Ambon, Tualnews.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Welhem Kurnala, angkat bicara soal keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah tertunggak selama empat bulan.
Menurutnya, penyebab utama keterlambatan bukan terletak pada sistem atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), melainkan pada buruknya kinerja tenaga operator administrasi di RSUD tersebut.
> “Kita sudah berulang kali turun langsung dan membedah persoalan ini bersama Dinas Kesehatan. Ternyata, keterlambatan pembayaran insentif maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lebih disebabkan oleh lambatnya pelaporan kinerja dan ketidaklengkapan dokumen dari pihak operator,” ujar Kurnala di Ambon, Kamis (12/6/2025).
Kurnala pun meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk segera mengevaluasi bahkan mengganti tenaga operator yang dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas-tugas administratif.
Sebagai perbandingan, ia menyebut Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) yang dinilai berjalan lebih baik karena ditopang oleh operator yang bekerja profesional.
“RSKD bisa berjalan lancar karena operatornya bekerja dengan baik. Jadi ini jelas persoalan sumber daya manusia, bukan semata-mata soal sistem atau BPJS,” tegas Kurnala.
Ia juga menekankan kewenangan untuk melakukan pergantian operator sepenuhnya berada di tangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
“Kami sudah sampaikan secara resmi. Sekarang tinggal bagaimana kepala dinas menindaklanjutinya,” pungkasnya.
