Ambon, Tualnews.com – Himpunan Mahasiswa Evav Universitas Pattimura Ambon (HIME-UNPATTI) menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku terkait program mudik gratis angkutan laut Lebaran 2026 yang dinilai belum menyentuh masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.
Sorotan ini disampaikan fungsionaris HIME-UNPATTI, Fahri Ngabalin, menyusul terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 106 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut untuk Program Tiket Gratis selama masa Angkutan Laut Lebaran Tahun 2026 (1447 Hijriah).
Dalam keputusan tersebut, sejumlah daerah di Provinsi Maluku tercantum sebagai wilayah layanan program mudik gratis.
Namun berdasarkan data yang dihimpun HIME-UNPATTI, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara justru tidak masuk dalam daftar trayek angkutan laut yang akan dilayani.
“Kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena masyarakat di Tual dan Maluku Tenggara tidak dapat merasakan manfaat program mudik gratis yang seharusnya bisa diakses secara merata oleh seluruh masyarakat Maluku,” kata Fahri, dalam Rilis Pers tertulis resmi yang diterima Tualnews.com, Kamis ( 12 / 3 / 2026 ).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku seharusnya segera melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar dua wilayah tersebut dapat dimasukkan dalam skema trayek program mudik gratis tahun 2026.
HIME-UNPATTI juga menegaskan bahwa dari sisi pembiayaan, program tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.
Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa seluruh biaya pelaksanaan program tiket gratis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Artinya, secara fiskal tidak ada alasan bagi Pemprov Maluku untuk tidak memperjuangkan agar wilayah Tual dan Maluku Tenggara terakomodasi dalam program ini,” tegas Fahri.
Karena itu, HIME-UNPATTI menilai sikap Pemerintah Provinsi Maluku yang belum mendorong masuknya dua wilayah tersebut sebagai bentuk kelalaian, sekaligus ketidakseriusan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah Evav.
Mahasiswa juga mengingatkan bahwa persoalan serupa pernah terjadi pada tahun 2025.
Saat itu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara juga tidak masuk dalam program mudik gratis angkutan laut.
Program tersebut baru terealisasi setelah adanya aksi demonstrasi mahasiswa dan rapat dengar pendapat bersama DPRD.
“Fakta ini menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan, Pemprov Maluku masih terkesan tebang pilih dalam memperjuangkan akses transportasi bagi masyarakat di berbagai daerah di Maluku,” Sorotnya.
Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, program mudik gratis angkutan laut tahun 2026 sebenarnya direncanakan menjangkau 11 kabupaten / kota di Provinsi Maluku.
Namun hingga saat ini hanya Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang belum masuk dalam penganggaran trayek program tersebut.
HIME-UNPATTI menilai kondisi ini tidak terlepas dari hasil rapat dan usulan trayek yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku kepada pemerintah pusat.
Oleh karena itu, HIME-UNPATTI mendesak Gubernur Maluku dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku agar segera melakukan koordinasi serta memperbaiki usulan trayek kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara juga dapat menikmati fasilitas mudik gratis yang merupakan program nasional pemerintah dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
HIME-UNPATTI menegaskan, akses transportasi yang adil dan merata merupakan hak seluruh masyarakat Maluku, termasuk masyarakat di wilayah Evav.
“Pemerintah daerah tidak boleh abai. Setiap kebijakan yang diusulkan harus benar-benar mewakili kepentingan seluruh daerah di Maluku,” tutup Fahri.
Jika tuntutan tersebut tidak segera direspons, HIME-UNPATTI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui berbagai langkah advokasi agar hak masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendapatkan akses mudik gratis dapat segera direalisasikan.
