Tual News – Anggota Komisi VII DPR RI, Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends, S.T., berharap para pelaku usaha industri kecil dan menengah ( IKM ) di Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual wajib memiliki legalitas usaha yakni Nomor Induk Wajib Berusaha ( NIB ).
Harapan ini disampaikan Barends dalam amanatnya ketika membuka Seminar Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru IKM Bidang Kerajinan, Provinsi Maluku di Villia Hotel, Jumat ( 31 / 3/2023).
Kegiatan seminar ini terselenggara atas kerja sama Kementerian Perindustrian RI bersama Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku.
Hadir dalam kegiatan ini,
Pembina Industri Subdit IKM Alat Angkut, Direktorat IKM LMEA Ditjen Kementerian Perindustrian, Drs. Sunandar, Bupati Malra yang diwakili Staf Ahli Kemasyarakatan, Nurjanah Yunus, Kadis Perindag Kota Tual dan Malra, Ketua DPC PDI – Perjuangan Kota Tual dan Kabupaten Malra serta Kepala Bank BRI Cabang Langgur.
Menurut Barends, NIB bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah sangat penting, sebab itu adalah legalitas usaha untuk dapat berakses melalui perbankan.
” Kalau di Kabupaten Kepulauan Aru kemarin, sudah pakai sistem jemput bola, pelaku IKM hanya serahkan KTP, nanti petugas PTSP yang memproses NIB, bahkan mengantar langsung kepada pelaku usaha dirumahnya, ” Ungkap Barends.
Kata Anggota DPR RI asal PDI – Perjuangan, seminar ini sangat penting, bertujuan membuka pola pikir dan etos kerja bagi para peserta untuk menjadi wirausaha baru yang tangguh, mandiri dan penuh semangat dalam berusaha.
” Diversifikasi produk unggulan, SDM dan permodalan sangat penting, sehingga perlu kehadiran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan kolaborasi program OPD dalam membangun IKM, ” Pintahnya.
Barends mengaku,
banyak ibu- ibu yahg berjualan di pasar mengeluh tentang hasil produk yang dijual tidak laku, hal ini terjadi karena sistem belum terbangun secara baik.
Srikandi asal Maluku itu berharap para peserta yang ikut seminar, setelah kembali bisa tumbuh 50 IKM baru yang sukses, sebab dari situ ekonomi masyarakat bertumbuh dan berputar.
” Jadi pengusaha harus ambil resiko. Saya angkat jempol untuk mama – mama yang jual ikan dan sayur di pasar, ada yang gagal, tapi mereka penuh semangat tetap berusaha menghidupi keluarga, ” Salut Barends.
Pembina Industri Subdit IKM alat angkut, Direktorat IKM LMEA Ditjen Kementerian Perindustrian, Drs. Sunandar dalam laporanya mengatakan kegiatan seminar tersebut berasal dari Direktorat Kementerian Perindustrian RI bekerjasama dengan Anggota Komisi VII DPR RI.
Kata Sunandar, peserta yang ikut dalam kegiatan seminar sebanyak 130 peserta, berasal dari Kota Tual dan Kabupaten MalukuTenggara.
” Tujuan kegiatan ini yakni, mendorong tumbuh dan berkembang calon wirausaha baru IKM, akses modal dan pembiayaan usaha, ” Tandas Sunandar.
Sementara itu Bupati Malra, Drs Hi. Thaher Hanubun dalam sambutanya, dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Nurjana Yunus, menyambut baik pelaksanaan kegiatan seminar yang sangat bermanfaat bagi pelaku IKM membangun jejaring.
Bupati Hanubun mengaku, di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat 700 IKM, namun para pelaku usaha kecil dan menengah itu banyak belum mampu menjalankan usaha secara baik.
” Kendala utama sentra industri kecil di Malra adalah belum dapat dukungan anggaran dan SDM, ” Ujarnya.
Menurut Bupati Malra, pelaku UKM belum memiliki SDM wirausaha, terutama pemanfaatan teknologi informasi, manejerial dan permodalan.
” Mudah mudahan kegiatan ini dapat kembangkan potensi parawisata dan perikanan di daerah ini, ” pintahnya.
Hanubun juga menyoroti kendala lain yang dialami pelaku IKM yakni soal kemitraan dan dukungan swasta dalam hal ini BUMN, membantu permodalan.
Kegiatan seminar itu berlangsung satu hari, dengan menghadirkan Kepala BRI Cabang Langgur, Kota Tual dan Kepulauan Aru sebagai narasumber bersama pemateri lainya.
