Ambon, Tualnews.com – Koalisi Merah Putih menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Senin (26/05/25).
LSM yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih Provinsi Maluku ini mendesak dilakukan pemeriksaan atas proyek pembangunan jalan dan jembatan milik BPJN Maluku yang diduga mangkrak, berlokasi di Kabupaten Buru yakni, Mako, Modern Mohe Gade tahun 2023 dengan Pagu anggaran sebesar 47 964 465.000, di kerjakan PT Tarawesi Artamega.
Koordinator aksi demo, M Alwi Rumadan, mengungkapkan selain itu ada juga pekerjaan jalan dan Jembatan di Waiteba,Wai Rahwai dan Waiter yang kerjakan PT Wimala Nusantara Jaya tahun anggaran 2024 sebesar Rp 50. 673 179.000, dengan volume pekerjaan yeng terlampir pada data yang dikantongi.
” Kami duga pekerjaan tersebut mestinya selesai bulan juni 2024, berdasarkan masa kontrak yaitu empat ratus lima puluh hari kelender atau terhitung 15 bulan waktu pekerjaan. Namun hasil investigasi lapangan yang kami lakukan pekerjaan tersebut diduga tidak selesai, ” Ungkapnya.
Sementara ungkap Ramadan, pekerjaan tersebut telah menghabiskan anggaran negara hampir kurang lebih 100 Miliyar rupiah.
Dia menuding dalam pekerjan tersebut, pihak BPJN Maluku dan perusahaan tidak transparan, di karenakan diduga pihak perusahan sengaja tidak mencantumkan nilai anggaran pada papan proyek dan ini telah melanggar Undang ~ Undang keterbukaan infomasi publik nomor 14 tahun 2008.
” Berdaskan UU KIP Nomor 14 thn 2008, setap proyek dibiayai APBN maupun APBD, diwajibkan memasang papan nama proyek dan cantumkan nilai proyek, ” Katanya.
Ramadan menjelaskan, papan proyek memiliki fungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik serta bertujuan memberikan informasi.
Dalam Tuntutannya, LSM yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih Provinsi Maluku mendesak :
1 Kami meminta Satker dan PPK wilayah I BPJN Maluku untuk manjelaskan pekerjaan dan pagu anggaran yang telah kami sebutkan diatas.
2. Kami meminta Komisi III DPRD Maluku segera mamanggil Satker dan PPK wilayah I serta pihak Perusahan untuk bersama-sama rapat dengar pendapat ( RDP ).
3. Kami meminta Kementrian PUPR di Jakarta untuk segera meninjau lokasi tersebut yang diduga tidak selesai dikerjakan dengan menghabiskan anggaran negara sebesar kurang lebih 100 miliar rupiah.
4. Kami meminta Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait pekerjaan tersebut
5. Kami meminta Ketua Umum DPP (LSM di Jakarta untuk segera menindaklanjuti laporan kami ke Kementerian PUPR dan KPK di Jakarta.
6. Kami Koalisi Merah Putth dalam waktu dekat akan ke Jakarta melakukan aksi di Kementrian PUPR dan KPK
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin yang menerima aksi demo menegaskan komisi akan mengagendakan jadwal memanggil Satker BPJN Wilayah I dan juga Koalisi Merah Putih guna membahas proyek di maksud.
Afifudin berharap Koalisi Merah Putih harus menyiapkan laporan bukti proyek pembangunan yang di duga mark up.
Diakui saat melakukan pengawasan di Kabupaten Buru, hanya empat hari , sehingga tidak sempat mengunjungi proyek dimaksud.
