Manokwari, Tualnews.com -Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Provinsi Papua Barat, Yan Christian Warinussy, S.H mempertanyakan tanggung jawab hukum Kapolresta Manokwari Kombes Polisi Ongky Isgunawan dan Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir, SIK, MTCP serta Bupati Manokwari Hermus Indouw dan Gubernur Papua Barat Drs.Dominggis Mandacan atas berlangsungnya kegiatan penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang tengah marak berlangsung di wilayah Wasirawi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
” Kontak person LP3BH Manokwari melaporkan, saat ini kegiatan eksplorasi dan eksploitasi galian di sekitar bantaran dan aliran sungai di wilayah Wasirawi tengah berlangsung. Sejumlah alat berat seperti excavator dan alat penambangan bertenaga mesin bahkan pesawat jenis helikopter masuk keluar dengan bebas menyuplai bahan bakar ke wilayah Wasirawi tanpa dilengkapi dokumen apapun, ” Ungkap Yan Christian Warinussy dalam Rilis Pers yang diterima Tualnews.com, senin malam ( 2 / 6 / 2025 ).
Menurut Yan, hal tersebut cenderung bertentangan dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
” Sebagai salah satu Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) di Tanah Papua, saya tidak melihat adanya komitmen luhur dari Kapolresta Manokwari, Kapolda Papua Barat, Bupati Manokwari dan Gubernur Papua Barat untuk segera menghentikan kegiatan penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang bersifat ilegal dan tidak berdasar hukum tersebut sejak dahulu dan kini, ” Sorotnya.
Padahal kata dia, sudah banyak berdampak merusak dan menelan korban.
” Daya dukung lingkungan hidup setempat, menjadi bahaya latent bagi ekosistem di wilayah penambangan ilegal dan seringkali menelan korban jiwa hingga terakhir banjir bandang dan tanah longsor merenggut banyak korban jiwa, ” Sesalnya.
