Ambon, Tualnews.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku dan Konsorsium Pemuda Seram (KPS).
Pertemuan ini membahas temuan terkait kebocoran dalam aktivitas penangkapan ikan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di kawasan Seram.
Menariknya dari hasil kajian yang dilakukan Konsorsium Pemuda Seram, terdapat kebocoran penangkapan untuk tiga zona WPP.
Hanya saja, data yang tersebut masih perlu dielaborasi dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Maluku.
“ Kita minta supaya data itu di soundingkan lagi dengan data dari dinas kelautan dan perikanan, sehingga kita bisa mendapatkan data valid,”ujar Wakil Ketua Komisi II John Laipeny kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (26/05/2025).
Kata Laipeny, Maluku memiliki potensi perikanan kelautan terbesar di Indonesia, kekayaan laut yang melimpah, dengan luas wilayah laut mencapai 92,4% dan produksi perikanan tangkap mencapai 4,69 juta ton per tahun.
” Provinsi ini merupakan salah satu lumbung ikan nasional, dengan sumbangan produksi perikanan tangkap sekitar 10,08% dari total produksi perikanan tangkap Indonesia, ” Ungkapnya.
Laipeny merinci, potensi yang dimiliki negeri seribu pulau ini tersebar di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), 714 (Laut Banda), 715 (Laut Seram dan Teluk Tomini), dan 718 (Laut Arafura dan Laut Timor).
Walaupun belum bisa menyampaikan data tersebut, namun menurutnya data yang disampaikan konsorsium pemuda seram tentunya akan disatukan menjadi data valid untuk nantinya disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).
“Dengan kajian mereka, berarti semua stakeholder resah terhadap penerimaan PAD, begitu dana bagi hasil dari Jakarta terhadap lautan yang begini luas, hasil melimpah, tapi kita semua orang Maluku masih dibawah garis kemiskinan. Sehingga data itu valid untuk sama-sama berjuang ke Kementerian,” Pintahnya.
Upaya yang dilakukan, kata Laipeny sejalan dengan program Gubernur Hendrik Lewerissa untuk hilirisasi sektor perikanan.
” Apalagi selama ini, Maluku hanya bergantung dengan dana transfer pusat cuma Rp3,3 triliun. Untuk itu perlu ada gerakan, sehingga adanya perhatian dari pemerintah pusat, terhadap kekayaan perikanan yang seharusnya benar-benar dinikmati oleh rakyat Maluku, ” Jelasnya.
Diakui potensi kekayaan laut Maluku sangat besar.
“Kita kaya, dampaknya sangat besar terhadap proses pengiriman anggaran tersebut. Sehingga mau tidak mau kita harus bereaksi terhadap dana bagi hasil kita di sektor perikanan,” terang Laipeny
Dari langkah konsorsium pemuda seram, dia mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk peduli dan sadar, dengan menyumbangkan pikiran dan data terhadap perikanan, untuk nantinya diperjuangkan ke pusat.
“Kita harus satu suara, mendukung Gubernur dalam program hilirisasi sektor perikanan,”ajak Laipeny.
