AMBON, Tualnews.com – Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya Provinsi Maluku, mendapat sorotan serius Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Maluku.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Maluku, Adam R. Rahantan, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak hanya berfokus pada pembangunan dan aktivasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi memastikan seluruh fasilitas tersebut benar-benar beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Rahantan, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Kamis ( 12 / 11 ), menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah dapur SPPG di wilayah 3T yang dilaporkan belum memberikan pelayanan secara optimal, meskipun telah melalui proses pembangunan maupun aktivasi.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Sebab, MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut pemenuhan hak dasar anak terhadap makanan bergizi sekaligus investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
BEM Nusantara Maluku juga menyoroti kebijakan aktivasi 480 SPPG di 16 provinsi kawasan Indonesia Timur, termasuk Maluku, yang diumumkan BGN pada 2 Oktober 2026.
Namun, Rahantan mengingatkan bahwa pengumuman aktivasi tidak boleh dijadikan tolok ukur keberhasilan apabila belum diikuti dengan operasional nyata dan distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
“Jangan sampai program yang begitu besar dan menyangkut masa depan generasi bangsa hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, peresmian, maupun seremoni aktivasi. Yang paling penting adalah bagaimana dapur-dapur tersebut benar-benar beroperasi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak di wilayah 3T, khususnya di Provinsi Maluku,” tegas Rahantan.
Ia menjelaskan, karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan MBG. Keterbatasan akses transportasi, kondisi geografis antarpulau, distribusi bahan pangan, serta kebutuhan logistik dan pembiayaan operasional harus menjadi pertimbangan utama pemerintah.
Karena itu, menurutnya, kebijakan pelaksanaan MBG di Maluku tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah perkotaan yang memiliki akses infrastruktur dan transportasi lebih memadai.
Rahantan juga mempertanyakan kesiapan operasional dan efektivitas pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG yang telah dibangun maupun diaktivasi.
“Kalau pemerintah telah mengumumkan aktivasi ratusan SPPG di wilayah Indonesia Timur, maka masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan dan realisasi operasionalnya. Jangan sampai daerah perkotaan lebih dahulu menikmati pelayanan, sementara anak-anak di wilayah kepulauan dan daerah 3T masih harus menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah dapur yang dibangun, besarnya anggaran yang dialokasikan, atau banyaknya SPPG yang diaktivasi.
Lebih dari itu, kata dia, indikator keberhasilan harus dilihat dari seberapa luas jangkauan pelayanan, konsistensi distribusi makanan bergizi, kualitas makanan yang diberikan, serta pemerataan penerima manfaat hingga ke wilayah kepulauan dan pelosok.
Atas dasar itu, BEM Nusantara Maluku mendesak Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA, agar memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T, terutama Provinsi Maluku.
BGN juga diminta segera memberikan kejelasan mengenai status operasional setiap SPPG yang telah diaktivasi, termasuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai kendala yang menyebabkan pelayanan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Bagi Rahantan, jangan sampai kebijakan nasional yang memiliki tujuan mulia justru menghadirkan ketimpangan baru akibat lemahnya pemerataan pelaksanaan di daerah kepulauan.
“Negara tidak boleh hanya hadir melalui program dan angka-angka di atas kertas. Negara harus benar-benar hadir melalui pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat. Anak-anak di Maluku memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi sebagaimana anak-anak di daerah lainnya. Jangan biarkan kondisi geografis menjadi alasan tertinggalnya pelayanan publik,” tutup Adam.
