Belem, Brazil, Tualnews.com — Sementara para pemimpin dunia kembali berdebat soal target emisi dan pendanaan iklim, satu pesan menggema lebih keras dari riuh konferensi COP30: Keadilan iklim tidak mungkin tercapai tanpa keadilan bagi masyarakat adat.
Pesan itu dibawa bukan oleh pejabat negara, bukan oleh diplomat, melainkan oleh seorang pemuda adat asal Bengkulu, Hero Aprila.
Ia tiba di Belem bukan dengan pesawat kelas bisnis atau delegasi pemerintah, melainkan dengan kapal kayu tiga tingkat bernama Yaku Mama Amazon Flotilla, setelah menempuh lebih dari 3.000 kilometer menyusuri Sungai Amazon bersama lebih dari 50 pemuda adat Amerika Latin.
Ekspedisi itu bukan perjalanan wisata. Itu adalah aksi politik global, menuntut dunia menghentikan ekstraksi bahan bakar fosil, memulihkan wilayah adat, dan mengakui peran masyarakat adat sebagai benteng terakhir pelindung bumi.
Banner besar berkibar di geladak kapal:
“End Fossil Fuels – Climate Justice Now.”
Dan dari Indonesia, Hero membawa satu tuntutan utama:
” Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat “.
Solidaritas Lintas Benua: Luka yang Sama, Perjuangan yang Sama
Di sepanjang perjalanan dari Ecuador, Peru, Colombia menuju Brazil, Hero mendengar kisah-kisah yang terasa begitu akrab, perampasan tanah, intimidasi, kriminalisasi, bahkan kekerasan terhadap pembela adat.
“Kami datang bukan untuk menonton. Kami datang karena persoalan Amazon adalah persoalan kami juga di Nusantara,” tegas Hero.
Menurutnya, Masyarakat Adat Indonesia tidak bisa terus dijadikan “penjaga hutan” ketika hak atas tanahnya sendiri tidak diakui negara.
Hero mengutip kenyataan pahit:
“Lebih dari satu dekade kami memperjuangkan UU Masyarakat Adat. Selama itu pula kriminalisasi, represi, dan konflik agraria terus terjadi. Tak ada keadilan iklim tanpa pengakuan masyarakat adat,” ujarnya.
Dari Pedalaman Amazon hingga Podium COP30
Dalam pelayaran, Hero bersama para pemuda adat dari Amerika Latin menyusun poin tekanan politik yang akan mereka bawa ke forum COP30.
Hero menjadi pembicara dalam beberapa agenda strategis, termasuk:
Pembacaan Ikrar Masyarakat Adat Shandia Forum
Global Youth Roadmap Youth Climate Justice Statement
Global Youth Network — RRI
Semua tuntutan itu disusun dalam Global Youth Forum di Bali pada Agustus 2025, dan kini dilepaskan ke panggung diplomasi iklim dunia.
Ketika Amazon Berkisah, Nusantara Menjawab
Salah satu momen paling emosional bagi Hero terjadi saat kunjungan ke komunitas adat Novo Carão.
Aksesnya ekstrem dua kali berganti kapal kecil, lalu berjalan kaki 30 menit masuk ke pedalaman.
Di sana, Hero menyaksikan masyarakat adat yang terus bertahan meski hanya tersisa sedikit penduduk.
Dan ternyata luka mereka sama:
Dituduh kriminal saat melakukan pembakaran untuk berladang
Wilayah adat dikuasai perusahaan
Tanah dianggap “hutan negara”
Hero langsung teringat pada Talang Mamak di Riau, yang menghadapi kriminalisasi atas ritual pembakaran hutan untuk ladang, praktik tradisi yang justru lestari, bukan merusak.
“Perjuangan kami mengalir di sungai yang sama. Amazon atau Nusantara, masyarakat adat sama-sama berjuang mempertahankan hak untuk hidup di tanahnya sendiri,” ujar Hero.
Momentum COP30: Dunia Tak Bisa Lagi Menutup Mata
Dunia telah berkali-kali memuji masyarakat adat sebagai garda depan penyelamatan hutan dan keanekaragaman hayati.
Tetapi tanpa pengakuan hukum dan perlindungan wilayah adat, semua pujian itu hanya slogan kosong.
Masyarakat adat tidak memerlukan panggung mereka memerlukan keputusan politik.
Itulah sebabnya Hero datang ke COP30. Bukan untuk difoto, tapi untuk menggebrak.
Jika Brazil, Ecuador, Colombia, dan negara-negara Amazon dipaksa dunia untuk serius mengakui hak-hak masyarakat adat,
kapan Indonesia menyusul?
Apakah pemerintah akan terus berbicara tentang “solusi alam”, “net zero” dan “kredit karbon”, sementara ribuan komunitas adat masih tidak memiliki dasar hukum atas tanahnya?
UU Masyarakat Adat bukan pilihan, melainkan syarat moral keadilan iklim.
Hero dan para pemuda adat dunia telah menyampaikan pesan itu ke COP30.
Kini dunia menunggu — apakah Indonesia akan mendengar?
