Ambon, Tualnews.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk mendorong proyek-proyek pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, menyampaikan bahwa setiap usulan pembangunan harus dirancang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“DPRD berharap setiap proyek pembangunan yang diusulkan benar-benar berimplikasi pada ekonomi masyarakat. Pembangunan harus memiliki efek berganda agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” kata Halimun dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi yang digelar di ruang Paripurna, Senin (02/02/26).
Halimun menjelaskan, salah satu tantangan dalam perencanaan pembangunan selama ini adalah belum optimalnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan data yang menjadi dasar penyusunan usulan pembangunan.
Ia menyebutkan, DPRD Provinsi Maluku secara aktif menyampaikan aspirasi pembangunan ke kementerian terkait maupun Komisi V DPR RI. Namun, keterbatasan data dari dinas-dinas di kabupaten/kota sering kali menjadi kendala dalam memperkuat usulan tersebut.
“Koordinasi dan integrasi data antarlevel pemerintahan menjadi hal yang sangat penting agar perencanaan pembangunan dapat berjalan selaras,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku mendorong pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna menyatukan data serta menyamakan arah perencanaan pembangunan.
Halimun juga mengingatkan bahwa mekanisme pengusulan program ke kementerian ke depan berpotensi menitikberatkan pada kondisi lapangan serta rekomendasi gubernur. Oleh karena itu, sinkronisasi perencanaan menjadi kunci agar setiap usulan pembangunan dapat berjalan optimal.
Menurutnya, keselarasan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi akan menghasilkan usulan pembangunan yang lebih realistis, terukur, dan memiliki skala prioritas yang jelas saat diajukan ke pemerintah pusat.
Selain itu, DPRD Provinsi Maluku berharap setiap usulan pembangunan ke depan dapat ditembuskan kepada DPRD sebagai bahan referensi bersama dalam proses pengambilan kebijakan daerah.
“Dengan demikian, DPRD dan pemerintah daerah memiliki pemahaman dan dasar yang sama dalam menentukan arah pembangunan,” kata Halimun.
