Demokrat, Nasdem & Gerindra Soroti Kinerja OPD Pemkab Malra

Anggota DPRD Malra dari Demokrat, Brian Ubra

Langgur Tual News – Politisi Partai Demokrat, Nasdem dan Gerindra pada sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Malra ke 67 tahun 2019 menyoroti kinerja pimpinan OPD Pemkab Malra yang dinilai tidak mampu menterjemahkan visi dan misi Bupati Malra, M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si selama satu tahun kepemimpinan.

Anggota DPRD Malra dari Gerindra, Wilibrordus Lefteuw, SH

Anggota DPRD Malra dari Gerindra, Wilibrordus Lefteuw, SH dalam interupsinya mengaku kecewa dengan kinerja sejumlah pimpinan SKPD yang tidak dapat mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Waki Bupati Malra dalam pelayanan kepada masyarakat.

“ Buktinya banyak proyek bermasalah ditemui diberbagai Dinas, bahkan ada OPD Malra proyeknya belum selesai, tapi pencairan dana sudah mencapai 100 persen “ sesal Lefteuw.

Pada kesempatan itu, politisi Gerindra ini minta Bupati Malra, M. Thaher Hanubun  agar memperhatikan pembangunan jalan pada ruas jalan semawi – warvut dan jalan di Ohoi Ngayub dan Dudunwahan.

“ Saya minta tiga ruas jalan pada ketiga Ohoi itu segera diperbaiki Pemkab Malra, karena kondisi jalan rusak sudah lama, sejak saya masih dibangku sekolah dan jadi wakil rakyat saat ini jalan tersebut belum ada perbaikan “ pintahnya.

Dirinya berharap Bupati Malra memberikan sangsi kepada sejumlah pimpinan OPD Pemkab Malra yang pekerjaan proyeknya bermasalah.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Antonius Renyaan.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Antonius Renyaan. Anggota DPRD asal Nasdem ini mengaku sangat menyesalkan sambutan Bupati Malra pada peringatan HUT Pemkab Malra ke 67  tahun 2019 yang tidak menyentil soal pemekaran Kabupaten Kei Besar.

“ Kami minta Bupati Malra agar memberikan dukungan untuk pemekaran Kabupaten Kei Besar, karena dalam sambutan Bupati tidak singgung soal pemekaran Kei Besar  “ pintah Reyaan.

Sementara Anggota DPRD Malra dari Demokrat, Brian Ubra dalam interupsinya menyoroti kinerja OPD Pemkab Malra terkait polemik soal Kepala Ohoi dan Penjabat Kepala Ohoi.

“ Akhir – akhir ini di Malra banyak sekali terjadi polemik yang berkaitan dengan proses Kepala Ohoi definitif, namun perlu saya jelaskan kalau Penjabat Kepala Ohoi diangkat saudara Bupati, tugas dan fungsinya memfasilitasi Kepala Ohoi Definitif, sehingga paling penting seorang Pj. Kepala Ohoi yang ditunjuk dan diangkat Bupati Malra harus netral, sebab mohon maaf yang terjadi selama ini banyak Penjabat Kepala Ohoi tidak netral dalam memproses Kepala Ohoi Definitif “ Ungkap Ubra.

( team tualnews )