWPG, Na-young Jeon.
Pada kesempatan itu, Presiden IWPG menutup forum dengan pesan yang kuat.
“Perempuan di setiap komunitas memahami tantangan yang mereka hadapi lebih baik daripada siapa pun. Jika kita benar-benar menginginkan perdamaian yang berkelanjutan, kita harus memperpendek jarak antara realitas lokal dan pengambilan keputusan global. Langkah pertama adalah mendengarkan suara perempuan yang menjalani realitas tersebut setiap hari,” Jelasnya.
Ia menegaskan IWPG akan terus mengawal agar berbagai rekomendasi yang lahir dari perempuan di berbagai kawasan dunia dapat dibawa ke tingkat internasional dan menjadi bagian dari kebijakan perdamaian global.
Forum di Seoul tersebut menegaskan satu pesan penting: perdamaian sejati tidak lahir dari keheningan, melainkan dari keberanian mendengar dan memberi ruang bagi suara perempuan sebagai penggerak perubahan dunia.
