Ambon, Tualnews.com – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., menerima audiensi dari jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Maluku, Kamis (10/7/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku ini bertujuan memperkuat sinergi strategis antara aparat kepolisian dan lembaga negara independen dalam isu-isu hak asasi manusia.
Dalam kesempatan itu, Wakapolda didampingi Kabid Hukum Polda Maluku.
Sementara dari pihak Komnas HAM hadir Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Edy Sutichno, bersama sejumlah staf.
Audiensi ini difokuskan pada penguatan komunikasi dan kolaborasi dalam penanganan isu-isu HAM di Provinsi Maluku, termasuk potensi konflik sosial, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Wakapolda Maluku menyambut baik kehadiran Komnas HAM dan menyatakan komitmen Polda Maluku untuk mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Kami berkomitmen dalam pelaksanaan tugas kepolisian untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip HAM,” tegas Brigjen Imam.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga, terutama dalam menangani dinamika sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan konflik di wilayah Maluku.
“Polda Maluku sangat terbuka membangun sinergi kuat demi menjamin rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Pendekatan persuasif, humanis, dan profesional akan terus kami kedepankan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Edy Sutichno, menyampaikan sejumlah catatan dan perhatian terhadap potensi konflik yang masih muncul di berbagai wilayah.
Isu batas wilayah adat, diskriminasi sosial, dan perlakuan terhadap kelompok rentan menjadi fokus utama diskusi.
“Kami menilai perlu pendekatan yang lebih integratif antara aparat keamanan dan masyarakat sipil agar tidak terjadi kekerasan yang melanggar hak dasar warga,” ujar Edy.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga membahas penanganan konflik adat dan tapal batas antar wilayah, pentingnya netralitas dan keadilan dalam penegakan hukum, serta penguatan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan masyarakat adat.
Komnas HAM turut mendorong penyelenggaraan pelatihan bersama guna meningkatkan pemahaman personel kepolisian terhadap standar HAM internasional dalam praktik penegakan hukum.
Audiensi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan sensitivitas HAM dalam kinerja kepolisian di Maluku.
