TUAL, TUALNEWS.COM — Anggaran sudah cair. Proyek sudah diresmikan.
Target produksi disebut mencapai 120 liter per detik. Namun satu pertanyaan mendasar terus menghantui Kota Tual, saat ini,
mengapa persoalan air bersih belum benar-benar tuntas?
Di penghujung 2024, pemerintah pusat menggelontorkan APBN-P sebesar Rp 101.864.989.000 untuk pembangunan dan penguatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Dullah Laut dan Tayando, termasuk rehabilitasi intake serta pembangunan jaringan transmisi utama.
Proyek raksasa ini meluncur, usai kunjungan kerja mantan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, yang tiba di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara beberapa tahun lalu.
Secara administratif, proyek ini terlihat mengesankan. Pipa HDPE diameter 400 mm sepanjang 4.119 meter. Pipa GIP 12 inci. Dua pompa berkapasitas 30 liter per detik. Target produksi total 120 liter per detik.
Dokumen progres menunjukkan pekerjaan dikebut sejak Oktober dan ditargetkan rampung Desember 2024.
Penggalian ribuan meter dilakukan.
Semua tampak berjalan cepat. Terlalu cepat?.
Dikebut Akhir Tahun, Demi Siapa?
Publik tak bisa menutup mata pada pola klasik proyek akhir tahun: percepatan fisik demi mengejar serapan anggaran.
Ketika proyek bernilai lebih dari Rp101 miliar diselesaikan dalam waktu relatif singkat menjelang tutup buku, wajar jika muncul pertanyaan,
apakah kualitas terjamin?,
apakah pengawasan maksimal?
ataukah yang utama hanyalah angka serapan di laporan keuangan?
Ingat, air bersih bukan proyek tambal sulam. Ini menyangkut kebutuhan dasar manusia.
Pemerintah menyebut kapasitas produksi meningkat. Namun persoalan utama dalam sistem air minum bukan hanya produksi, melainkan distribusi.
Hingga saat ini menjadi pertanyaan masyarakat, berapa jumlah sambungan rumah aktif saat ini?,
apakah air mengalir 24 jam atau hanya pada jam tertentu? dan
apakah seluruh desa terdampak sudah terlayani?.
Jika masih ada warga yang belum menikmati air bersih secara layak, maka proyek ini belum bisa diklaim sukses sepenuhnya.
Karena ukuran keberhasilan bukan pada diameter pipa, melainkan pada keran yang mengalir di dapur warga.
Peninjauan pejabat, ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat, dan laporan optimistis memang penting.
Namun yang jauh lebih penting adalah transparansi data operasional.
Publik berhak tahu, total anggaran per item pekerjaan, progres realisasi fisik dan keuangan. Uji fungsi dan hasil commissioning.
Tanpa keterbukaan, proyek sebesar ini rawan memunculkan kecurigaan.
APH Diminta Awasi
Dengan nilai mendekati Rp 102 miliar, pengawasan harus ketat dan independen. Setiap rupiah adalah uang rakyat. Setiap meter pipa adalah tanggung jawab publik.
Air bersih di Dullah Laut dan Tayando tidak boleh menjadi proyek prestise. Air bersih bukan alat pencitraan. Air bersih adalah hak warga.
Jika proyek ini benar-benar membawa perubahan signifikan, buktikan dengan data dan pelayanan nyata.
Namun jika masih ada celah, perencanaan yang lemah, atau distribusi yang timpang, maka evaluasi menyeluruh harus dilakukan sebelum persoalan ini membesar.
Karena di Kota Tual, yang dibutuhkan bukan sekadar laporan keberhasilan.
Yang dibutuhkan adalah air yang benar-benar mengalir.
Penulis: Neri Rahabav, Pemred Media Tualnews.com di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Maluku
