Timika, Tualnews.com – Di tengah pemangkasan Dana Desa yang mengancam keberlanjutan pembangunan kampung, Pemerintah Kampung (Pemkam) Nawaripi, Distrik Wania, Provinsi Papua Tengah justru mengambil sikap berani.
Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Lokasi Wisata Mile 21, Distrik Wania, Kamis (15/1), Nawaripi menegaskan satu tekad: bergerak menuju Desa Mandiri dan Desa Swasembada, tanpa bergantung penuh pada pusat.
Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan. Ia menjadi arena konsolidasi politik pembangunan kampung, dihadiri Kepala Distrik Wania, Danlanal Timika, Babinsa, perwakilan Dinas Perumahan dan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, tokoh adat, hingga elemen masyarakat adat Nawaripi.
BUMDes atau Mati Pelan-Pelan
Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, secara terbuka mengakui pemangkasan Dana Desa memaksa kampung untuk berpikir ulang tentang masa depan ekonomi.
Menurutnya, era “menunggu transfer pusat” harus diakhiri.
“Kita tidak boleh hanya berharap dari anggaran negara. Kalau BUMDes dan Koperasi Merah Putih tidak kreatif mengelola sumber daya alam kita sendiri, maka Nawaripi akan jalan di tempat,” tegas Norman.
Ia menekankan, potensi perikanan, lahan, dan sumber daya alam lokal harus diolah menjadi pendapatan asli kampung, bukan sekadar dieksploitasi pihak luar.
Inilah, kata dia, makna sejati Desa Swasembada, mandiri secara ekonomi, bukan slogan kosong.
Rumah Layak Huni Jalan
Di tengah keterbatasan anggaran, Norman memastikan pembangunan 10 unit rumah layak huni hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah tetap direalisasikan tahun ini.
Namun, ia juga menyampaikan pesan tegas kepada sektor swasta.
Perusahaan besar, khususnya PT Freeport Indonesia, diminta tidak hanya menikmati sumber daya Mimika, tetapi membuka ruang kolaborasi nyata bagi kampung-kampung di lingkar tambang, termasuk Nawaripi.
Norman minta PT freeport Indonesia dapat membuka akses kepada bumdes Nawaripi jaya yang sudah terdaftar secara Nasional di kementerian desa dan PDT, untuk mengambil material sisa sisa pasir, batu hasil tambang PT freeport indonesia, sehingga digunakan sepenuhnya bagi kesejahteraan warga Nawaripi.
Perencanaan Harus Lahir dari Kampung, Bukan Meja Kantor
Kepala Distrik Wania, Merly Temorubun, S.STP, mengapresiasi tingginya partisipasi warga.
Ia menegaskan, pembangunan gagal sering kali berangkat dari perencanaan yang jauh dari realitas lapangan.
“Kalau perencanaan tidak dimulai dari kampung, maka program hanya akan indah di atas kertas,” ujarnya.
Merly juga mengingatkan warga untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah kampung, terutama menghadapi ancaman bencana akibat cuaca ekstrem, agar respons cepat bisa dilakukan.
Tanah Adat Sah, Warga Diminta Berhenti Menjual Masa Depan
Isu pertanahan menjadi perhatian serius warga. Menjawab keresahan itu, Norman menegaskan, administrasi pertanahan hingga Mile 21 telah tuntas dan sah secara hukum.
Kini, kata Norman, tanah di wilayah tersebut resmi menjadi milik masyarakat adat Suku Kamoro, Nawaripi, Koperapoka, dan Nayaro, tanpa celah hukum bagi klaim pihak luar.
Sementara itu, peringatan paling keras datang dari Direktur BUMDes Nawaripi, Rafael Taorekyau.
Ia menyentil praktik jual-beli tanah dan rumah yang masih terjadi.
“Setop jual tanah dan rumah! Itu kebiasaan buruk yang membunuh masa depan kampung. Kalau aset habis, kita mau hidup dari apa? Anak cucu kita mau tinggal di mana?” tegasnya.
TNI Turun Kampung, Bangun Karakter Warga
Musrenbang Nawaripi ini juga diisi pemaparan wawasan kebangsaan oleh Komandan Lanal (Danlanal) Timika, Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso.
Hal ini sekaligus menandai dukungan TNI dalam penguatan karakter masyarakat kampung agar tidak mudah terpecah dan tetap solid mengawal pembangunan.
Musrenbang Nawaripi 2026 menegaskan satu pesan penting: ketika negara memangkas anggaran dan korporasi kerap abai, kampung tidak boleh menyerah. Mandiri atau tertinggal, itulah pilihan yang kini diambil Kampung Nawaripi.
