Ambon, Tualnews.com — Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penanganan persoalan sosial di masyarakat.
Dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku, pada Rabu (01/04/26). Refra menilai realisasi PAD saat ini belum sepenuhnya mencerminkan potensi daerah yang ada. Ia menyebutkan, kontribusi dari cabang dinas di berbagai wilayah masih perlu ditingkatkan.
Menurut Refra, optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada penetapan target, tetapi juga pada implementasi di lapangan yang didukung oleh kinerja perangkat daerah secara menyeluruh.
“Diperlukan langkah konkret dan evaluasi berkelanjutan agar potensi yang ada bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa pemerintah daerah juga perlu memberi perhatian serius terhadap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini dinilai penting agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek pendapatan.
Refra menilai, kondisi sosial masyarakat saat ini membutuhkan penanganan yang terarah dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung stabilitas dan kesejahteraan dalam jangka panjang.
DPRD Maluku, lanjut dia, mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat sinergi antarinstansi, baik dalam peningkatan PAD maupun dalam penanganan masalah sosial, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif.
