Langgur, Tualnews.com — Di saat banyak desa masih terjebak pada pembangunan yang semata-mata berwujud beton, Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, justru memilih jalan berbeda, yakni menanam investasi pada manusia.
Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak suku asli Papua, pemerintah Kampung Nawaripi kembali membuktikan kalau Dana Desa tidak harus selalu dihabiskan untuk proyek fisik semata.
Dengan keberanian politik anggaran dan visi jangka panjang, Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, mengirim dua anak perempuan suku asli Kamoro untuk mengenyam pendidikan di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
Pantauan media ini, pada Senin (26/1/2026), Maria Gema Mepere (11) dan Ida Maria Saloma Mepere (9) resmi diterima sebagai siswi di SD NK Mathias Langgur/A, dibawah naungan Yayasan Asthi Dharma Langgur.
Kedatangan dua saudari kembar ini, disambut hangat pihak yayasan, sekolah, guru, dan siswa/ i.
“Ini adalah saudara kita. Mereka datang jauh dari Papua untuk bersekolah di sini, karena mereka juga bagian dari kita,” ujar Kepala Sekolah SD NK Mathias Langgur/A, Saverius Rahabav, saat memperkenalkan kedua siswi Kamoro kepada para murid di kelasnya masing – masing.
Siswi Maria Gema Mepere (11), akan duduk di kelas V/ A dan Ida Maria Saloma Mepere (9), menduduki kelas I / B.
Pendidikan sebagai Investasi Sosial, Bukan Beban Anggaran
Seorang pengamat pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara, kepada media ini menilai kebijakan Kampung Nawaripi mencerminkan pemahaman yang jarang dimiliki banyak desa, yaitu pendidikan adalah investasi sosial jangka panjang.
Selama ini, kata dia, di banyak wilayah pedalaman Papua, Dana Desa sering habis untuk proyek infrastruktur yang tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
” Jalan dibangun, gedung didirikan, tetapi manusia yang mengisinya tetap tertinggal. Kampung Nawaripi justru memilih arah sebaliknya, yakni menempatkan pendidikan sebagai prioritas strategis, ” Salutnya.
Langkah ini menurut pengamat pendidikan adalah kritik diam terhadap praktik pengelolaan Dana Desa yang kurang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses pendidikan bagi anak-anak suku asli.
Menurut dia, apa yang dilakukan Kampung Nawaripi seharusnya menjadi pelajaran bagi desa-desa lain di Papua, bahkan di Kepulauan Kei.
“Pembangunan desa tidak boleh berhenti pada beton, jalan, dan bangunan. Ia harus menyentuh manusia sebagai subjek utama pembangunan,” katanya.
Dia mempertanyakan, jika satu kampung mampu mengalokasikan Dana Desa untuk pendidikan anak-anak suku asli, mengapa kampung lain tidak?.
Diakui, langkah Kampung Nawaripi menunjukkan satu hal penting, keberpihakan pada pendidikan bukanlah pilihan, melainkan keharusan.
” Tanpa investasi pendidikan, Papua hanya akan terus melahirkan generasi yang tertinggal di tanahnya sendiri, ” Pungkasnya.
Untuk diketahui dua anak suku Kamoro, diantar dari Kampung Nawaripi Mimika, untuk bersekolah di Kabupaten Maluku Tenggara oleh perangkat Kampung Nawaripi menggunakan kapal laut milik PT Pelni.
