Tualnews.com – Pemerintah Kota Tual mengirim sinyal keras bahwa Koperasi Merah Putih tidak boleh hanya berhenti sebagai jargon program nasional, melainkan harus bertransformasi menjadi penggerak ekonomi rakyat yang konkret di tingkat desa dan kelurahan.
Pesan itu mengemuka dalam Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Tual, Senin ( 17 / 11 / 2025 ).
Kegiatan ini menjadi bagian langsung dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui tata kelola koperasi modern dan profesional.
Kehadiran para pejabat dari pemerintah kota dan provinsi menegaskan bahwa program ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi negara membangun kemandirian ekonomi dari desa.
Kepala UPTD KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Drs. La Saidi, dalam sambutannya menyebut Koperasi Merah Putih sebagai instrumen strategis negara untuk memperluas akses ekonomi masyarakat.
“Ini bukan proyek biasa. Koperasi Merah Putih adalah fondasi pembentukan ekonomi rakyat yang kuat, modern, dan berdaya saing,” tegas La Saidi.
Ia menantang para pengurus koperasi untuk meninggalkan pola pengelolaan lama dan beralih pada tata kelola profesional berbasis digital, mulai dari administrasi, manajemen usaha, penyusunan laporan keuangan, hingga pelayanan anggota.
La Saidi bahkan berharap KDKMP Kota Tual dapat menjadi model terbaik implementasi Koperasi Merah Putih di Provinsi Maluku.
Wali Kota Tual: Tidak Ada Ruang untuk Koperasi yang Tidak Transparan
Sementara itu Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda Kota Tual, Drs. Adnan Tamher, menegaskan nada yang sama yaitu koperasi harus menjadi pilar ekonomi lokal, dan keberhasilan itu dimulai dari disiplin, transparansi, dan akuntabilitas.
“Koperasi Merah Putih harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Kota berkomitmen mendukung penuh keberlanjutan program ini. Namun pengurus koperasi wajib meningkatkan kompetensi dan mengelola usaha secara modern dan akuntabel, ” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan dini bahwa pemerintah daerah tidak ingin koperasi hanya menjadi papan nama yang sibuk menggelar rapat, pelatihan, dan proposal, namun tanpa dampak ekonomi bagi anggota dan desa.
Lewat kegiatan pelatihan ini, Pemerintah Kota Tual seakan tengah menguji kesiapan para pengurus koperasi, apakah mereka benar-benar siap menjalankan kepercayaan negara, atau justru akan menjadi penghambat efektivitas program nasional.
“Koperasi desa dan kelurahan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sinergi pemerintah pusat–provinsi–daerah wajib diterjemahkan menjadi kerja nyata, ” Harapnya.
Kegiatan ini dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Tual, Drs. Adnan Tamher yang mewakili Wali Kota Tual, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tual, Drs. Dullah Atnangar, Staf Khusus Wali Kota Tual Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, Hi. Saifuddin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si, Kepala UPTD KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Drs. La Saidi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Mis Ros Yabkenjanan, S.Sos, para Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kota Tual.
