MIMIKA, Tualnews.com – Langkah berani diambil Johannes Rettob. Di tengah riuh polemik rolling jabatan yang memicu kegelisahan di internal birokrasi, Bupati Mimika itu memilih berdiri di garis depan, bahkan dengan konsekuensi dibenci.
“Tidak apa-apa kalau saya dibenci. Yang penting saya bekerja dengan hati untuk kepentingan kalian semua,” tegasnya, seolah menantang arus ketidakpuasan yang mulai menguat.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Penataan birokrasi yang kini menyasar sekitar 400 jabatan disebut sebagai “operasi besar-besaran” untuk membongkar praktik lama yang dinilai sarat ketimpangan dan tidak sehat.
Dalam narasi Rettob, seperti dikutip Tualnews.com, dari akun TikTok, Johannes Rettob, Selasa ( 17 / 3 / 2026 ), Rettob menyebut birokrasi Mimika selama ini tidak hanya kacau, tetapi juga menyisakan ketidakadilan struktural, terutama bagi masyarakat asli Amungme dan Kamoro.
Ia secara terbuka menyoroti adanya “zona nyaman” bagi segelintir pejabat yang terlalu lama bercokol di jabatan, sementara banyak ASN, khususnya dari dua kelompok masyarakat adat tersebut justru tertahan di tempat.
“Ada yang terlalu lama di jabatan yang tidak sesuai, sementara yang seharusnya naik justru tertinggal,” ujarnya, menyindir praktik stagnasi yang selama ini seolah dibiarkan.
Namun, langkah ini bukan tanpa risiko. Selain berpotensi memicu resistensi dari dalam, Rettob juga mengakui tekanan politik yang mengiringi kebijakan tersebut.
Bahkan, ia mengungkap fakta mengejutkan, dirinya bersama wakilnya sempat berada di ambang diskualifikasi akibat polemik kepegawaian yang digugat hingga ke Mahkamah Konstitusi.
“Kami hampir didiskualifikasi. Kalau itu terbukti, saya mungkin tidak berdiri di sini hari ini,” ungkapnya.
Meski demikian, ia bersikeras bahwa penataan ini adalah harga yang harus dibayar untuk memperbaiki sistem.
Baginya, tidak ada perubahan tanpa gesekan.
Di sisi lain, Rettob juga mengingatkan ASN agar tidak memperkeruh keadaan dengan membawa konflik internal ke ruang publik.
Pesan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa gejolak di tubuh birokrasi Mimika tidak bisa lagi disembunyikan.
“Kalau ada masalah, datang dan sampaikan. Jangan ribut. Karena kalau sudah ribut, yang dirugikan kita sendiri,” katanya.
Yang menarik, di tengah kritik dan tekanan, Rettob mulai menegaskan arah politik keberpihakannya yakni peningkatan keterwakilan masyarakat lokal dalam jabatan strategis.
Ia mengklaim, perubahan itu sudah mulai terlihat, meski masih jauh dari ideal.
“Dulu hampir tidak ada. Sekarang sudah mulai ada,” ujarnya.
Kini, publik menunggu: apakah langkah “berisiko” ini benar-benar akan melahirkan birokrasi yang lebih adil, atau justru memantik konflik baru di tubuh pemerintahan Mimika?
Penulis : Nerius Rahabav
