Kasus Korupsi Dana Desa Lokwirin Kota Tual Mandek ?

Tual News – Pasca Unit Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Polres Maluku Tenggara, menjebloskan Mantan Penjabat Kepala Desa Tayando Yamru, Udin Rahayaan dan Bendahara dijeruji besi, masih banyak tunggakan Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa yang mandek di meja Kejaksaan Negeri Tual dan Tipikor Polres Malra, salah satunya kasus Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( KKN ) Dana Desa Lokwirin, Kecamatan PP Kur, Kota Tual.

Baca Selengkapnya

Diduga Alamat CV. Garpes Permai Fiktif, Pantia Tender Kota Tual Diperiksa Jaksa

Tual News – LPSE Kota Tual, melalui bagian UKPBJ Pemkot Tual patut diberi jempol dan diberikan apresiasi, karena telah menunjukan kinerja profesional dalam pelaksanaan proses pelelangan dan penetapan pemenang dua paket proyek Dinas Kesehatan Kota Tual, pada APBD Kota Tual tahun 2020, terbukti ketika secara resmi menetapkan CV. Garpes Permai sebagai pemenang tender paket Pembangunan Pagar Dan Paving Blok Puskesmas UN, nilai HPS (Rp 649.596.608,70), dan paket Pembangunan Pagar Dan Paving Blok Puskesmas Tual, Nilai HPS (Rp 424.860.389.65), secara mengejutkan menuai masalah hukum.

Baca Selengkapnya

Wow..Proyek Embung Air Fiditan 8 M Dibangun Ditengah Hutan Kota Tual

Tual News – Kepala Wilayah Balai Sungai Propinsi Maluku beserta jajaranya, harus bertanggungjawab atas proyek embung air Fiditan yang dibiayai APBN Kementrian PUPR RI tahun anggaran 2018/2019 sebesar delapan milyar, pasalnya proyek embung air yang dibangun ditengah hutan antara Desa Ngadi dan Desa Ohoitel – Vatraan, Kota Tual itu tak memiliki asas manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wow..Ternyata Plt Sekda Mimika Adalah Kadis PUPR Kaimana Yang Lari Dari Kejaran BPK

Tual News – Kebijakan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang melantik dan mengambil sumpah jabatan Plt. Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Mimika, Ir. Nikolaas E. Kuahaty, M.Ec.Dev, minggu kemarin tentu mendapat penolakan Mendagri dan Gubernur Papua, pasalnya Plt. Sekda Mimika adalah Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) aktif, Pemerintah Kabupaten Kaimana, menduduki jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) yang meninggalkan tugas sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai saat ini. Diduga kuat Kuahaty lari dari kejaran BPK Perwakilan Propinsi Papua Barat atas berbagai temuan penyimpangan keuangan negara pada instansi yang dipimpinya.

Baca Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: